PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

PERMEN Nomor 42 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, memberlakukan, menerapkan, dan/atau meninjau kembali standar kompetensi kerja. 2. Standar Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan digunakan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara. 5. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. 6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. 8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB 1

Perumusan

Article 6

Correction

(1) Direktur Jenderal membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk menyusun konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan yang paling sedikit terdiri atas: a. unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; b. unsur masyarakat yang paling sedikit terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi perusahaan dan/atau organisasi/asosiasi profesi; dan c. unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi.

Article 7

(1) Direktur Jenderal membentuk forum konsensus untuk membahas konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan dalam perumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus. (3) Pembahasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyebarluasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan. (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyebarluasan.

Article 8

(1) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi dapat mengusulkan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Article 9

(1) Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan diberlakukan sebagai standar wajib. (2) Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Article 10

Direktur Jenderal menyampaikan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diregistrasi.

BAB III

PENERAPAN DAN KAJI ULANG

Article 12

Correction

(1) LSP menerapkan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja. (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LSP. (3) Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja dibebankan kepada tenaga kerja yang mengajukan permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Article 13

Correction

(1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki lisensi dengan ruang lingkup Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP wajib mendapatkan dukungan dari Direktur Jenderal.

Article 14

(1) LSP wajib menyampaikan laporan penerapan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya periode kewajiban penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Article 15

LSP wajib melakukan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam penerapan: a. SKKNI yang diberlakukan sebagai standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Article 16

Perumusan standar kurikulum kompetensi kerja mengacu pada: a. SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Article 17

Kaji ulang SKKNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal melalui Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Khusus, perumusan, penetapan, dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 kecuali Pasal 8.

Article 19

(1) Standar Kompetensi Kerja Internasional dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal. (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Internasional kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Internasional, pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 11

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25