PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

PERMEN Nomor 15 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANA TATA RUANG BERLISENSI

Article 2

Correction

(1) Perencana Tata Ruang Berlisensi terdiri dari: a. warga negara INDONESIA selain PNS; atau b. warga negara asing. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik keprofesian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perencana Tata Ruang.

Article 3

(1) Lingkup layanan praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian jasa konsultasi untuk: a. kegiatan perencanaan tata ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; b. kegiatan perancangan kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah; dan/atau c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau pihak di luar pemerintah yang memerlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Peran Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam memberikan layanan praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perekayasa teknis; b. fasilitator; c. penasihat kebijakan; d. evaluator; e. mediator; f. pendampingan teknis; dan/atau g. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik keprofesian. (3) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi dan/atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Article 4

(1) Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja. (2) Hasil kerja praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi. (3) Dalam hal pekerjaan praktik keprofesian dilaksanakan oleh kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi, hasil kerja praktik keprofesian ditandatangani oleh pimpinan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Article 5

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berhak: a. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan lain yang berlaku; b. mendapatkan pembinaan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; c. membentuk kantor jasa profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; dan d. melakukan pembelaan diri, jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran atau kejahatan.

Article 6

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berkewajiban: a. menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi; b. menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; c. bertanggung jawab atas hasil pekerjaan; d. menjaga penggunaan Lisensi; dan e. memutakhirkan data setiap tahun pada bulan Maret ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi: 1. kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti; 2. pengalaman kerja; 3. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah; 4. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan 5. identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Article 7

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang: a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi; b. menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang Penataan Ruang; c. lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan; d. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; e. meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain; f. memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi; g. menyalahgunakan hasil pekerjaan; h. merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai: 1. PNS; 2. advokat, konsultan hukum atau penasihat hukum; 3. pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah; 4. anggota TNI/Polri; 5. pejabat atau penyelenggara negara; 6. notaris; 7. pejabat pembuat akta tanah; 8. mediator pertanahan; 9. penilai pertanahan; 10. surveyor berlisensi; 11. konsultan perpajakan; dan/atau 12. jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan

Article 5

Correction

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berhak: a. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan lain yang berlaku; b. mendapatkan pembinaan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; c. membentuk kantor jasa profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; dan d. melakukan pembelaan diri, jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran atau kejahatan.

Article 6

Perencana Tata Ruang Berlisensi, berkewajiban: a. menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi; b. menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; c. bertanggung jawab atas hasil pekerjaan; d. menjaga penggunaan Lisensi; dan e. memutakhirkan data setiap tahun pada bulan Maret ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi: 1. kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti; 2. pengalaman kerja; 3. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah; 4. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan 5. identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Article 7

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang: a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi; b. menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang Penataan Ruang; c. lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan; d. menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; e. meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain; f. memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi; g. menyalahgunakan hasil pekerjaan; h. merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai: 1. PNS; 2. advokat, konsultan hukum atau penasihat hukum; 3. pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah; 4. anggota TNI/Polri; 5. pejabat atau penyelenggara negara; 6. notaris; 7. pejabat pembuat akta tanah; 8. mediator pertanahan; 9. penilai pertanahan; 10. surveyor berlisensi; 11. konsultan perpajakan; dan/atau 12. jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN LISENSI PERENCANA TATA RUANG

Article 10

Correction

(1) Pemberian dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen. (2) Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengelola proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan b. mengembangkan Sistem Informasi Lisensi. (3) Pengelolaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. perencanaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; b. pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan c. pemantauan dan evaluasi pemberian dan perpanjangan Lisensi. (4) Pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui penyediaan basis data dan informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi.

Article 11

(1) Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. (3) Lisensi berakhir apabila: a. jangka waktu berakhir; b. jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah berakhir; c. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi; d. Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi; e. Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau f. Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa.

Article 12

(1) Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi. (2) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali. (3) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan: a. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya; b. telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS; atau c. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing. (4) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian persyaratan; c. pembayaran biaya layanan Lisensi; dan d. penerbitan Lisensi.

Article 13

Article 14

(1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. (2) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem Informasi Lisensi menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. (3) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem Informasi Lisensi mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.

Article 15

(1) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah penerbitan surat perintah setor kepada pemohon. (2) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran layanan melalui Sistem Informasi Lisensi. (3) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

(1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pembayaran Lisensi diterima. (3) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen dalam bentuk keputusan dan kartu tanda Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi. (4) Format kartu tanda Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

(1) Perpanjangan Lisensi dimohonkan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi paling cepat 120 (seratus dua puluh) Hari atau paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari sebelum berakhirnya masa berlaku Lisensi. (2) Ketentuan mengenai pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Lisensi. (3) Perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang tersimpan dan terekam dalam Sistem Informasi Lisensi. (4) Dalam hal pemohon perpanjangan Lisensi merupakan Perencana Tata Ruang Berlisensi yang berasal dari pensiunan PNS harus melampirkan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah. (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Lisensi baru. (6) Dokumen persyaratan permohonan Lisensi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2).

BAB Kedua

Pemberian Lisensi

Article 11

Correction

(1) Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. (3) Lisensi berakhir apabila: a. jangka waktu berakhir; b. jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah berakhir; c. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi; d. Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi; e. Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau f. Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa.

Article 12

(1) Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi. (2) Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali. (3) Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan: a. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya; b. telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS; atau c. memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing. (4) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian persyaratan; c. pembayaran biaya layanan Lisensi; dan d. penerbitan Lisensi.

Article 13

Article 14

(1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. (2) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, Sistem Informasi Lisensi menerbitkan surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. (3) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Sistem Informasi Lisensi mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran kepada pemohon.

Article 15

(1) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah penerbitan surat perintah setor kepada pemohon. (2) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran layanan melalui Sistem Informasi Lisensi. (3) Pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

(1) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pembayaran biaya layanan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pembayaran Lisensi diterima. (3) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dirjen dalam bentuk keputusan dan kartu tanda Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi. (4) Format kartu tanda Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN SANKSI

Article 18

Correction

(1) Pembinaan Perencana Tata Ruang dilakukan oleh Menteri dan/atau Asosiasi Profesi. (2) Dalam melakukan pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi. (3) Pembinaan Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang; dan/atau b. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Article 19

(1) Peningkatan kualitas Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan melalui: a. pemberian fasilitasi dan konsultasi berupa sosialisasi, forum komunikasi, dan penyamaan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan; b. pelaksanaan workshop; c. bimbingan teknis; dan/atau d. pelatihan. (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan nonformal; b. penelitian dan pengkajian; c. partisipasi dalam pertemuan profesi; d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis; dan/atau e. kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya.

Article 20

(1) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; atau c. sanksi berat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan. (4) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dirjen. (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi melakukan pelanggaran terhadap kode etik, pengenaan sanksi dilakukan oleh Asosiasi Profesi. (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi pelanggaran kode etik oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dirjen dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kualifikasi jenis sanksi sebagaimana ditentukan pada ayat (2).

Article 21

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memutakhirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari sejak keputusan peringatan tertulis ditetapkan. (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) Hari, Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi sedang.

Article 22

(1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa pembekuan Lisensi dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; b. tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari; c. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana; dan/atau d. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara kurang dari 3 (tiga) tahun. (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan selama 1 (satu) tahun. (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan minimal 1 (satu) tahun atau selama menjalani hukuman penjara. (4) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dibekukan Lisensinya wajib menindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang direkomendasikan sebagaimana tercantum dalam keputusan pembekuan Lisensi dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Lisensi dibekukan. (5) Setelah masa waktu pembekuan Lisensi selesai dan Perencana Tata Ruang Berlisensi telah menindaklanjuti dengan langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak terbukti bersalah atau bebas dari segala tuntutan pidana, Lisensi berlaku kembali sesuai masa berlakunya. (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenakan sanksi berat. (7) Pemberlakuan kembali Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pengenaan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan.

Article 23

(1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa pencabutan Lisensi yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h; b. tidak menindaklanjuti langkah perbaikan yang direkomendasikan dalam keputusan pembekuan Lisensi; dan/atau c. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang telah dicabut Lisensinya tidak dapat mengajukan permohonan Lisensi baru sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak waktu pencabutan Lisensi.

Article 24

(1) Sanksi administratif dikenakan berdasarkan telaahan atas laporan atau informasi yang berasal dari: a. hasil temuan pelanggaran; b. pengaduan yang disampaikan oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; c. media massa; dan/atau d. data dan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan evaluasi Lisensi oleh Dirjen. (3) Evaluasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap laporan atau informasi, dengan tahapan: a. klarifikasi terhadap laporan atau informasi yang disampaikan; b. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil klarifikasi; dan c. pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Ketentuan Sanksi

Article 20

Correction

(1) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; atau c. sanksi berat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan. (4) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dirjen. (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi melakukan pelanggaran terhadap kode etik, pengenaan sanksi dilakukan oleh Asosiasi Profesi. (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi pelanggaran kode etik oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dirjen dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kualifikasi jenis sanksi sebagaimana ditentukan pada ayat (2).

Article 21

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa peringatan tertulis yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak memutakhirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari sejak keputusan peringatan tertulis ditetapkan. (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) Hari, Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenai sanksi sedang.

Article 22

(1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa pembekuan Lisensi dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; b. tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari; c. ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana; dan/atau d. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara kurang dari 3 (tiga) tahun. (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan selama 1 (satu) tahun. (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan minimal 1 (satu) tahun atau selama menjalani hukuman penjara. (4) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dibekukan Lisensinya wajib menindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang direkomendasikan sebagaimana tercantum dalam keputusan pembekuan Lisensi dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Lisensi dibekukan. (5) Setelah masa waktu pembekuan Lisensi selesai dan Perencana Tata Ruang Berlisensi telah menindaklanjuti dengan langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak terbukti bersalah atau bebas dari segala tuntutan pidana, Lisensi berlaku kembali sesuai masa berlakunya. (6) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi tidak menindaklanjuti langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perencana Tata Ruang Berlisensi dikenakan sanksi berat. (7) Pemberlakuan kembali Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pengenaan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan.

Article 23

(1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berupa pencabutan Lisensi yang dikenakan kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h; b. tidak menindaklanjuti langkah perbaikan yang direkomendasikan dalam keputusan pembekuan Lisensi; dan/atau c. ditetapkan sebagai terpidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang telah dicabut Lisensinya tidak dapat mengajukan permohonan Lisensi baru sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak waktu pencabutan Lisensi.

Article 24

(1) Sanksi administratif dikenakan berdasarkan telaahan atas laporan atau informasi yang berasal dari: a. hasil temuan pelanggaran; b. pengaduan yang disampaikan oleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; c. media massa; dan/atau d. data dan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan evaluasi Lisensi oleh Dirjen. (3) Evaluasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap laporan atau informasi, dengan tahapan: a. klarifikasi terhadap laporan atau informasi yang disampaikan; b. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil klarifikasi; dan c. pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan: a. mengisi formulir permohonan Lisensi; b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran. (2) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku; b. kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; c. daftar riwayat hidup; d. kartu tanda penduduk/surat perekaman data kependudukan; e. nomor pokok wajib pajak; dan f. pasfoto terbaru. (3) Sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi. (4) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan pensiunan PNS, tidak memerlukan sertifikat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan mengganti salinan dokumen berupa: a. surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat; dan b. surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang paling rendah ahli muda atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. (5) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan warga negara asing, tidak memerlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dengan mengganti salinan dokumen berupa: a. sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi; b. paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; dan c. surat izin kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Format permohonan Lisensi nonelektronik, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan daftar riwayat hidup, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27