PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-08-mbu-12-2019 Tahun 2019 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERMEN Nomor per-08-mbu-12-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 4

Correction

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip- prinsip: a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO); b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat; e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. (2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. (4) Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN. (5) Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

BAB Keempat

Prinsip

Article 4

Correction

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip- prinsip: a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO); b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat; e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. (2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. (4) Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN. (5) Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Article 10

Correction

(1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan praktek yang berlaku umum (best practice). (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada: a. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan; b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran; c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest; atau d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk E- purchasing. (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN. (4) Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran (bid bond) dalam proses tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas, kecuali dalam hal penyedia barang dan jasa adalah BUMN atau eks BUMN. (5) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana e-procurement, kecuali untuk pengadaan jasa konsultansi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Article 11

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat. (2) Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani Pakta Integritas (letter of undertaking) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (4) Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Article 12

(1) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk: a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran; c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun. (2) Untuk pengadaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practices yang berlaku.

Article 13

Article 14

(1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam Pengadaan Barang dan Jasa, maka Direksi mengatur sanggahan terkait dengan kesesuaian tata cara dan prosedur dalam ketentuan internal. (2) Sanggahan dapat dilakukan dalam proses tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas. (3) Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu. (4) BUMN menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

Article 15

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. (2) Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgment rule).

BAB Kesatu

Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Article 10

Correction

(1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan praktek yang berlaku umum (best practice). (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada: a. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan; b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran; c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest; atau d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk E- purchasing. (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN. (4) Direksi dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran (bid bond) dalam proses tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas, kecuali dalam hal penyedia barang dan jasa adalah BUMN atau eks BUMN. (5) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana e-procurement, kecuali untuk pengadaan jasa konsultansi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Article 11

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat. (2) Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani Pakta Integritas (letter of undertaking) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (4) Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB Ketiga

Penunjukan Langsung

Article 13

Correction

(1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest. (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut: a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (user requirement) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; c. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa; d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/seleksi; e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture; f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa; h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force majeure); i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; j. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan; k. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau l. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam ketentuan internal dengan memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Peraturan Menteri Nomor per-08-mbu-12-2019 Tahun 2019 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB Keempat

Article 4

BAB Kelima

Article 5

BAB Keenam

Article 6

BAB Ketujuh

Article 7

BAB Kedelapan

Article 8

BAB Kesembilan

Article 9

BAB II

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

BAB Kelima

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22