PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas bumi yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. 2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 4. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 6. Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah perusahaan produsen tenaga listrik, selain PT PLN (Persero) yang melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero). 7. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu yang sangat rendah (sekitar minus 1600 C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 8. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah bahan bakar Gas Bumi yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB V

HARGA GAS BUMI

Article 6

Correction

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan penyediaan tenaga listrik dalam negeri, Menteri MENETAPKAN harga Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik. (2) Penetapan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. keekonomian lapangan; b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional; c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Article 7

(1) Harga Gas Bumi untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai keekonomian lapangan Gas Bumi tanpa eskalasi. (2) Dalam hal harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan eskalasi, besaran eskalasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Article 8

(1) Dalam hal telah terdapat infrastruktur hilir Gas Bumi pada pembangkit tenaga listrik, harga Gas Bumi berlaku di pembangkit tenaga listrik (plant gate). (2) Harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga Gas Bumi hulu dan biaya penyaluran Gas Bumi. (3) Dalam hal titik serah penjualan Gas Bumi selain di pembangkit tenaga listrik (plant gate), pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut: a. Kontraktor wajib menyalurkan Gas Bumi sampai dengan titik serah; dan b. PT PLN (Persero), Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga wajib melakukan perjanjian penyaluran Gas Bumi dari titik serah sampai ke pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan pemilik pipa. (4) Dalam hal tidak terdapat infrastruktur hilir Gas Bumi pada pembangkit tenaga listrik, harga yang berlaku adalah harga Gas Bumi hulu.

Article 9

(1) PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat membeli Gas Bumi dengan harga paling tinggi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU jika pembangkit tenaga listrik tidak berada di mulut sumur (wellhead). (2) Dalam hal harga Gas Bumi melebihi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU, PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat menggunakan LNG. (3) Harga LNG untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga free on board (FoB). (4) Dalam hal harga LNG dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (parity to oil) free on board (FoB), PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat mengimpor LNG sepanjang harga LNG yang akan diimpor paling tinggi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (landed price) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (landed price), PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat membeli gas pipa dengan harga lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (parity to oil) atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (parity to oil) free on board (FoB).

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB IX

Article 14

BAB X

Article 15