PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 27 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Insan Kementerian ATR/BPN, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2. Pejabat Lainnya adalah pejabat bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 4. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut UPG Kementerian, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri. 5. Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut UPG Kanwil, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. 6. Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut UPG Kantah, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Pertanahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. 7. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. 8. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor. 9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian yang mempunyai tugas enyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14