PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENETAPAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BEKAS PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda yang selanjutnya disebut Objek P3MB adalah semua benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena oleh UNDANG-UNDANG Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Milik Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik INDONESIA. 2. Objek Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 yang selanjutnya disebut Prk.5 adalah semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan- badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan INDONESIA dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Panitia P3MB/Prk.5 adalah Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 5. Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independan dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dengan telah mendapatkan lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga tanah dan bangunan. 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 9. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

PENETAPAN DAN PENDAFTARAN OBJEK P3MB/PRK.5

Article 3

Correction

(1) Menteri MENETAPKAN dan mendaftarkan objek P3MB/Prk.5. (2) Penetapan objek P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Pendaftaran tanda bukti hak objek P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pertanahan.

Article 4

Correction

(1) Subjek Calon Pembeli Objek P3MB/Prk.5 diberikan dengan memakai urutan pengutamaan sebagai berikut: a. aparatur sipil negara penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan yang belum mempunyai rumah/tanah; b. aparatur sipil negara penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan, asalkan dengan pembelian yang baru tidak melebihi dari 2 rumah/bidang tanah; c. aparatur sipil negara bukan penghuni rumah/ pemakai tanah yang bersangkutan, yang belum mempunyai rumah/tanah; d. aparatur sipil negara, tetapi yang menjadi penghuni rumah pemakai tanah yang bersangkutan, yang belum mempunyai rumah/tanah. (2) Urutan pengutamaan Subjek Calon Pembeli Objek P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dan Objek P3MB/Prk.5 diberikan kepada pihak lain dengan ketentuan: a. Pemerintah tidak menggunakan Objek P3MB/Prk.5; dan b. merupakan pihak yang menguasai terakhir Objek P3MB/Prk.5 dengan itikad baik. (3) Pihak lain yang menguasai terakhir objek P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perorangan maupun badan hukum.

Article 5

(1) Permohonan pembelian bangunan dan perolehan hak atas tanah objek P3MB/Prk.5 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan bermeterai cukup melalui Ketua Panitia P3MB/Prk.5; b. surat kuasa, apabila dikuasakan; c. fotokopi identitas pemohon atau kuasa apabila dikuasakan (KTP atau KK), yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; e. dasar perolehan/penguasaan tanah; f. fotokopi SPPT-PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; g. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi: 1) penguasaan fisik dan tidak dalam sengketa atau perkara di Pengadilan, serta tidak diletakkan sita jaminan; 2) kesanggupan membayar nilai tanah dan bangunan; 3) bukan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD; dan 4) persetujuan para penghuni lain, apabila pemohon bukan penghuni tunggal.

Article 6

(1) Dalam hal berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengukuran atas tanah yang dimohon. (2) Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Peta Bidang Tanah. (3) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan Surat Permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kantor Wilayah disertai pertimbangan.

Article 7

Article 8

(1) Penilai Pertanahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) menindaklanjuti dengan melakukan penilaian tanah dan bangunan. (2) Hasil penilaian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Biaya Penilaian tanah dan bangunan dibebankan kepada Pemohon, yang besaran jasa dan mekanisme pelaksanaan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format penyerahan hasil penilaian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panita P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil penilaian tanah dan bangunan oleh Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah. (2) Format Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.

Article 10

(1) Penerima hak wajib melakukan pendaftaran Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penetapan dan pendaftaran hak atas tanah Objek P3MB/Prk.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Tata Cara Pembelian Bangunan dan Tanah Objek P3MB/Prk.5

Article 5

Correction

(1) Permohonan pembelian bangunan dan perolehan hak atas tanah objek P3MB/Prk.5 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan bermeterai cukup melalui Ketua Panitia P3MB/Prk.5; b. surat kuasa, apabila dikuasakan; c. fotokopi identitas pemohon atau kuasa apabila dikuasakan (KTP atau KK), yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; e. dasar perolehan/penguasaan tanah; f. fotokopi SPPT-PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; g. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi: 1) penguasaan fisik dan tidak dalam sengketa atau perkara di Pengadilan, serta tidak diletakkan sita jaminan; 2) kesanggupan membayar nilai tanah dan bangunan; 3) bukan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD; dan 4) persetujuan para penghuni lain, apabila pemohon bukan penghuni tunggal.

Article 6

(1) Dalam hal berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengukuran atas tanah yang dimohon. (2) Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Peta Bidang Tanah. (3) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan Surat Permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kantor Wilayah disertai pertimbangan.

Article 7

Article 8

(1) Penilai Pertanahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) menindaklanjuti dengan melakukan penilaian tanah dan bangunan. (2) Hasil penilaian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Biaya Penilaian tanah dan bangunan dibebankan kepada Pemohon, yang besaran jasa dan mekanisme pelaksanaan pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format penyerahan hasil penilaian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panita P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil penilaian tanah dan bangunan oleh Penilai Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Kantor Wilayah MENETAPKAN Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah. (2) Format Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.

Article 10

(1) Penerima hak wajib melakukan pendaftaran Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penetapan dan pendaftaran hak atas tanah Objek P3MB/Prk.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Kantor Wilayah membentuk susunan Panitia P3MB/Prk.5 yang terdiri atas: a. Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Bagian yang membidangi aset di pemerintahan provinsi sebagai anggota; c. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota; d. Kepala Bagian yang membidangi aset di pemerintahan kota/kabupaten sebagai anggota; e. Kepala Bagian yang membidangi bangunan di pemerintahan kota/kabupaten sebagai anggota, untuk provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kepala Bagian yang membidangi aset provinsi; f. Kepala Seksi di bidang Hubungan Hukum Pertanahan sebagai Sekretaris bukan anggota. (2) Setelah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterima, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Panitia P3MB/Prk.5 untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapang dalam rangka persetujuan prinsip. (3) Hasil pemeriksaan lapang dan pemeriksaan dokumen dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. (4) Berita Acara Pemeriksaan tersebut memuat: a. uraian mengenai pemohon; b. uraian mengenai tanah dan bangunan; dan c. pertimbangan dari Panitia P3MB/Prk.5 yang berisi rekomendasi setuju atau tidaknya persetujuan prinsip untuk membeli rumah/bangunan dan memperoleh hak atas tanah objek P3MB/Prk 5. (5) Ketua Panitia P3MB/Prk.5 mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), di 2 (dua) Surat Kabar Harian yang beredar secara umum Nasional dengan masa tenggang 14 (empat belas) hari kalender sejak diumumkan. (6) Dalam hal tidak ada keberatan setelah masa tenggang waktu pengumuman dibuatkan Berita Acara Pengumuman oleh Ketua Panitia P3MB/Prk.5. (7) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) apabila disetujui, Kepala Kantor Wilayah menunjuk dan memerintahkan kepada Penilai Pertanahan untuk melakukan penilaian tanah dan bangunan. (8) Format Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Format penunjukkan penilai pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENETAPAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BEKAS PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14