Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan…

Article 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd FERRY MURSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019 I. INDIKATOR KINERJA UTAMA A. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan - Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria 2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan - Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang - Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah 3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara) - Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan - Persentase cakupan peta dasar pertanahan - Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar B. UNIT ORGANISASI ESELON I NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. a. Direktorat Jenderal Tata Ruang: Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang - Jumlah RTR Nasional/ Pulau/ Kepulauan/KSN - Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/ Pulau/Kepulauan/KSN - Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya - Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mandapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah - Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah 2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan: Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan 3. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan: Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar 4. Direktorat Jenderal Penataan Agraria: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 5. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah: Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Umum 6. a. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah: Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang - Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota - Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang b. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar - Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan - Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 7. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah: Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara II. PENDEKATAN DALAM PERHITUNGAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) : 1. Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Keterangan : PPUK : Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan P4T Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun IP4T : Capaian kegiatan IP4T selama satu tahun PM : Capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun PR : Capaian kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun IP4Tt : Target kegiatan IP4T selama satu tahun PMt : Target kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun PRt : Target kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun IP4Ttn : Target IP4T jangka menengah nasional PMtn : Target pemberdayaan masyarakat jangka menengah nasional PRtn : Target penerima reforma agraria jangka menengah nasional ρ : Nilai penting IP4T β : Nilai penting PR α : Nilai penting PM 2. Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian Keterangan : PMRA :,Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp.) PPRAtx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian PPRAt0 : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan kegiatan tx : Waktu dilakukan penelitian t0 : Waktu sebelum dilakukan kegiatan 3. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang Keterangan : PKSTR : Persentase peningakatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun RTR : Capaian kegiatan RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun ORTR : Capaian operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun KDK : Capaian kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun KM&DU : Capaian kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun KKTR : Capaian penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun RTRt : Target rencana tata ruang (nasional/pulau/kepulauan/ KSN) selama satu tahun ORTRt : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN)selama satu tahun KDKt : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun KM&DUt : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun KKTRt : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun ORTRtn : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/ KSN) jangka menengah nasional KDKtn : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya jangka menengah nasional KM&DUtn : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina jangka menengah nasional KKTRtn : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah jangka menengah nasional ρ : Nilai penting RTR β : Nilai penting ORTR α : Nilai penting KDK ρ : Nilai penting RTR : Nilai penting KM&DU : Nilai penting KKTR 4. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah Keterangan : PPTTP : Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun PPR : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun PPTT : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun PTKU : Capaian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun PPRt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun PPTTt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun PTKUt : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun PPRtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang jangka menengah nasional PPTTtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar jangka menengah nasional PTKUtn : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jangka menengah nasional ρ : Nilai penting PPR β : Nilai penting PPTT α : Nilai penting PTKU 5. Persentase berkurangnya sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan Keterangan : PSKP : Persentase berkurangnya sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan SKPt1 : Jumlah sengketa konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan yang tertangani selama satu tahun SKPt0 : Jumlah total sengketa, konflik dan perkara dan perkara waktu T0 kegiatan 6. Persentase cakupan peta dasar pertanahan Keterangan : PDP : Persentase cakupan peta dasar pertanahan PDPt : Capaian kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan selama satu tahun PDPtn : Target kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan jangka menengah nasional 7. Persentase Tanah Yang Terdaftar Keterangan : PTT : Persentase tanah yang terdaftar PTTt1 : Capaian kegiatan pendaftaran tanah selama satu tahun PTTtn : Target kegiatan pendaftaran tanah nasional MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd FERRY MURSYIDAN BALDAN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 20152019

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6