PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 17 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. 2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, antara lain kegiatan Liquefied Natural Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan Kontraktor. 4. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi. 5. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah RKBI yang telah ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. 6. Konsinyasi adalah mekanisme pembelian Barang Operasi milik Penyedia Barang dan/atau Jasa yang akan dipergunakan secara langsung oleh Kontraktor dimana perpindahan kepemilikan kepada Kontraktor berlaku setelah barang dibeli dan/atau digunakan. 7. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi. 8. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 9. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 14. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

PERENCANAAN IMPOR BARANG OPERASI

Article 3

Correction

(1) Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menyusun rencana penggunaan Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri dan/atau luar negeri untuk kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi. (2) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan. (3) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan (4) Pembelian Barang Operasi dapat dilakukan melalui skema Konsinyasi. (5) Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, dapat dilaksanakan sepanjang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia produk dalam negeri yang memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Article 4

(1) Kontraktor yang melakukan impor Barang Operasi wajib menggunakan RIB untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi. (2) Terhadap impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB yang dilakukan oleh Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery), biaya yang dikeluarkan atas seluruh transaksi terhadap pengadaan Barang Operasi dimaksud tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan.

Article 5

(1) Untuk mendapatkan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kontraktor wajib menyusun RKBI. (2) RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Kontraktor; b. alamat; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. status Kontrak Kerja Sama; e. daerah operasi; f. nama kegiatan/proyek; g. nomor dan tanggal pengajuan; h. kode identifikasi material; i. pos tarif (kode Harmonized System); j. deskripsi barang; k. spesifikasi; l. perkiraan jumlah dan harga; dan m. tujuan penggunaan Barang Operasi yang bersangkutan. (3) Dalam menyusun RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing yang mengacu pada Buku APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang.

Article 6

(1) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery) mengajukan permohonan RKBI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan kesesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran (work program and budget) dan authorization for expenditure yang telah disetujui oleh SKK Migas. (2) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada tahap ekplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dapat mengajukan permohonan RKBI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rencana kerja yang telah disetujui oleh SKK Migas. (3) Pengajuan RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media elektronik berbasis daring (online system). (4) Dalam hal pengajuan RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan, Kontraktor dapat mengajukan RKBI secara manual. (5) Untuk efisiensi persetujuan RKBI, Kontraktor mengajukan usulan rencana kebutuhan impor barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. (6) Dalam hal terdapat perubahan RKBI, Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal.

Article 7

(1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan RKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi aspek administrasi, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri. (2) Evaluasi terhadap aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. nama Kontraktor dan bentuk Kontrak Kerja Sama; b. status kegiatan (eksplorasi/eksploitasi); c. alamat; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. daerah operasi; f. nama kegiatan/proyek; g. nomor dan tanggal pengajuan; h. Angka Pengenal Importir (API); i. dokumen identitas barang; dan j. surat pernyataan bahwa barang dalam RKBI tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. (3) Evaluasi terhadap aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kode identifikasi material; b. deskripsi barang; c. spesifikasi; d. perkiraan jumlah dan harga; dan e. tujuan penggunaan Barang Operasi. (4) Evaluasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan Buku APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang. (5) Direktorat Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap kesesuaian Barang Operasi yang akan diimpor dengan dokumen pengajuan. (6) Dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat hal yang harus diklarifikasi lebih lanjut terkait proses manufaktur, pabrikasi, dan/atau kesesuaian barang dengan dokumen, Direktorat Jenderal dapat melaksanakan pemeriksaan secara langsung terhadap Barang Operasi. (7) Direktur Jenderal menandasahkan RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah RKBI dinyatakan lengkap dan benar. (8) Direktorat Jenderal dapat menggunakan jasa surveyor independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan evaluasi RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 8

(1) Direktur Jenderal menandasahkan RKBI menjadi RIB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Direktorat Jenderal menyampaikan RIB kepada Kontraktor dengan tembusan kepada SKK Migas. (3) RIB berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandasahkan. (4) Dalam hal RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya, Kontraktor dapat mengajukan RKBI baru.

Article 9

Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan RIB kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan surat permohonan disertai dokumen pendukung.

Article 10

Berdasarkan RIB, Kontraktor mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak impor atas Barang Operasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

BAB X

Article 25

Article 26