PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 14 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL

Article 4

Correction

Pengangkatan Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi calon PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural yang dilamar.

Article 5

Correction

(1) Calon PNS diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Nonstruktural sejak melaksanakan tugas yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (4) Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi calon PNS di Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Article 6

(1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai PNS. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal, untuk PNS golongan III/b dan golongan III/a di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Pusat- Pusat; c. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; dan d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk PNS golongan II/d ke bawah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya. (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan atau lulus uji Kompetensi, sesuai dengan syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural.

Article 7

(1) Pengangkatan Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan syarat jabatan pelaksana Nonstruktural; (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural bagi PNS yang telah selesai tugas belajar dilaksanakan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERPINDAHAN JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL

Article 8

Correction

(1) Perpindahan PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menduduki Jabatan Pelaksana Nonstruktural dapat dilakukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. (2) Perpindahan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural lain yang setara. (3) Perpindahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural lain yang lebih tinggi. (4) Perpindahan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpindahan dari posisi Jabatan Pelaksana Nonstruktural ke posisi Jabatan Fungsional.

Article 9

(1) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan memperhatikan analisis beban kerja, dan harus memenuhi syarat Jabatan Pelaksana Nonstruktural yang akan didudukinya atau lulus uji kompetensi. (2) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk: 1) perpindahan PNS di Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat; dan 2) perpindahan PNS lintas unit Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pusat-Pusat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk perpindahan PNS di masing-masing Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal. c. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, untuk perpindahan PNS di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. d. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk: 1) perpindahan PNS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 2) perpindahan PNS lintas Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya. e. Kepala Kantor Pertanahan, untuk perpindahan PNS di Kantor Pertanahan. (3) Perpindahan Jabatan Pelaksana Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

Article 13