PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kesatu

Umum

Article 45A

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui: a. pendaftaran tanah secara sistematik; dan b. pendaftaran tanah secara sporadik. (2) Pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan atas inisiatif pemerintah dan didasarkan pada rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik maka wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah. (4) Pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal: a. suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik; b. pemilik bidang tanah tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik; atau c. atas permintaan pihak yang berkepentingan. 17. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 76A

Correction

(1) Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding INDONESIA dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berlaku. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka: a. alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah; dan b. status tanah tetap tanah bekas milik adat. (3) Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. (4) Permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa: a. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah bekas milik adat bukan Tanah Negara; b. tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut; c. penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; d. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa; e. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan sesuatu utang; dan f. bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan. (5) Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan ketentuan: a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya. (7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 20. Lampiran 14 dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sesuai format Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B ayat (7). 21. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

BAB Kesatu

Article 45A

BAB Kesatu

Article 45A

Article 74

Article 74A

Article 74B

Article 76A

Article 78

Article 79

Article 83

Article 86

Article 90A

Article 94

Article 97

Article 98

Article 99

Article 104A

Article 111

BAB Keenam

Article 113

Article 114

Article 121

Article 126

Article 126B

Article 127

Article 127A

Article 127B

Article 139

Article 164A

Article 186

Article 187

Article II

Article III