PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERBENTUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PERMEN Nomor 19 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Article 2

Correction

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan pada daerah yang belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah.

Article 3

Correction

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, untuk lintas provinsi; b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi, untuk lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota, untuk 1 (satu) kabupaten/kota.

Article 4

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk kawasan lintas provinsi; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, untuk kawasan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, untuk kawasan 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. (3) Dalam hal belum terdapat rencana rinci tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Article 5

(1) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dituangkan dalam peraturan Gubernur. (2) Peraturan Gubernur mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Article 6

(1) Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota: a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; atau b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dituangkan dalam peraturan Bupati/Walikota. (2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Article 7

Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, paling kurang memuat: a. luas lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Article 8

(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota mempertimbangkan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan, Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Article 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA