PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 25 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Article 8

Correction

(1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower. (2) Whistleblower menyampaikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian kepada Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower secara langsung maupun tidak langsung melalui website wbs.esdm.go.id atau melalui pos. (3) Informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen yang berisi penjelasan mengenai: a.pelaku dan unit asal pelaku; b.perbuatan dugaan Tindak Pidana Korupsi; c. waktu dan tempat terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi; dan d.kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Korupsi. (4) Selain informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Whistleblower dapat juga menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman yang akan diterima oleh Whistleblower. (5) Informasi yang disampaikan oleh Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti pendukung berupa: a.data; b.foto; c. rekaman percakapan; dan/atau d.bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Article 9

(1) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh Whistleblower dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Dalam rangka penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower dapat berkomunikasi aktif dengan Whistleblower untuk keperluan analisa pengaduan. (4) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower harus sudah memberikan kesimpulan hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari Whistleblower.

Article 10

(1) Inspektorat Jenderal melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (3) Inspektur Jenderal atas nama Menteri melanjutkan laporan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB V

TIM PENGELOLA PENGADUAN WHISTLEBLOWER

Article 11

Correction

(1) Menteri membentuk Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower yang bersifat independen atas usul Inspektur Jenderal. (2) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan Whistleblower. (3) Keputusan hasil penanganan pengaduan Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower sebagai bahan rekomendasi Inspektur Jenderal bersifat obyektif.

Article 12

(1) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower terdiri atas: a.Penanggung Jawab; b.Ketua; c. Sekretaris; dan d.Anggota. (2) Syarat keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower : a. memiliki kompetensi di bidang audit dan/atau investigasi; b. memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. jujur; dan d. dapat menjaga rahasia. (3) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower diberikan perlindungan selama melaksanakan tugasnya dalam hal : a. kepegawaian; b. melakukan akses terhadap Informasi yang disampaikan oleh Whistleblower secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Masa keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Article 13

(1) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower mempunyai tugas: a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian. b. menjaga kerahasiaan identitas Whistleblower; c. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap audit dengan tujuan tertentu; d. melakukan komunikasi dengan Whistleblower untuk keperluan analisa pengaduan; e. membuat laporan kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pengaduan yang memiliki indikasi kuat dugaan Tindak Pidana Korupsi; f. menyampaikan laporan kepada Inspektur Jenderal mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower hanya dapat mengungkapkan identitas Whistleblower kepada Menteri untuk keperluan perlindungan saksi, penyidikan, dan persidangan. (3) Penanggung jawab, ketua, sekretaris, atau anggota Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower dilarang ikut terlibat dalam proses penanganan pengaduan apabila: a.menjadi terlapor; b.mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terlapor; atau c. memiliki potensi benturan kepentingan dengan terlapor. (4) Dalam hal Penanggung jawab, ketua, sekretaris, atau anggota Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower membocorkan rahasia atau menyalahgunakan informasi dari Whistleblower, diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17