PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERMEN Nomor 30 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 2. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 3. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin. 4. Pembakaran Gas Suar (Flaring) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus- menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin. 5. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 6. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 7. Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. 8. Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas Suar yang memiliki Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 11. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 12. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR

Article 3

Correction

(1) Pemanfaatan Gas Suar dilakukan berdasarkan pada kelaziman bisnis sesuai kaidah dan perhitungan komersialitas yang wajar. (2) Penetapan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar dilakukan berdasarkan permohonan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan disertai: a. dokumen teknis yang terdiri atas: 1. sumber Gas Suar; 2. prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman; 3. titik serah; 4. tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran; dan 5. jumlah perkiraan penyerahan Gas Suar harian, dan/atau jumlah volume kontrak; b. dokumen Identifikasi volume Pembakaran Gas Suar yang dilakukan dengan menggunakan: 1. alat ukur; 2. perhitungan neraca massa; atau 3. perhitungan engineering lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik; c. dokumen lainnya yang menerangkan calon Pembeli Gas Suar dan infrastruktur penyaluran Gas Suar; d. keekonomian penjualan Gas Suar; dan e. salinan dokumen kesepakatan harga Gas Suar. (5) SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri disertai dengan pertimbangan.

Article 4

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. (3) Menteri MENETAPKAN atau menolak permohonan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar dengan mempertimbangkan rekomendasi SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya serta penilaian dari Direktur Jenderal.

Article 5

Permohonan alokasi, pemanfaatan dan harga Gas Suar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar.

Article 6

(1) Pembeli Gas Suar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib melakukan kegiatan pemanfaatan Gas Suar. (2) Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak melakukan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat meminta SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya untuk mengevaluasi ulang penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar.

Article 7

Dalam hal perjanjian jual beli Gas Suar akan diperpanjang, Kontraktor melalui SKK Migas dan/atau BPMA sesuai kewenangannya dapat mengajukan permohonan alokasi dan pemanfaatan serta harga Gas Suar kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian jual beli Gas Bumi.

Article 8

Perjanjian jual beli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberlakukan take or pay dan stand by letter of credit.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12