PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

PERMEN Nomor 25 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Hasil Olahan. 2. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain. 3. Biodiesel (B100) adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau Mono Alkyl Ester yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara esterifikasi. 4. Bioetanol (E100) adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi. 5. Minyak Nabati Murni (0100) adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Harga Jual Eceran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah harga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain di titik serah termasuk margin dan pajak- pajak. 7. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain meliputi kegiatan pembelian, penjualan, pengolahan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain ke konsumen akhir. 8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak adalah perorangan maupun Badan Usaha yang menggunakan Bahan Bakar Minyak untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 10. Pengguna Langsung Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah perorangan maupun Badan Usaha yang memanfaatkan atau menggunakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 11. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 12. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksikan energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60 % (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri. 13. lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 14. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. www.djpp.kemenkumham.go.id 16. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. 17. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. 18. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara. 19. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 20. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi. 21. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten. 22. Walikota adalah Kepala Daerah Kota. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Correction

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; c. pembekuan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; d. pencabutan izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu teguran masing-masing paling lama 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sampai berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. (5) Sanksi administratif berupa penangguhan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (6) Dalam hal Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 3

Article 4

Article 5

Article 25

Article 26

Article 26A

Article 27

Article II