PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB

PERMEN Nomor 21 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Memberlakukan Standar Nasional INDONESIA (SNI) mengenai Luminer, sebagai berikut: a. SNI 04-6973.1-2005 mengenai Luminer – Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian; b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-1: Persyaratan Khusus – Luminer Magun Kegunaan Umum dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00; c. SNI 04-6973.2.2-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan Khusus – Luminer Tanam dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00; d. SNI 04-6973.2.3-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-3: Persyaratan Khusus – Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.40.50.00; dan e. SNI 04-6973.2.5-2005 Mengenai Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan Khusus – Luminer Lampu Sorot dengan Nomor Harmonized System (HS) ex 9405.40.40.00, sebagai Standar Wajib.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN