PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

PERMEN Nomor 10 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Article 6

Correction

Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. permohonan; b. evaluasi; c. penetapan; d. pengadaan; dan e. serah terima.

Article 7

Correction

(1) Permohonan pengusulan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan diajukan secara tertulis oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung paling sedikit meliputi: a. Proposal; b. Studi Kelayakan dan/atau Perencanaan Detail (Detail Engineering Design) untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Bersifat Terpusat dan instalasi penyediaan bahan bakar nabati dengan kapasitas lebih besar dari 400 (empat ratus) liter perproses; c. surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyediakan lahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan d. surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menerima dan mengelola hasil kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. (3) Pengusulan oleh bupati/walikota harus ditembuskan kepada gubernur.

Article 8

Berdasarkan permohonan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi, terhadap seluruh dokumen yang diterima dengan meneliti dan memeriksa kelengkapannya, termasuk legalitas penandatanganan dan tembusan surat.

Article 9

(1) Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal dapat melakukan verifikasi ke lapangan dan/atau meminta informasi secara tertulis sesuai dengan Proposal, Studi Kelayakan dan/atau Perencanaan Detail (Detail Engineering Design) yang diajukan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen pendukung yang diajukan; b. Proposal, Studi Kelayakan dan/atau Perencanaan Detail (Detail Engineering Design); c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan lahan dan/atau bahan baku, dan lainnya jika diperlukan; dan d. surat pernyataan kesanggupan menerima dan mengelola serta memanfaatkan hasil kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.

Article 10

Berdasarkan hasil evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Direktur Jenderal dapat menolak atau memberikan persetujuan permohonan yang memenuhi syarat dan MENETAPKAN daerah yang akan menerima hasil kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Direktorat Jenderal.

Article 11

Pengadaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 12

(1) Hasil pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dicatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara Direktorat Jenderal. (2) Direktorat Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal menyerahkan hasil kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima hasil kegiatan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sebelum atau paling lambat pada saat serah terima hasil pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan uji coba atau commissioning test, dengan disaksikan oleh Direktorat Jenderal dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota penerima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB Keenam

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18