PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

PERMEN Nomor 17 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Ketiga

Bagian Tata Usaha

Article 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional; c. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; d. pengoordinasian dan fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan; e. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, digitalisasi arsip, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan; g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Article 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi; d. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoordinasian dan fasilitasi urusan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. (4) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan dan digitalisasi arsip, rumah tangga, perlengkapan, penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, protokol, serta penanganan pengaduan masyarakat.

BAB II

KANTOR PERTANAHAN

Article 18

(1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 19

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan survei dan pemetaan; c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Article 21

Kantor Pertanahan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Survei dan Pemetaan; c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan; e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Article 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan.

Article 23

Subbagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 24

Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Article 25

Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 26

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

Article 27

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 28

Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Article 29

Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 30

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Article 31

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 32

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Article 33

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.