Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2017
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
ttd
SOFYAN A. DJALIL
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018
INDEKS BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Titik Informasi Koordinat
1 Titik
40.000 2 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori I Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Bidang
156.000 3 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori II Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Bidang
130.500 4 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori III Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Bidang
106.000 5 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori IV Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Bidang
79.000 6 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori V Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali 1 Bidang
53.000 7 Informasi Bidang Tanah Prona Wilayah Kepulauan 1 Bidang
268.000
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 Sistematik Lengkap Kategori VI 8 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori VII Daerah Terpencil 1 Bidang
482.300 9 Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kantah)
1 Bidang Perhitungan Rumus 10 Pengukuran Massal (Kantah)
1 Bidang Perhitungan Rumus 11 Pengembalian Batas (Kantah)
1 Bidang Perhitungan Rumus 12 Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kanwil)
1 Bidang Perhitungan Rumus 13 Pengukuran Massal (Kanwil)
1 Bidang Perhitungan Rumus 14 Pengembalian Batas (Kanwil)
1 Bidang Perhitungan Rumus 15 Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 1 Dokumen
11.600 16 Layanan Informasi Kutipan Copy Warkah Informasi Kutipan Copy Warkah 1 Dokumen
62.600 17 Layanan Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun 1 Dokumen
15.200 18 Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 1 Dokumen
19.600 19 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 20 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 21 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 22 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 23 Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 24 Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 25 Panitia P3MB Bidang 1 Bidang Perhitungan Rumus
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 26 Panitia Pemeriksaan Tanah B Bidang 1 Bidang Perhitungan Rumus 27 Informasi Pengecekan Sertipikat Bidang 1 Bidang
9.500 28 Informasi Data Pendaftaran Tanah Melalui SKPT Bidang 1 Bidang
11.000 29 Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Sertipikat Swadaya) Bidang 1 Bidang
10.000 30 Pemeliharaan data Pertanahan Bidang 1 Bidang
16.000 31 Pemeliharaan data Pertanahan (Pemecahan dan Pemisahan) Bidang 1 Bidang
16.000 32 Sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat Bidang 1 Bidang
72.000 33 Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakanwil untuk cuti antara 3 sampai dengan 6 bulan 1 SK
41.000 34 Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakantah untuk cuti sampai dengan 3 bulan 1 SK
10.000 35 Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang 1 SK
1.985.000 36 Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang 1 SK
2.135.000 37 Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang 1 SK
70.000 38 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 1 Layanan
90.000 39 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 1 Layanan
67.500 40 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 1 Layanan
52.000 41 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 1 Layanan
38.500 42 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 1 Layanan
30.500 43 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 1 Layanan
65.000
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 44 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 1 Layanan
45.000 45 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 1 Layanan
32.000 46 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 1 Layanan
19.750 47 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TENGAH 1 SP
87.626.000 48 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TIMUR 1 SP
92.514.000 49 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir ACEH 1 SP
93.351.000 50 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SUMATERA UTARA 1 SP
98.694.000 51 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir RIAU 1 SP
91.115.000 52 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN BARAT 1 SP
91.158.000 53 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN SELATAN 1 SP
97.610.000 54 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN TIMUR 1 SP
95.923.000 55 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI UTARA 1 SP
102.146.000 56 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGAH 1 SP
100.782.000 57 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI SELATAN 1 SP
105.952.000 58 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGGARA 1 SP
102.868.000 59 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU 1 SP
112.662.000 60 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA BARAT 1 SP
105.368.000 61 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA TIMUR 1 SP
108.200.000 62 Output Data WP3WT; Suboutput: Data PAPUA 1 SP
125.972.000
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 Inventarisasi Wilayah Pesisir 63 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BENGKULU 1 SP
97.374.000 64 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir GORONTALO 1 SP
90.978.000 65 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU UTARA 1 SP
109.634.000 66 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KEPULAUAN RIAU 1 SP
103.158.000 67 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA BARAT 1 SP
132.450.000 68 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir DKI JAKARTA 1 SP
113.204.000 69 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TIMUR 1 SP
128.720.000 70 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir ACEH 1 SP
117.410.000 71 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SUMATERA BARAT 1 SP
97.664.000 72 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN BARAT 1 SP
119.864.000 73 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI UTARA 1 SP
120.868.000 74 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGAH 1 SP
120.999.000 75 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI SELATAN 1 SP
120.996.000 76 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGGARA 1 SP
120.658.000 77 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU 1 SP
140.298.000 78 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BALI 1 SP
152.024.000 79 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA BARAT 1 SP
120.808.000 80 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA 1 SP
161.902.000 81 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BANTEN 1 SP
111.718.000
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 82 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BANGKA BELITUNG 1 SP
117.684.000 83 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI BARAT 1 SP
113.140.000 84 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KEPULAUAN RIAU 1 SP
121.314.000 85 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA BARAT 1 SP
158.912.000 86 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu JAWA BARAT 1 SP
97.892.000 87 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu D.I. YOGYAKARTA 1 SP
116.190.000 88 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu JAMBI 1 SP
92.630.000 89 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu KALIMANTAN TENGAH 1 SP
104.590.000 90 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT JAWA BARAT 1 SP
101.548.000 91 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT JAWA TIMUR 1 SP
112.096.000 92 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT RIAU 1 SP
88.300.000 93 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT LAMPUNG 1 SP
83.286.000 94 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT KALIMANTAN SELATAN 1 SP
95.062.000 95 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT KALIMANTAN TIMUR 1 SP
109.322.000 96 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT SULAWESI UTARA 1 SP
99.308.000 97 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT BALI 1 SP
125.508.000 98 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT PAPUA 1 SP
129.794.000 99 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT SULAWESI BARAT 1 SP
93.666.000 100 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT JAWA BARAT 1 SP
64.487.000
No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 101 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT D.I. YOGYAKARTA 1 SP
75.208.000 102 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT JAMBI 1 SP
65.855.000 103 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT SUMATERA SELATAN 1 SP
81.987.000 104 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT LAMPUNG 1 SP
64.861.000 105 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN TENGAH 1 SP
74.651.000 106 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN SELATAN 1 SP
73.197.000 107 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN TIMUR 1 SP
79.745.000 108 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT BALI 1 SP
90.399.000 109 Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 110 Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd
SOFYAN A DJALIL
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018
TOTAL BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 1 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Aceh
100.000 Hektar
200.161.000 2 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Barat
68.000 Hektar
132.844.000 3 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Barat
19.000 Hektar
65.385.000 4 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Tengah
45.000 Hektar
90.002.000 5 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Riau
42.000 Hektar
94.589.000 6 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jambi
79.000 Hektar
141.726.000 7 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Timur
86.000 Hektar
166.087.000 8 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Selatan
53.000 Hektar
125.014.000 9 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Selatan
112.000 Hektar
201.386.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 10 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Tenggara
58.000 Hektar
123.723.000 11 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Maluku
64.000 Hektar
145.577.000 12 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Nusa Tenggara Barat
30.000 Hektar
81.482.000 13 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Banten
18.000 Hektar
61.487.000 14 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Papua
42.000 Hektar
119.761.000 15 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Barat
81.000 Hektar
145.557.000 16 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Gorontalo
34.000 Hektar
85.708.000 17 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Bangka Belitung
20.000 Hektar
59.982.000 18 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Maluku Utara
60.000 Hektar
125.063.000 19 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Timur
59.000 Hektar
145.277.000 20 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Barat
50.000 Hektar
98.261.000 21 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Papua Barat
35.000 Hektar
106.558.000 22 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Selatan
97.000 Hektar
189.214.000 23 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Bengkulu
43.000 Hektar
99.210.000 24 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Tengah
61.000 Hektar
134.671.000 25 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Lampung
76.000 Hektar
125.105.000 26 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Tengah
75.000 Hektar
150.149.000 27 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Utara
108.000 Hektar
186.480.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 28 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Utara
52.000 Hektar
107.079.000 29 Peta Tematik DKI Jakarta
20.000 Hektar
64.621.000 30 Peta Tematik Jawa Barat
30.000 Hektar
132.549.600 31 Peta Tematik Jawa Tengah
20.000 Hektar
91.506.000 32 Peta Tematik D.I. Yogyakarta
10.000 Hektar
61.792.000 33 Peta Tematik Jawa Timur
15.000 Hektar
82.420.050 34 Peta Tematik Aceh
15.000 Hektar
79.434.000 35 Peta Tematik Sumatera Utara
30.000 Hektar
125.471.100 36 Peta Tematik Sumatera Barat
15.000 Hektar
79.305.000 37 Peta Tematik Riau
15.000 Hektar
77.595.000 38 Peta Tematik Jambi
25.000 Hektar
108.320.500 39 Peta Tematik Sumatera Selatan
40.000 Hektar
169.332.400 40 Peta Tematik Lampung
30.000 Hektar
119.525.100 41 Peta Tematik Kalimantan Barat
40.000 Hektar
162.201.200 42 Peta Tematik Kalimantan Tengah
20.000 Hektar
100.328.600 43 Peta Tematik Kalimantan Selatan
30.000 Hektar
126.450.000 44 Peta Tematik Kalimantan Timur
30.000 Hektar
160.058.100 45 Peta Tematik Sulawesi Utara
10.000 Hektar
64.277.500 46 Peta Tematik Sulawesi Tengah
15.000 Hektar
83.554.500 47 Peta Tematik Sulawesi Selatan
10.000 Hektar
67.507.500 48 Peta Tematik Sulawesi Tenggara
25.000 Hektar
114.749.500 49 Peta Tematik Maluku
25.000 Hektar
133.907.000 50 Peta Tematik Bali
30.000 Hektar
154.904.100 51 Peta Tematik Nusa Tenggara Barat
40.000 Hektar
167.283.200 52 Peta Tematik Nusa Tenggara Timur
40.000 Hektar
165.517.200 53 Peta Tematik Papua
40.000 Hektar
233.052.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 54 Peta Tematik Bengkulu
10.000 Hektar
64.968.500 55 Peta Tematik Banten
25.000 Hektar
117.447.000 56 Peta Tematik Gorontalo
15.000 Hektar
80.631.450 57 Peta Tematik Bangka Belitung
15.000 Hektar
78.055.500 58 Peta Tematik Maluku Utara
20.000 Hektar
112.497.000 59 Peta Tematik Sulawesi Barat
30.000 Hektar
124.290.600 60 Peta Tematik Kepulauan Riau
20.000 Hektar
97.644.000 61 Peta Tematik Papua Barat
20.000 Hektar
131.099.000 62 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kanwil
71.228.600 63 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Barat 1 Kanwil
226.430.000 64 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Tengah 1 Kanwil
225.580.000 65 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) D.I. Yogyakarta 1 Kanwil
116.425.000 66 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Timur 1 Kanwil
122.820.000 67 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Aceh 1 Kanwil
91.745.000 68 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Utara 1 Kanwil
147.460.000 69 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Barat 1 Kanwil
101.670.000 70 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Riau 1 Kanwil
87.902.000 71 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jambi 1 Kanwil
196.622.000 72 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Selatan 1 Kanwil
142.100.000 73 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Lampung 1 Kanwil
135.870.000 74 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Barat 1 Kanwil
161.490.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 75 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Tengah 1 Kanwil
185.954.000 76 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Selatan 1 Kanwil
138.040.000 77 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Timur 1 Kanwil
272.043.000 78 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Utara 1 Kanwil
167.523.000 79 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Tengah 1 Kanwil
190.604.000 80 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Selatan 1 Kanwil
239.300.000 81 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Tenggara 1 Kanwil
197.670.000 82 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Maluku 1 Kanwil
129.915.000 83 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bali 1 Kanwil
183.734.200 84 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Nusa Tenggara Barat 1 Kanwil
153.830.000 85 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Nusa Tenggara Timur 1 Kanwil
140.498.000 86 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Papua 1 Kanwil
147.358.000 87 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bengkulu 1 Kanwil
106.818.000 88 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Banten 1 Kanwil
100.776.000 89 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Gorontalo 1 Kanwil
197.008.000 90 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bangka Belitung 1 Kanwil
110.790.000 91 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Maluku Utara 1 Kanwil
211.140.000 92 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kepulauan Riau 1 Kanwil
64.500.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 93 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Barat 1 Kanwil
111.822.000 94 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Papua Barat 1 Kanwil
169.445.000 95 Kegiatan Usaha Bersama Kategori I (Wilayah I: Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat) 1 Satker
187.042.800 96 Kegiatan Usaha Bersama Kategori II (Wilayah II: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep.
Riau) 1 Satker
161.594.800 97 Kegiatan Usaha Bersama Kategori III (Wilayah III:
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat) 1 Satker
140.357.800 98 Kegiatan Usaha Bersama Kategori IV (Wilayah IV:
Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo) 1 Satker
116.177.800 99 Kegiatan Usaha Bersama Kategori V (Wilayah V: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, 1 Satker
94.367.800
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Jawa Timur, Bali, Banten) 100 Layanan Pengaduan (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus
2.558.000 101 Analisa Sengketa/Konflik (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus
10.800.000 102 Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus
2.800.000 103 Layanan Pengaduan (Kanwil) Kantor Wilayah 1 Kasus
2.558.000 104 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus
57.794.000 105 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung 1 Kasus
40.734.000 106 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus
60.398.000 107 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus
36.514.000 108 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) D.I.
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus
36.034.000 109 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori DKI Jakarta 1 Kasus
14.070.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 VI (Kanwil) 110 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus
30.874.000 111 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus
166.834.000 112 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori II (Kanwil) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Kasus
144.714.000 113 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus
178.522.000 114 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus
140.174.000 115 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori V (Kanwil) D.I.
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus
148.734.000 116 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VI (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kasus
76.660.000 117 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus
143.644.000 118 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kantah) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus
65.935.000 119 Penanganan Perkara Tanah Sulawesi Tengah, 1 Kasus
48.735.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 dan Ruang Kategori II (Kantah) Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 120 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kantah) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus
57.055.000 121 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kantah) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus
48.895.000 122 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kantah) D.I.
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus
47.935.000 123 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kantah) DKI Jakarta 1 Kasus
18.345.000 124 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kantah) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus
50.015.000 125 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus
78.578.000 126 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Kasus
58.598.000 127 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 1 Kasus
66.675.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 128 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus
56.229.000 129 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) D.I.
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus
55.209.000 130 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kasus
20.997.000 131 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus
53.755.000 132 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Aceh Aceh 950 Hektar
98.498.850 133 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Bengkulu Bengkulu
2.850 Hektar
84.425.000 134 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Gorontalo Gorontalo 600 Hektar
24.640.200 135 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
1.000 Hektar
28.095.000 136 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat
5.900 Hektar
301.242.200 137 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 200 Hektar
19.753.800 138 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 510 Hektar
22.897.150 139 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Maluku Utara Maluku Utara
1.056 Hektar
93.454.944 140 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 950 Hektar
96.290.100 141 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 300 Hektar
55.254.900 142 Sertipikat Hak Pengelolaan Riau 197 Hektar
29.277.333
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Provinsi Riau 143 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
1.016 Hektar
62.845.000 144 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
3.453 Hektar
240.380.000 145 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 950 Hektar
41.278.450 146 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 370 Hektar
55.804.880 147 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara
1.007 Hektar
94.934.925 148 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 901 Hektar
69.699.400 149 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan
1.030 Hektar
27.275.000 150 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Aceh Aceh 1 Satker
133.152.000 151 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 1 Satker
123.440.000 152 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bali Bali 1 Satker
178.935.000 153 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Banten Banten 1 Satker
142.886.000 154 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Satker
138.088.000 155 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta 1 Satker
128.141.000 156 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Satker
151.118.000 157 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 1 Satker
139.985.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 158 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jambi Jambi 1 Satker
120.410.000 159 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah 1 Satker
116.650.000 160 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur Jawa Timur 1 Satker
122.681.000 161 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1 Satker
133.576.000 162 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 1 Satker
144.560.000 163 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 1 Satker
127.738.000 164 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 1 Satker
167.291.000 165 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 1 Satker
125.866.000 166 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung Lampung 1 Satker
127.406.000 167 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Satker
144.080.000 168 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Maluku 1 Satker
155.184.000 169 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 1 Satker
143.215.000 170 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 1 Satker
136.245.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 171 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Barat Papua Barat 1 Satker
187.765.000 172 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Papua 1 Satker
217.550.000 173 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Riau Riau 1 Satker
114.350.000 174 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 1 Satker
109.484.000 175 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1 Satker
156.145.000 176 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 1 Satker
125.342.000 177 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 1 Satker
123.416.000 178 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Satker
136.450.000 179 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1 Satker
113.540.000 180 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1 Satker
127.890.000 181 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 1 Satker
121.250.000 182 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 1 Satker
119.770.000 183 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Aceh Utara Provinsi Aceh Aceh
80.000 Hektar
359.040.000 184 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 :
10000 Kab Bangka Sumatera Utara
80.000 Hektar
355.200.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Selatan Provinsi Sumatera Utara 185 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Bengkulu
69.000 Hektar
319.884.000 186 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo Gorontalo
89.000 Hektar
386.616.000 187 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 :
10000 Kab Kerinci Provinsi Jambi Jambi
100.000 Hektar
432.300.000 188 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat
80.000 Hektar
367.040.000 189 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
70.000 Hektar
322.840.000 190 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 :
10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
80.000 Hektar
399.840.000 191 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 :
10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur
50.000 Hektar
292.500.000 192 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 :
10000 Kab Tulang Bawang Provinsi Lampung Lampung
100.000 Hektar
411.400.000 193 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Maluku
10.000 Hektar
98.720.000 194 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Maluku Utara
10.000 Hektar
95.490.000 195 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
94.000 Hektar
469.812.000 196 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
105.000 Hektar
498.120.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 197 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Papua Barat
6.000 Hektar
101.946.000 198 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jaya Wijaya Provinsi Papua Papua
15.000 Hektar
152.490.000 199 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Siak Provinsi Riau Riau
80.000 Hektar
342.640.000 200 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
54.000 Hektar
274.482.000 201 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
64.000 Hektar
311.616.000 202 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
40.000 Hektar
216.640.000 203 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bolaang Mongondow Timur Provinsi Suawesi Utara Sulawesi Utara
30.000 Hektar
168.390.000 204 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat
80.000 Hektar
358.800.000 205 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan
70.000 Hektar
351.960.000 206 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau
64.000 Hektar
305.372.000 207 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung
15.000 Hektar
89.700.000 208 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Aceh Aceh 800 Bidang
319.720.000 209 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bali Bali 900 Bidang
460.305.000 210 Pembaruan Peta Zona Nilai Bangka Belitung 700 Bidang
266.245.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Tanah Provinsi Bangka Belitung 211 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Banten Banten 800 Bidang
339.560.000 212 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bengkulu Bengkulu 800 Bidang
322.824.000 213 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Gorontalo Gorontalo 500 Bidang
201.675.000 214 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
2.600 Bidang
1.095.510.000 215 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jambi Jambi 900 Bidang
347.895.000 216 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah
3.500 Bidang
1.308.475.000 217 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur
3.800 Bidang
1.571.490.000 218 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 600 Bidang
247.110.000 219 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 800 Bidang
317.800.000 220 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 300 Bidang
127.845.000 221 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur
1.000 Bidang
528.850.000 222 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 500 Bidang
202.875.000 223 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Lampung Lampung 700 Bidang
257.467.000 224 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 600 Bidang
277.950.000 225 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Maluku 400 Bidang
191.860.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 226 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 900 Bidang
384.165.000 227 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 400 Bidang
168.700.000 228 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Barat Papua Barat 400 Bidang
236.900.000 229 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Papua 400 Bidang
249.700.000 230 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Riau Riau 500 Bidang
190.525.000 231 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 500 Bidang
192.695.000 232 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
1.700 Bidang
732.275.000 233 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 800 Bidang
340.296.000 234 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 600 Bidang
245.610.000 235 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 700 Bidang
276.535.000 236 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat
1.400 Bidang
546.350.000 237 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan
1.100 Bidang
473.825.000 238 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara
1.900 Bidang
749.075.000 239 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi D.I.
Yogyakarta D.I. Yogyakarta 500 Bidang
229.575.000 240 Peningkatan Ketrampilan Aceh 1 Satker
241.021.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Penilai Tanah Provinsi Aceh 241 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung 1 Satker
217.218.000 242 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu 1 Satker
233.623.000 243 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo 1 Satker
269.138.000 244 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi 1 Satker
209.662.000 245 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat 1 Satker
229.083.000 246 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Satker
222.734.000 247 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau 1 Satker
217.844.000 248 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara 1 Satker
266.780.000 249 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Satker
248.861.000 250 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua 1 Satker
370.656.000 251 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Peningkatan Ketrampilan Penilai 1 Satker
346.671.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Papua Barat Tanah Provinsi Papua Barat 252 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau 1 Satker
206.133.000 253 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat 1 Satker
212.397.000 254 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah 1 Satker
232.257.000 255 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Satker
224.826.000 256 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara 1 Satker
250.266.000 257 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat 1 Satker
205.268.000 258 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Provinsi
244.670.000 259 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Provinsi
259.850.000 260 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi
214.810.000 261 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah 1 Provinsi
206.025.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Tengah 262 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Provinsi
215.390.000 263 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Aceh 1 Dokumen
11.448.000 264 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 1 Dokumen
9.770.000 265 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bali Bali 1 Dokumen
14.660.000 266 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Banten Banten 1 Dokumen
11.564.000 267 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen
11.068.000 268 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 1 Dokumen
600.000 269 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Dokumen
12.322.000 270 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 1 Dokumen
11.350.000 271 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jambi Jambi 1 Dokumen
10.390.000 272 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Jawa Tengah 1 Dokumen
9.720.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah 273 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur 1 Dokumen
11.134.000 274 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1 Dokumen
12.164.000 275 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 1 Dokumen
10.680.000 276 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 1 Dokumen
12.742.000 277 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 1 Dokumen
20.564.000 278 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 1 Dokumen
10.654.000 279 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Lampung Lampung 1 Dokumen
9.416.000 280 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Maluku 1 Dokumen
17.396.000 281 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Dokumen
16.500.000 282 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 1 Dokumen
11.360.000 283 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Nusa Tenggara 1 Dokumen
11.510.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Timur 284 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Barat Papua Barat 1 Dokumen
26.460.000 285 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Papua 1 Dokumen
27.260.000 286 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Riau Riau 1 Dokumen
10.440.000 287 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 1 Dokumen
10.274.000 288 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1 Dokumen
12.050.000 289 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 1 Dokumen
12.472.000 290 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 1 Dokumen
11.614.000 291 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Dokumen
10.640.000 292 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1 Dokumen
10.220.000 293 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1 Dokumen
17.190.000 294 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Sumatera Utara 1 Dokumen
11.040.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Utara 295 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta 1 Dokumen
12.694.000 296 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori I Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 1 Satker
126.611.000 297 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori II Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara 1 Satker
104.383.000 298 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori III Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan 1 Satker
99.709.000 299 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori IV Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali 1 Satker
97.489.000 300 Usulan Persetujuan Pemberian/Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah Pemerintah Usulan Izin/Persetujuan 1 Usulan Izin/ Persetujuan
1.881.000 301 Usulan Penertiban Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hak Pengelolaan/Pemanfaatan Usulan Penertiban 1 Usulan Penertiban
2.472.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 Tanah Pemerintah 302 Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori I Kep.
Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 1 Kecamatan
18.960.000 303 Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori II Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep.
Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 1 Kecamatan
17.500.000 304 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori I Wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara 1 Satuan Pekerjaan
50.500.000 305 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori II Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantaan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan 1 Satuan Pekerjaan
39.200.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 dan Sulawesi Tenggara 306 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori III Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera utara, Sumatera barat, Riau, Kepulauan Riau Jambi, Bengkulu, Sumetera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung 1 Satuan Pekerjaan
36.650.000 307 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori IV Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali 1 Satuan Pekerjaan
41.250.000 308 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1 - 250 Ha) Luasan 1 - 250 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
1.335.000 309 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (250 - 500 Ha) Luasan 250 - 500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
2.135.000 310 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (500 - 1000 Ha) Luasan 500 -1000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
3.795.000 311 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1000 - 2500 Ha) Luasan 1000 - 2500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
7.825.000 312 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (2500 - 5000 Ha) Luasan 2500 - 5000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
19.900.000 313 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (5000 - 7500 Ha) Luasan 5000 - 7500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
24.775.000 314 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (7500 - Luasan 7500 - 10000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis
32.775.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 10000 Ha) Pertanahan 315 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (10000 - 15000 Ha) Luasan 10000 - 15000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
40.850.000 316 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (> 15000 Ha) Luasan > 15000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
40.850.000 317 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (1 - 5000 m) Luasan < 5000 M² 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
240.000 318 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (5000 - 10000 m) Luasan 5000 - 10000 M² 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan
280.000 319 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah DKI Jakarta 1 Provinsi
1.546.750.000 320 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Barat 1 Provinsi
2.532.383.000 321 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Tengah 1 Provinsi
2.830.533.000 322 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah D.I. Yogyakarta 1 Provinsi
1.488.502.000 323 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Timur 1 Provinsi
3.044.748.000 324 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Aceh 1 Provinsi
2.238.553.000 325 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Utara 1 Provinsi
2.315.989.000 326 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Barat 1 Provinsi
1.876.433.000 327 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Riau 1 Provinsi
1.773.012.000 328 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jambi 1 Provinsi
1.662.149.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 329 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Selatan 1 Provinsi
1.812.390.000 330 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Lampung 1 Provinsi
1.802.406.000 331 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Barat 1 Provinsi
1.919.537.000 332 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Tengah 1 Provinsi
2.086.087.000 333 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Selatan 1 Provinsi
1.962.709.000 334 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Timur 1 Provinsi
2.341.872.000 335 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Utara 1 Provinsi
1.978.442.000 336 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Tengah 1 Provinsi
1.804.278.000 337 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Selatan 1 Provinsi
2.364.432.000 338 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Tenggara 1 Provinsi
1.895.921.000 339 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Maluku 1 Provinsi
1.912.683.000 340 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bali 1 Provinsi
1.772.050.000 341 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Nusa Tenggara Barat 1 Provinsi
1.698.516.000 342 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi
1.880.368.000 343 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Papua 1 Provinsi
3.210.652.000 344 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bengkulu 1 Provinsi
1.641.855.000 345 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Banten 1 Provinsi
1.624.367.000 346 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Gorontalo 1 Provinsi
1.585.779.000
No.
Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 347 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bangka Belitung 1 Provinsi
1.577.915.000 348 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Maluku Utara 1 Provinsi
1.881.576.000 349 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Barat 1 Provinsi
1.506.842.000 350 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kep. Riau 1 Provinsi
1.611.635.000 351 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Papua Barat 1 Provinsi
2.122.492.000
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd
SOFYAN A DJALIL