PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGAKUAN SERTIFIKAT PRODUK DAN LAPORAN HASIL UJI PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK YANG DITERBITKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN YANG TERDAFTAR DI ASEAN

PERMEN Nomor 01 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk dalam negeri untuk menyatakan bahwa suatu produk peralatan atau pemanfaat Tenaga Listrik telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam SNI serta dapat menggunakan tanda SNI. 3. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. 4. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut. 5. Sertifikat Produk adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk terdaftar di ASEAN untuk menyatakan bahwa suatu produk Peralatan Tenaga Listrik atau Pemanfaat Tenaga Listrik telah memenuhi persyaratan standar di negara asal yang mengacu kepada standar internasional yang sama dengan yang disepakati di ASEAN. 6. Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang berisi data hasil pengujian atas produk Peralatan Tenaga Listrik atau Pemanfaat Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh laboratorium terdaftar di ASEAN. 7. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. 8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk untuk Peralatan Tenaga Listrik atau Pemanfaat Tenaga Listrik. 9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang atas produk Peralatan Tenaga Listrik atau Pemanfaat Tenaga Listrik sesuai spesifikasi/metode uji standar internasional yang disepakati di ASEAN. 10. Koordinator Sektor Joint Sectoral Committee Electrical and Electronic Equipment INDONESIA yang selanjutnya disebut Koordinator Sektor adalah Unit Eselon II di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 11. Standar International Electrotechnical Commission yang selanjutnya disingkat IEC adalah standar internasional yang diterbitkan oleh International Electrotechnical Commission untuk bidang Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik. 12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi LPK. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Article 4

Correction

(1) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, produsen atau importir pemegang Sertifikat Produk dan/atau Laporan Hasil Uji mengajukan permohonan pengakuan kepada LSPro dalam negeri yang telah diakreditasi. (2) Dalam hal LSPro dalam negeri yang telah diakreditasi belum tersedia, Menteri menunjuk LSPro dalam negeri untuk melaksanakan proses permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. salinan Sertifikat Produk yang masih berlaku dengan menunjukkan dokumen aslinya; b. salinan Laporan Hasil Uji dengan menunjukkan dokumen aslinya; c. status dan ruang lingkup LPK terdaftar di ASEAN penerbit Sertifikat Produk; d. perjanjian antara produsen dan importir dalam hal pengajuan dilakukan oleh importir; e. salinan sertifikat merek dan/atau surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. spesifikasi teknis, label rating, diagram lengkap pengkawatan/sirkit listrik atau buku petunjuk perbaikan (full electrical wiring/circuit diagram or service manual) dan katalog; g. daftar modifikasi konstruksi bila ada dan komponen kritis; h. foto berwarna yang memperlihatkan bagian dalam dan bagian luar produk; i. buku petunjuk pengguna; j. salinan laporan audit pabrik yang terakhir; dan k. bukti bahwa produsen telah menerapkan sistem manajemen mutu dengan menyerahkan salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atau perubahannya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan telah diakreditasi oleh badan akreditasi negara ASEAN yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA). (4) Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, tidak berlaku untuk permohonan pengakuan Sertifikat Produk. (5) Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf j, tidak berlaku untuk permohonan pengakuan Laporan Hasil Uji. (6) Dalam hal permohonan diajukan untuk pengakuan Laporan Hasil Uji, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Laporan Hasil Uji harus mempunyai batas waktu paling lama 1 (satu) tahun dari penerbitan. (7) Salinan Sertifikat Produk, Laporan Hasil Uji, dan laporan audit pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf j dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGAKUAN SERTIFIKAT PRODUK DAN LAPORAN HASIL UJI PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK YANG DITERBITKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN YANG TERDAFTAR DI ASEAN

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13