PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN, PELEPASAN, ATAU PENGALIHAN HAK ATAS PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 dan bukan merupakan tanah Hak Pengelolaan, tanah Wakaf, Barang Milik Negara/Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 2. Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara INDONESIA yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di INDONESIA. 3. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 4. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 5. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah kepemilikan oleh Warga Negara INDONESIA atas sarusun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, serta Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan. 6. Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun adalah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dipunyai atau dimiliki oleh Orang Asing. 7. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. 8. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. 9. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri. 12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB IV

TERJADINYA HAK PAKAI KARENA SUBYEK HAK ORANG ASING

Article 6

Correction

(1) Rumah tempat tinggal yang dimiliki oleh Orang Asing di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan lelang, serta cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah, maka tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut menjadi Tanah Negara yang langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai kepada Orang Asing yang bersangkutan. (2) Sarusun yang dibangun di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Orang Asing karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan lelang, serta cara lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak, maka Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun kepada Orang Asing yang bersangkutan. (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta pemindahan hak, dan Pejabat Lelang membuat akta risalah lelang, atas Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk rumah tempat tinggal dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Orang Asing.

Article 7

(1) Rumah tempat tinggal di atas Hak Pakai yang berasal dari Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (3) Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Article 8

(1) Rumah tempat tinggal di atas Hak Pakai yang berasal dari Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu selama sisa jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan dimaksud. (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (3) Dalam hal jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Hak Pakai dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Article 9

(1) Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun yang diperoleh pertama kali dari unit Hak Milik atas Satuan Rumah Susun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. (2) Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun yang perolehannya berasal dari Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan dengan jangka waktu selama sisa jangka waktu berlakunya Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dimaksud. (3) Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

BAB V

PEMBUKUAN HAK PAKAI KARENA SUBYEK HAK ORANG ASING

Article 10

Correction

(1) Perubahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, dan perubahan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), demi hukum terjadi langsung sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pendaftaran perubahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses administrasi dan tidak mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara subyek hak dengan haknya.

Article 11

Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai atau perubahan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh yang bersangkutan, atau kuasanya, kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, dengan disertai: a. blanko permohonan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah, yang berlaku sebagai keterangan melepaskan hak atas tanah semula; b. Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang dimohon perubahan haknya; c. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang, apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh Orang Asing dalam suatu pelelangan umum; d. surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan; e. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, apabila Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas Hak Pengelolaan, yang berlaku untuk seluruh Sarusun; f. bukti sah pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. bukti identitas pemohon.

Article 12

(1) Berdasarkan permohonan pendaftaran perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor biaya pendaftaran sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2) Setelah diterima tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan mendaftar perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, atau perubahan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Pendaftaran perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mencoret kata-kata dan nomor Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanah yang bersangkutan berikut seluruh daftar-daftar dan peta-peta hak tanah dan bidang tanah terkait, dan menggantikannya dengan kata- kata dan nomor Hak Pakai; b. dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas Tanah dituliskan kata-kata: “Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor: ... /................. ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA, dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”; (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Article 14

(1) Pendaftaran perubahan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. mencoret kata-kata dan nomor Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan berikut seluruh daftar-daftar dan peta-peta hak tanah dan bidang tanah terkait, dan menggantikannya dengan kata-kata dan nomor Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun; b. dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dituliskan kata-kata: “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: ... /................. ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA, dilepaskan dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun Nomor: ... /...................... ”. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Article 15

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 19

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 20

Correction

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PELEPASAN, ATAU PENGALIHAN HAK ATAS PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAFTAR HARGA MINIMAL RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN YANG DAPAT DIMILIKI OLEH ORANG ASING I. RUMAH TUNGGAL No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rupiah) 1. DKI Jakarta 10 Milyar 2. Banten 5 Milyar 3. Jawa Barat 5 Milyar 4. Jawa Tengah 3 Milyar 5. DI Yogyakarta 5 Milyar 6. Jawa Timur 5 Milyar 7. Bali 5 Milyar 8. NTB 3 Milyar 9. Sumatera Utara 3 Milyar 10. Kalimantan Timur 2 Milyar 11. Sulawesi Selatan 2 Milyar 12. Daerah/Provinsi Lainnya 1 Milyar II. SATUAN RUMAH SUSUN No. Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rupiah) 1. DKI Jakarta 3 Milyar 2. Banten 2 Milyar 3. Jawa Barat 1 Milyar 4. Jawa Tengah 1 Milyar 5. DI Yogyakarta 1 Milyar 6. Jawa Timur 1,5 Milyar 7. Bali 2 Milyar 8. NTB 1 Milyar 9. Sumatera Utara 1 Milyar 10. Kalimantan Timur 1 Milyar 11. Sulawesi Selatan 1 Milyar 12. Daerah/Provinsi Lainnya 750 Juta MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd. SOFYAN A. DJALIL

(1) Tanah Bersama, Bagian Bersama, dan Benda Bersama di mana Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun ini berada, tetap dan tidak perlu dilakukan perubahan pencatatannya pada Buku Tanah dan Sertifikat serta daftar-daftar dan peta-peta yang bersangkutan, karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun. (2) Dalam hal kepemilikan seluruh Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun dalam suatu bangunan gedung bertingkat beralih atau dialihkan kepada Orang Asing maka Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai. (3) Dalam hal Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Hak Guna Bangunan, maka di dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan dituliskan kata-kata: “Hak Guna Bangunan Nomor: ... /................. ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA, dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”. (4) Dalam hal Tanah Bersama atas bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Hak Pengelolaan, maka di dalam kolom perubahan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Pengelolaan dituliskan kata-kata: “Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, dan Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di INDONESIA, maka atas Hak Pengelolaan Nomor: ... / ........... dilepaskan menjadi Tanah Negara dan langsung diberikan dengan perubahan menjadi Hak Pakai Nomor: ... /...................... ”. (5) Jangka waktu berlakunya Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah sisa jangka waktu berlakunya Hak Pakai atas Satuan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN, PELEPASAN, ATAU PENGALIHAN HAK ATAS PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20