PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Article 4

Sekretariat Badan Pengatur terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 5

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, serta pengelolaan administrasi perbendaharaan, penerimaan iuran Badan Usaha, administrasi barang milik negara, dan urusan akuntansi.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan penerimaan iuran Badan Usaha; dan c. pelaksanaan urusan akuntansi, dan administrasi barang milik negara.

Article 7

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Rencana dan Laporan; b. Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Iuran; dan c. Subbagian Akuntansi.

Article 8

(1) Subbagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Iuran mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan penerimaan iuran Badan Usaha. (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan akuntansi, dan administrasi barang milik negara.

Article 9

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan hukum, dan naskah perjanjian; b. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum; dan c. pelaksanaan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media, dokumentasi dan publikasi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Article 11

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Article 12

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan naskah perjanjian. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum. (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media, dokumentasi dan publikasi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Article 13

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, keprotokolan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan data dan informasi Badan Pengatur.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan keprotokolan; b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana; dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pimpinan serta penyiapan bahan rapat dan sidang Komite Badan Pengatur, serta pengelolaan data dan informasi Badan Pengatur.

Article 15

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Pengelolaan Informasi.

Article 16

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan keprotokolan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana. (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Pimpinan serta penyiapan bahan rapat dan sidang Komite Badan Pengatur, serta pengelolaan data dan informasi Badan Pengatur.

BAB II

DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK

Article 17

(1) Direktorat Bahan Bakar Minyak adalah unsur pendukung teknis Badan Pengatur di bidang bahan bakar minyak. (2) Direktorat Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Direktorat Bahan Bakar Minyak dipimpin oleh Direktur.

Article 18

Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan ketersediaan dan distribusi, dan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pengelolaan informasi dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan d. pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 20

Direktorat Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak; b. Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak; c. Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 23

Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Article 24

(1) Seksi Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 25

Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 27

Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Article 28

(1) Seksi Pengawasan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 29

Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, dan penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 31

Subdirektorat Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Cadangan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Bahan Bakar Minyak.

Article 32

(1) Seksi Pemantauan Cadangan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Article 20

Direktorat Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak; b. Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak; c. Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 23

Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Article 24

(1) Seksi Pengaturan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman distribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 25

Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 27

Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Article 28

(1) Seksi Pengawasan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan penyediaan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan, pemberian pertimbangan dan rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 29

Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, dan penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan b. pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Article 31

Subdirektorat Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Cadangan Bahan Bakar Minyak; dan b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Bahan Bakar Minyak.

Article 32

(1) Seksi Pemantauan Cadangan Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

DIREKTORAT GAS BUMI

Article 33

(1) Direktorat Gas Bumi adalah unsur pendukung teknis Badan Pengatur di bidang gas bumi. (2) Direktorat Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (3) Direktorat Gas Bumi dipimpin oleh Direktur.

Article 34

Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan hak khusus, pemanfaatan fasilitas pengangkutan, akun pengaturan, tarif, dan harga, serta pengawasan dan pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan pengaturan hak khusus dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; b. penyiapan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan pengaturan harga gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; c. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan d. pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 36

Direktorat Gas Bumi terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; b. Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa; c. Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 37

Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pengaturan hak khusus dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengaturan pemberian Hak Khusus pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan b. penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 39

Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Hak Khusus; dan b. Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas.

Article 40

(1) Seksi Hak Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan pemberian Hak Khusus pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi. (2) Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 41

Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan pengaturan harga gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan b. penyiapan bahan pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 43

Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Akun Pengaturan dan Tarif; dan b. Seksi Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Article 44

(1) Seksi Akun Pengaturan dan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. (2) Seksi Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 45

Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan b. pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 47

Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi; dan b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi.

Article 48

(1) Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi. (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Article 36

Direktorat Gas Bumi terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; b. Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa; c. Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 37

Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pengaturan hak khusus dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengaturan pemberian Hak Khusus pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan b. penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 39

Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Hak Khusus; dan b. Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas.

Article 40

(1) Seksi Hak Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan pemberian Hak Khusus pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi. (2) Seksi Pemanfaatan Bersama Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan pemanfaatan bersama fasilitas pada kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 41

Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan pengaturan harga gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan b. penyiapan bahan pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 43

Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Akun Pengaturan dan Tarif; dan b. Seksi Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Article 44

(1) Seksi Akun Pengaturan dan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan akun pengaturan dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. (2) Seksi Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Article 45

Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengelolaan informasi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan b. pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.

Article 47

Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi; dan b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi.

Article 48

(1) Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi. (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, registrasi Badan Usaha, serta penyelesaian perselisihan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.