PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

PERMEN Nomor 13 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik. 2. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 3. Catu Daya Listrik adalah peralatan yang mempunyai fungsi sebagai sumber listrik untuk memberikan pasokan energi listrik pada Baterai KBL Berbasis Baterai. 4. Instalasi Listrik Privat adalah sarana pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. 5. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum. 6. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLU adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum. 7. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 9. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 10. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 11. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA, koperasi, dan swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai. 12. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha. 13. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 16. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

BAB II

INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Article 2

Correction

(1) Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai meliputi: a. fasilitas pengisian ulang paling sedikit terdiri atas: 1. peralatan Catu Daya Listrik; 2. sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi; dan 3. sistem proteksi dan keamanan; dan/atau b. fasilitas penukaran Baterai. (2) Pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada: a. Instalasi Listrik Privat; dan/atau b. SPKLU. (3) Fasilitas penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SPBKLU sebagai tempat penukaran Baterai KBL Berbasis Baterai.

Article 3

(1) Peralatan Catu Daya Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan sistem pengisian ulang pada Instalasi Listrik Privat dan SPKLU untuk KBL Berbasis Baterai. (2) Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas: a. pengisian ulang arus bolak-balik (alternating current charging system) menggunakan konektor tipe 2 (type 2 series) yang diberi penanda selubung warna merah; b. pengisian ulang arus searah (direct current charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi AA series yang diberi penanda selubung warna hijau; dan c. pengisian ulang kombinasi arus bolak-balik dan arus searah (combined charging system) menggunakan konektor tipe konfigurasi FF series yang diberi penanda selubung warna biru. (3) Sistem pengisian ulang pada SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Jenis teknologi pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan pada SPKLU, antara lain: a. pengisian normal (normal charging); b. pengisian cepat (fast charging); dan c. pengisian ultracepat (ultrafast charging).

Article 4

(1) Sistem kontrol arus, tegangan, dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 harus: a. dipisahkan untuk setiap saluran konektor pada sistem pengisian ulang; dan b. memenuhi fungsi kontrol untuk penyaluran arus dan pemutusan arus saat pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai. (2) Penyaluran arus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus-menerus apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain: a. kesesuaian kapasitas arus pengisian; b. kesesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor; atau c. jumlah energi yang disalurkan ke Baterai. (3) Pemutusan arus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila sistem kontrol mengidentifikasi, antara lain: a. ketidaksesuaian kapasitas arus pengisian; b. ketidaksesuaian konduktivitas listrik konektor dan/atau protective earthing conductor; atau c. Baterai sudah penuh.

Article 5

(1) Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 harus memenuhi fungsi kontrol dengan indikator antara lain berupa lampu pilot. (2) Lampu pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengindikasikan: a. konduktivitas listrik protective earthing conductor antara Instalasi Listrik Privat dan KBL Berbasis Baterai atau antara SPKLU dan KBL Berbasis Baterai; dan b. konduktivitas listrik konektor. (3) Sistem proteksi dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki indikator yang dipisahkan untuk setiap saluran konektor sistem pengisian ulang.

Article 13

(1) Fasilitas penukaran Baterai disediakan oleh Badan Usaha SPBKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai melalui penyewaan Baterai. (2) Sebelum menjalankan usaha penukaran Baterai, setiap SPBKLU harus mendapatkan nomor identitas SPBKLU. (3) Untuk mendapatkan nomor identitas SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan surat penyampaian data skema dan lokasi SPBKLU dari badan usaha, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan nomor identitas SPBKLU paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penyampaian diterima secara lengkap. (6) Format kodifikasi nomor identitas SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Nomor identitas SPBKLU wajib dicantumkan di lokasi SPBKLU dan bisa dilihat dengan jelas. (8) Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPBKLU, Badan Usaha SPBKLU wajib melaporkan perubahan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perubahan data skema dan lokasi SPBKLU.

Article 14

Badan Usaha SPBKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1): a. tidak memerlukan IUPTL; dan b. harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Skema usaha yang digunakan dalam melakukan penyewaan Baterai untuk KBL Berbasis Baterai dapat berupa: a. Badan Usaha SPBKLU memiliki Baterai untuk disewakan kepada pemilik KBL Berbasis Baterai dan memiliki battery swapping cabinet (battery provider, cabinet owner – BPCO); atau b. Badan Usaha SPBKLU memiliki Baterai untuk disewakan kepada pemilik KBL Berbasis Baterai dan menyewa battery swapping cabinet dari mitra (battery provider, cabinet lessee – BPCL).

Article 16

(1) Dalam melakukan penyewaan Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Usaha SPBKLU harus: a. menjamin fungsi Baterai yang disewakan; b. memiliki aplikasi dalam jaringan (daring) penukaran Baterai; dan c. memiliki mesin penukaran Baterai. (2) Jaminan fungsi Baterai yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan persyaratan SNI Baterai yang diberlakukan. (3) Aplikasi dalam jaringan (daring) penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berfungsi sebagai: a. media pendaftaran bagi pemilik KBL Berbasis Baterai; b. pemberi informasi lokasi mesin penukaran Baterai; dan c. pemberi informasi kabin kosong pada mesin penukaran Baterai untuk meletakkan Baterai yang akan diisi ulang. (4) Mesin penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berfungsi untuk: a. verifikasi identitas Baterai; b. pengecekan kenormalan Baterai; c. pengecekan daya Baterai; d. pengisian ulang Baterai; dan e. pemberian informasi kabin yang berisi Baterai yang telah diisi ulang untuk diambil pemilik KBL Berbasis Baterai. (5) Dalam hal Baterai yang akan diisi ulang ditolak oleh mesin penukaran Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha SPBKLU melakukan pengecekan kembali secara manual. (6) Hasil pengecekan kembali secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. Baterai sudah mencapai masa kedaluwarsa, yang mengharuskan Badan Usaha SPBKLU menggantikan dengan Baterai lain tanpa dikenakan biaya; atau b. Baterai rusak karena kelalaian pemilik KBL Berbasis Baterai, yang mengharuskan pemilik KBL Berbasis Baterai menggantikan Baterai rusak dengan Baterai baru dan biaya dibebankan kepada pemilik KBL Berbasis Baterai.

Article 17

(1) Dalam melakukan penukaran Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemilik KBL Berbasis Baterai dikenai biaya sewa Baterai berdasarkan keekonomian SPBKLU. (2) Biaya sewa Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha SPBKLU dengan pemilik KBL Berbasis Baterai dengan mempertimbangkan biaya isi ulang Baterai sesuai kapasitas maksimum Baterai dan biaya investasi SPBKLU. (3) Untuk melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik KBL Berbasis Baterai memberikan data kepada Badan Usaha SPBKLU, antara lain: a. surat tanda nomor kendaraan KBL Berbasis Baterai atau nomor identifikasi KBL Berbasis Baterai; dan b. nomor induk kependudukan untuk perorangan atau nomor induk berusaha untuk badan usaha. (4) Menteri dapat MENETAPKAN biaya sewa Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal, antara lain: a. perkembangan pemakaian KBL Berbasis Baterai; b. perkembangan SPBKLU; atau c. perkembangan teknologi pengisian Baterai.

Article 18

(1) SPBKLU disediakan di lokasi dengan kriteria: a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai; dan b. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. (2) Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, SPBKLU disediakan di lokasi: a. stasiun pengisian bahan bakar umum; b. stasiun pengisian bahan bakar gas; c. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah; d. tempat perbelanjaan; dan e. parkiran umum di pinggir jalan raya. (3) Selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPBKLU dapat disediakan di lokasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 19

(1) Untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pembiayaan yang timbul akibat penugasan PT PLN (Persero) dalam melaksanakan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai dapat diperhitungkan dalam biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan/atau penyertaan modal negara.

Article 20

(1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha SPKLU dan SPBKLU menyusun roadmap penyediaan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. (2) Roadmap penyediaan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain: a. lokasi dan kapasitas pengisian setiap SPKLU dan SPBKLU; b. skema usaha SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a; dan/atau c. skema usaha SPBKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) PT PLN (Persero) menyampaikan roadmap penyediaan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha SPKLU dan SPBKLU, PT PLN (Persero) harus mencantumkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RUPTL PT PLN (Persero).

BAB Kesatu

Umum

Article 2

Correction

Article 3

Article 4

Article 5

BAB 1

Instalasi Listrik Privat

Article 6

Correction

(1) Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum; dan b. Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum. (2) Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan IUPTL.

Article 7

(1) Instalasi Listrik Privat berlokasi di: a. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah; dan b. hunian atau perumahan. (2) Instalasi Listrik Privat dapat berlokasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. (3) Instalasi Listrik Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria, antara lain: a. alat pengukur dan pembatas dapat dilengkapi dengan kemampuan membaca aliran listrik di luar waktu beban puncak; b. kapasitas daya tersambung dari PT PLN (Persero) mampu melakukan pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai; dan c. titik hubung sirkuit akhir untuk jalur khusus penyaluran suplai daya bagi Catu Daya Listrik pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai harus terkonfigurasi tunggal.

Article 8

(1) Fasilitas pengisian ulang berupa SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU bagi pemilik KBL Berbasis Baterai. (2) Sebelum menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai, setiap SPKLU harus mendapatkan nomor identitas SPKLU. (3) Untuk mendapatkan nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU dari badan usaha, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan nomor identitas SPKLU paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat penyampaian diterima secara lengkap. (6) Format kodifikasi nomor identitas SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Nomor identitas SPKLU wajib dicantumkan di lokasi SPKLU dan bisa dilihat dengan jelas. (8) Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU, Badan Usaha SPKLU wajib melaporkan perubahan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perubahan data skema dan lokasi SPKLU.

Article 9

(1) Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Badan Usaha: a. pemegang IUPTL terintegrasi; atau b. pemegang IUPTL penjualan, yang memiliki Wilayah Usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU. (2) Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, Badan Usaha SPKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SPKLU yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) provinsi.

Article 10

(1) Dalam hal belum merupakan Badan Usaha pemegang IUPTL terintegrasi atau pemegang IUPTL penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha SPKLU harus mendapatkan: a. penetapan Wilayah Usaha; b. pengesahan RUPTL; dan c. IUPTL terintegrasi atau IUPTL penjualan. (2) Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemberian IUPTL terintegrasi atau IUPTL penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (3) Pengesahan RUPTL untuk calon Badan Usaha pemegang IUPTL penjualan yang akan melakukan kegiatan usaha SPKLU dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Article 11

Article 12

(1) SPKLU disediakan di lokasi dengan kriteria: a. mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai; b. disediakan tempat parkir khusus SPKLU; dan c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. (2) Untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai, SPKLU disediakan di lokasi: a. stasiun pengisian bahan bakar umum; b. stasiun pengisian bahan bakar gas; c. kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah; d. tempat perbelanjaan; dan e. parkiran umum di pinggir jalan raya. (3) Selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPKLU dapat disediakan di lokasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB 2

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

Article 8

Correction

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Fasilitas Penukaran Baterai

Article 13

Correction

Article 14

Badan Usaha SPBKLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1): a. tidak memerlukan IUPTL; dan b. harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB III

TARIF TENAGA LISTRIK PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Article 21

Correction

Tarif tenaga listrik yang diberlakukan pada pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) meliputi: a. tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah, untuk pengisian listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi kepada: 1. pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum; 2. Badan Usaha SPKLU; atau 3. Badan Usaha SPBKLU; b. tarif tenaga listrik sesuai dengan golongan tarifnya, untuk pengisian listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi kepada pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik selain angkutan umum; dan c. tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus, untuk pengisian listrik dari Badan Usaha SPKLU kepada pemilik KBL Berbasis Baterai.

Article 22

(1) Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a menggunakan faktor pengali Q dengan besaran paling rendah sebesar 0,8 (nol koma delapan) dan paling tinggi sebesar 2 (dua). (2) Penerapan faktor pengali Q sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemegang IUPTL terintegrasi.

Article 23

(1) Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menggunakan faktor pengali N dengan besaran paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima). (2) Penerapan faktor pengali N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemegang IUPTL terintegrasi atau pemegang IUPTL penjualan sebagai Badan Usaha SPKLU.

Article 24

(1) Pemilik Instalasi Listrik Privat, pemegang IUPTL penjualan, dan Badan Usaha SPBKLU yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya tenaga listrik kepada pemegang IUPTL terintegrasi diberikan keringanan. (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. biaya penyambungan; dan/atau b. jaminan langganan tenaga listrik. (3) Selain keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL terintegrasi membebaskan kewajiban pembayaran rekening minimum selama 2 (dua) tahun pertama kepada: a. pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum; b. Badan Usaha SPKLU; dan c. Badan Usaha SPBKLU. (4) Besaran keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 29

Correction

(1) Badan Usaha SPKLU atau Badan Usaha SPBKLU yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 13 ayat (8) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan IUPTL bagi Badan Usaha SPKLU atau pencabutan nomor identitas SPBKLU bagi Badan Usaha SPBKLU. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal Badan Usaha SPKLU atau Badan Usaha SPBKLU setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara. (4) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu- waktu dapat dicabut apabila Badan Usaha SPKLU atau Badan Usaha SPBKLU telah memenuhi kewajiban dalam masa pengenaan sanksi. (6) Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Badan Usaha SPKLU atau Badan Usaha SPBKLU yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem perizinan berusaha kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang terintegrasi dengan sistem online single submission (OSS).

Article 30

Pemilik Instalasi Listrik Privat, Badan Usaha SPKLU, atau Badan Usaha SPBKLU yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Skema usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha pengisian ulang untuk KBL Berbasis Baterai dapat berupa: a. Badan Usaha SPKLU pemegang IUPTL terintegrasi: 1. sebagai pemilik SPKLU menyediakan dan menjual tenaga listrik di SPKLU serta mengoperasikan SPKLU (provide, own, self operated – POSO); 2. sebagai pemilik SPKLU menyediakan dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang dioperasikan oleh pemegang IUJPTL bidang pengoperasian (provide, own, privately operated – POPO); 3. menyediakan dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemegang IUJPTL bidang pengoperasian (provide, privately owned & operated – PPOO); 4. menyediakan dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang disewa dari mitra dan mengoperasikan SPKLU (provide, lease, self operated – PLSO); dan/atau 5. menyediakan dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang disewa dari mitra dan dioperasikan oleh pemegang IUJPTL bidang pengoperasian (provide, lease, privately operated – PLPO); dan b. Badan Usaha SPKLU pemegang IUPTL penjualan: 1. sebagai pemilik SPKLU membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi dan menjual tenaga listrik di SPKLU serta mengoperasikan SPKLU (retail, own, self operated – ROSO); 2. sebagai pemilik SPKLU membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang dioperasikan oleh pemegang IUJPTL bidang pengoperasian (retail, own, privately operated - ROPO); 3. membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemegang IUJPTL pengoperasian (retail, privately owned & operated, – RPOO); 4. membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang disewa dari mitra dan mengoperasikan SPKLU (retail, lease, self operated – RLSO); dan/atau 5. membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL terintegrasi dan menjual tenaga listrik di SPKLU yang disewa dari mitra dan dioperasikan oleh pemegang IUJPTL bidang pengoperasian (retail, lease, privately operated – RLPO).

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

BAB III

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

Article 32

BAB VIII

Article 33

Article 34

Article 35