PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut: 1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 4

Correction

(1) Untuk menjadi Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap calon Surveyor Berlisensi wajib mengikuti ujian Lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian. (2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Warga yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk; b. surat permohonan mengikuti ujian Lisensi; c. mempunyai sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian; d. pasfoto 3 x 4 cm berlatar belakang warna merah; e. pernyataan pemilihan wilayah kerja; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat keterangan sehat; dan h. membayar biaya layanan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian. (3) Calon Surveyor Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian Lisensi diangkat sebagai Surveyor Berlisensi dengan Keputusan Menteri. (4) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerjanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri. (4a) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah. (4b) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sebagai pelaksana tugas maka Surveyor Berlisensi dilantik oleh kepala bidang yang menangani bidang survei dan pemetaan. (4c) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) tidak dapat melakukan pelantikan maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi bidang surveyor berlisensi melakukan pelantikan Surveyor Berlisensi. (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Menteri. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Surveyor Berlisensi tidak melapor maka Keputusan Menteri terhadap yang bersangkutan sebagai Surveyor Berlisensi dinyatakan gugur. 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 4

Article 5

Article 9A

Article 11

Article 12

Article 17

Article 19

Article 20

Article 28

Article 33

Article 35

Article II