PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

PERMEN Nomor 27 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN

Article 3

Correction

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan: a. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru; b. pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau c. pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Article 4

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 (satu) kali. (2) Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang telah diberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapatkan Kompensasi.

Article 5

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah keseluruhan Ruang Bebas. (2) Dalam hal pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sebelum adanya ketentuan mengenai Kompensasi, Kompensasi terhadap jalur yang telah ada dimaksud diberlakukan sebagai pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. (3) Dalam hal pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah adanya ketentuan mengenai Kompensasi, Kompensasi hanya diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah selisih Ruang Bebas pada kegiatan yang mengakibatkan penambahan luas/lebar Ruang Bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Article 6

(1) Tanah, bangunan, dan/atau Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang. (2) Ketentuan Ruang Bebas dan jarak bebas minimum horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ruang Bebas dan jarak bebas minimum untuk penyaluran tenaga listrik.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPENSASI

Article 8

Correction

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan: a. sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat; b. pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan diberikan Kompensasi; c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; d. dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi: 1. identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; 2. jenis tanah dan/atau Tanaman; 3. luas tanah dan/atau bangunan; 4. tinggi bangunan dan/atau Tanaman; 5. letak tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; 6. peta obyek tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; dan 7. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; e. verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan f. pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan. (3) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat. (5) Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominatif calon penerima Kompensasi.

Article 9

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran Kompensasi. (2) Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan Tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan usulan penunjukan calon Lembaga Penilai kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (4) Usulan penunjukan calon Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilengkapi dokumen: a. izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; b. daftar nama penilai yang telah mendapat izin penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; c. lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan d. daftar bidang jasa penilaian terkait. (5) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN keputusan penunjukan atau penolakan Lembaga Penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (6) Dalam hal usulan penunjukan Lembaga Penilai ditolak, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Article 10

(1) Lembaga Penilai MENETAPKAN besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Hasil penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi.

Article 11

(1) Pembayaran Kompensasi diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebelum melaksanakan penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. (2) Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat dengan disertai tanda terima pembayaran Kompensasi. (3) Dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau menolak Kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setelah dilakukan penitipan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Kompensasi

Article 8

Correction

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan: a. sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat; b. pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan diberikan Kompensasi; c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; d. dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi: 1. identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; 2. jenis tanah dan/atau Tanaman; 3. luas tanah dan/atau bangunan; 4. tinggi bangunan dan/atau Tanaman; 5. letak tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; 6. peta obyek tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; dan 7. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman; e. verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan f. pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (2) Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan. (3) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau Tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat. (5) Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominatif calon penerima Kompensasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Article 18

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 19

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN 1. INFORMASI UMUM Nama Kegiatan : ………………………… Pemegang Izin : ………………………… Lembaga Penilai : ………………………… Penanggung Jawab Kegiatan : ………………………… Alamat Penanggung Jawab Kegiatan : ………………………… Jenis Kegiatan : ………………………… 2. PELAKSANAAN KOMPENSASI a. Data Nominatif Calon Penerima Kompensasi dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Menjelaskan data nominatif calon penerima Kompensasi dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik disertai dengan lampiran daftar nominatif status terakhir. b. Penetapan Besaran Kompensasi dari Lembaga Penilai Menjelaskan penetapan besaran Kompensasi dari Lembaga Penilai dengan melampirkan berita acara antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan Lembaga Penilai. c. Progress Pelaksanaan Kompensasi Menjelaskan status pelaksanaan kegiatan Kompensasi meliputi tahap inventarisasi tanah, bangunan dan/atau Tanaman, tahap penilaian, perhitungan dan penetapan besaran Kompensasi, serta tahap pembayaran Kompensasi. d. Kendala Pelaksanaan Menjelaskan kendala pelaksanaan Kompensasi yang dihadapi pada setiap tahap kegiatan. Kota, (tanggal)(bulan)(tahun) Penanggung jawab kegiatan, Cap perusahaan (Nama jelas) Jabatan dalam perusahaan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

BAB XI

Article 18

Article 19