PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 21 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Article 8

Correction

(1) Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk KA-LDP ESDM. (2) KA-LDP ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural dan bersifat independen dengan menerapkan manajemen mutu. (3) KA-LDP ESDM bertanggung jawab kepada Menteri dan berkedudukan di kantor Badan.

Article 9

Correction

KA-LDP ESDM mempunyai tugas melaksanakan dan MENETAPKAN Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.

Article 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KA-LDP ESDM menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral; b. pengembangan sistem Akreditasi; c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral terakreditasi; dan d. evaluasi atas pelaksanaan Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral;

Article 11

(1) Dalam melaksanakan tugas KA-LDP ESDM menyelenggarakan rapat pleno. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua KA-LDP ESDM.

Article 12

(1) KA-LDP ESDM terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Kepala Badan. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan perguruan tinggi yang berjumlah gasal. (4) Anggota KA-LDP ESDM dari unsur pemerintah berasal dari unsur Kementerian. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KA-LDP ESDM dibantu oleh: a. divisi, yang terdiri atas divisi penilai dan divisi pelaksana teknis; dan b. sekretariat KA-LDP ESDM.

Article 13

(1) Divisi penilai dipimpin oleh kepala yang membawahi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. (2) Divisi penilai mempunyai tugas melaksanakan penilaian komponen Akreditasi. (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), divisi penilai dibantu oleh Asesor.

Article 14

(1) Divisi pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang membawahi 5 (lima) orang anggota. (2) Divisi pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan, dan pengawasan teknis Akreditasi.

Article 15

Sekretariat KA-LDP ESDM dipimpin oleh kepala dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada KA-LDP ESDM dan divisi.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai divisi dan sekretariat KA-LDP ESDM diatur dengan Keputusan Ketua KA-LDP ESDM.

Article 17

(1) Anggota KA-LDP ESDM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan. (2) Ketua dan anggota KA-LDP ESDM yang berasal dari Kementerian bersifat ex officio. (3) Kepala divisi penilai dan anggota, Kepala divisi pelaksana teknis dan anggota serta kepala sekretariat KA-LDP ESDM dan anggota, diangkat dan diberhentikan oleh ketua KA-LDP ESDM. (4) Untuk diangkat menjadi anggota KA-LDP ESDM, kepala divisi penilai dan anggota, kepala divisi pelaksana teknis dan anggota serta kepala sekretariat KA-LDP ESDM wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. mempunyai latar belakang pendidikan formal minimal sarjana (S1) atau yang setara; c. mempunyai kompetensi yang dibutuhkan; dan d. tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (5) Anggota KA-LDP ESDM, kepala divisi penilai dan anggota serta kepala divisi pelaksana teknis dan anggota serta kepala sekretariat KA-LDP ESDM dapat diberhentikan dalam hal: a. mengundurkan diri; b. berhalangan tetap; c. melakukan perbuatan yang merugikan KA-LDP ESDM; atau d. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (6) Anggota KA-LDP ESDM yang berasal dari perguruan tinggi diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 18

(1) Anggota KA-LDP ESDM yang berasal dari Kementerian adalah direktur yang membidangi keteknikan dan lingkungan di lingkungan Kementerian dan sekretaris Badan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota KA-LDP ESDM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 21

Correction

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KA-LDP ESDM melaksanakan: a. pemberian sosialisasi terkait kebijakan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral; dan b. pemantauan terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral terakreditasi secara berkala setiap semester;

Article 22

Correction

(1) KA-LDP ESDM dapat memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan Akreditasi. (2) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (3) Sanksi berupa pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila: a. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah sanksi berupa teguran tertulis diberikan; atau b. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral yang terakreditasi melakukan perbuatan melawan hukum. (4) Pemberian sanksi pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pleno.

Article 23

(1) Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral dapat mengajukan keberatan kepada KA-LDP ESDM atas Keputusan: a. penolakan Akreditasi; atau b. pencabutan Akreditasi. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Keputusan Ketua KA-LDP ESDM ditetapkan. (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan keberatan ditetapkan oleh ketua KA-LDP ESDM.

Article 24

(1) Badan usaha sektor energi dan sumber daya mineral yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka asuransi tenaga kerja yang dibayarkan tidak dapat dibebankan kepada biaya operasi. (2) Bagi badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap di bidang hulu minyak dan gas bumi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka: a. yang menggunakan skema cost recovery, biaya tenaga kerja tidak dapat dibebankan kepada biaya operasi; atau b. yang menggunakan skema gross split, asuransi tenaga kerja yang dibayarkan tidak dapat dibebankan kepada biaya operasi.

Article 25

Bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan yang tidak mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tetap menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 28