PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

PERMEN Nomor 17 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

Article 5

Correction

Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan melalui tahapan kegiatan: a. penyelidikan; dan b. penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Article 6

Correction

(1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan pada sebaran batu gamping yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. inventarisasi bentuk eksokarst dan endokarst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. pemetaan bentuk eksokarst dan endokarst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 7

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi yang membidangi geologi untuk melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi geologi untuk melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) berkoordinasi dengan Badan Geologi.

Article 8

(1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pihak lain yang memiliki pengalaman mengenai Karst. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. lembaga penelitian Pemerintah atau pemerintah daerah; b. perguruan tinggi; dan c. badan usaha. (3) Pihak lain yang melakukan kerja sama untuk melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menyimpan dan mengamankan data dan informasi hasil kegiatan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. menyerahkan seluruh data dan informasi hasil kegiatan penyelidikan kepada Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 9

(1) Berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar. (2) Laporan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. uraian secara rinci tatanan geologi mencakup morfologi, stratigrafi, struktur geologi, dan tektonika; b. uraian fungsi hidrologi Karst; c. uraian secara rinci unsur-unsur eksokarst dan endokarst; d. koordinat unsur-unsur eksokarst dan endokarst; dan e. data visual. (3) Peta Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: a. peta disusun berdasarkan peta dasar yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional; dan b. sistem koordinat menggunakan Datum Geodesi Nasional yang mempunyai parameter sama dengan parameter Ellipsoid World Geodetic System. (4) Peta Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. informasi mengenai batas bentang alam Karst; b. koordinat eksokarst dan endokarst; c. batas administratif; dan d. keterangan peta, antara lain legenda, skala garis, sumber peta, dan peta indeks.

Article 10

(1) Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst. (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri c.q. Kepala Badan berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan tembusan kepada bupati/walikota terkait. (3) Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst kepada Menteri c.q. Kepala Badan berdasarkan laporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan tembusan kepada gubernur terkait.

Article 11

(1) Menteri MENETAPKAN Kawasan Bentang Alam Karst yang diusulkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Kepala Badan melakukan evaluasi atas usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3). (3) Menteri MENETAPKAN Kawasan Bentang Alam Karst yang diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17