PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

PERMEN Nomor 16 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 8. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. 9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 11. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 15. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan. 16. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. 17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

Article 9

Correction

(1) Tata cara penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota meliputi prosedur penyusunan dan prosedur penetapan. (2) Prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan dan analisis data; d. perumusan konsep RDTR dan muatan PZ kabupaten/kota; dan e. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota. (3) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. (4) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup juga proses: a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial. (5) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Keseluruhan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan), meliputi: a. prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan b. prosedur penetapan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (7) Penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

Article 10

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. pembentukan tim penyusun; b. kajian awal data sekunder; c. penetapan delineasi awal BWP; d. persiapan teknis pelaksanaan; dan e. pemberitaan kepada publik. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi: a. data primer; dan b. data sekunder. (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR; dan b. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan PZ kabupaten/kota. (4) Perumusan konsep RDTR dan muatan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi: a. perumusan konsep RDTR, terdiri atas: 1. alternatif konsep rencana; 2. pemilihan konsep rencana; dan 3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR; dan b. perumusan muatan PZ kabupaten/kota menghasilkan: 1. peta rencana pola ruang dalam RDTR yang di dalamnya dapat memuat kode pengaturan zonasi; dan 2. aturan dasar dan/atau teknik pengaturan zonasi yang berlaku untuk setiap zona/sub zona/blok dalam peta sebagaimana dimaksud pada angka 1. (5) Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi: a. penyusunan naskah akademik; b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota; dan c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota. (6) Rincian tata cara penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Untuk mewujudkan percepatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, diperlukan percepatan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota. (2) Percepatan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan bidang perekonomian. (3) Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5). (4) Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan, terdiri atas: a. prosedur penyusunan diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan; dan b. prosedur penetapan diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup juga proses: a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial. (6) Dalam hal penyelesaian prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b tidak dapat dipenuhi, Menteri menerbitkan persetujuan substansi Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota.

Article 12

(1) Prosedur penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh tim percepatan. (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang. (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 13

(1) Penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota untuk keperluan percepatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000. (2) Dalam hal tidak tersedia peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota dapat menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian detail informasi skala 1:5.000. (3) Dalam hal RDTR dan PZ kabupaten/kota menggunakan dan menghasilkan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota tersebut harus mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa peta RDTR dan PZ kabupaten/kota memerlukan koreksi geometris. (4) Koreksi geometris peta RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga yang ditembuskan kepada Menteri. (5) Berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Wali Kota MENETAPKAN Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta RDTR dan PZ kabupaten/kota yang telah terkoreksi secara geometris dengan tidak mengubah muatan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 14

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota telah memiliki rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dengan skala 1:5.000, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak perlu menyusun dan MENETAPKAN RDTR dan PZ kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Article 9

Correction

(1) Tata cara penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota meliputi prosedur penyusunan dan prosedur penetapan. (2) Prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persiapan; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan dan analisis data; d. perumusan konsep RDTR dan muatan PZ kabupaten/kota; dan e. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota. (3) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. (4) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup juga proses: a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial. (5) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Keseluruhan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan), meliputi: a. prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan b. prosedur penetapan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (7) Penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

Article 10

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi: a. pembentukan tim penyusun; b. kajian awal data sekunder; c. penetapan delineasi awal BWP; d. persiapan teknis pelaksanaan; dan e. pemberitaan kepada publik. (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi: a. data primer; dan b. data sekunder. (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR; dan b. pengolahan dan analisis data untuk penyusunan PZ kabupaten/kota. (4) Perumusan konsep RDTR dan muatan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi: a. perumusan konsep RDTR, terdiri atas: 1. alternatif konsep rencana; 2. pemilihan konsep rencana; dan 3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR; dan b. perumusan muatan PZ kabupaten/kota menghasilkan: 1. peta rencana pola ruang dalam RDTR yang di dalamnya dapat memuat kode pengaturan zonasi; dan 2. aturan dasar dan/atau teknik pengaturan zonasi yang berlaku untuk setiap zona/sub zona/blok dalam peta sebagaimana dimaksud pada angka 1. (5) Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi: a. penyusunan naskah akademik; b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota; dan c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota. (6) Rincian tata cara penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Article 11

Correction

(1) Untuk mewujudkan percepatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang, diperlukan percepatan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota. (2) Percepatan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan bidang perekonomian. (3) Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5). (4) Prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan, terdiri atas: a. prosedur penyusunan diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan; dan b. prosedur penetapan diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan. (5) Dalam prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup juga proses: a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan b. verifikasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial. (6) Dalam hal penyelesaian prosedur penyusunan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b tidak dapat dipenuhi, Menteri menerbitkan persetujuan substansi Peraturan Daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota.

Article 12

(1) Prosedur penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh tim percepatan. (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang. (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 13

(1) Penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota untuk keperluan percepatan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000. (2) Dalam hal tidak tersedia peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan serta penetapan RDTR dan PZ kabupaten/kota dapat menggunakan dan menghasilkan peta format digital dengan ketelitian detail informasi skala 1:5.000. (3) Dalam hal RDTR dan PZ kabupaten/kota menggunakan dan menghasilkan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota tersebut harus mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa peta RDTR dan PZ kabupaten/kota memerlukan koreksi geometris. (4) Koreksi geometris peta RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga yang ditembuskan kepada Menteri. (5) Berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Wali Kota MENETAPKAN Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta RDTR dan PZ kabupaten/kota yang telah terkoreksi secara geometris dengan tidak mengubah muatan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 14

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota telah memiliki rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dengan skala 1:5.000, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak perlu menyusun dan MENETAPKAN RDTR dan PZ kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18