PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 28 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Article 3

Correction

KSWP dilaksanakan pada saat permohonan pelayanan pertanahan diajukan oleh pemohon secara elektronik, melalui: a. KKP yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau b. sistem elektronik yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Article 4

(1) Keterangan Status Wajib Pajak diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan sistem elektronik. (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. (3) Pemohon pelayanan pertanahan dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mengajukan permohonan pelayanan pertanahan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. (4) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: a. nama wajib pajak; dan b. nomor pemegang wajib pajak, sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. (5) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan permohonan pelayanan pertanahan untuk dapat diproses lebih lanjut. (6) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Article 5

(1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan tidak valid, Kantor Pertanahan menolak permohonan pelayanan pertanahan. (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang dinyatakan tidak valid dapat dicetak melalui sistem elektronik. (3) Pemohon pelayanan pertanahan yang mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. (4) Dalam hal pemohon telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan pelayanan pertanahan dapat diajukan kembali setelah mendapatkan keterangan valid dari proses KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10