Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber …

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 76) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 2A

Correction

Menteri MENETAPKAN harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan antara lain: a. kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian; b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau c. ekonomi riil dan sosial masyarakat. 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Correction

(1) Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar 2% (dua persen) dari harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). (2) Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan atau apabila dianggap perlu Menteri dapat MENETAPKAN lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan. (3) Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 3 (tiga) bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank INDONESIA periode tanggal 25 pada 3 (tiga) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga jual eceran 3 (tiga) bulan berikutnya. (4) Dalam hal Menteri MENETAPKAN harga jual eceran lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan harga dasar menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank INDONESIA periode 1 (satu) hari setelah akhir periode perhitungan yang digunakan sebelumnya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum diberlakukannya harga jual eceran baru yang ditetapkan dalam rentang tanggal 25 pada 3 (tiga) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen). (6) Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah). 4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 3A

Correction

Menteri MENETAPKAN harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempertimbangkan antara lain: a. kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian; b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDIRMAN SAID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

Article I

Article 2

Article I

Article 2

Article 2A

Article 3

Article 3A

Article II