PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 16 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Article 4

Correction

Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal meliputi: a. pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk nelayan yang meliputi mesin kapal beserta aksesoris pendukung, konverter kit beserta aksesoris pendukung, dan tabung khusus Liquefied Petroleum Gas beserta isinya; b. penyediaan dan pendistribusian paket perdana konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang meliputi tabung Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram beserta isinya, kompor gas beserta peralatan lainnya; dan c. penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk transportasi yang meliputi konverter kit kendaraan bermotor beserta aksesoris pendukung dan tabung Compressed Natural Gas beserta isinya.

Article 5

(1) Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil. (2) Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas. (3) Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Article 6

(1) Program kegiatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal dapat direncanakan berdasarkan: a. kebijakan Pemerintah; dan/atau b. usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Nonpemerintah yang berbadan hukum dan kelompok masyarakat. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal merencanakan alokasi anggaran. (4) Pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . (5) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri. (2) BUMN yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyediaaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi. (3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perbaikan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal. (4) KPA menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.

Article 9

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN Petunjuk Teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal. (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB Keenam

Article 9

BAB III

Article 10