PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERMEN Nomor 14 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 1

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Article 2

Correction

(1) Pegawai berhak mendapatkan pemberian Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kelas Jabatan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 3

Correction

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu: a. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP; b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan c. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Article 4

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalamjabatannya. (4) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, dibayarkan sebesar 50% (lima puluhpersen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (5) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Article 5

Tunjangan kinerja bagi pegawai yang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya yang lebih tinggi.

Article 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas jabatan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan pegawai negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan pegawai negeri; d. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain; dan/atau e. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas.

Article 7

(1) Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam. (2) Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam kerja : Pukul 08.00 s.d. 16.30 Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d. 13.00 b. Hari Jumat Jam kerja : Pukul 07.30 s.d. 16.30 Waktu istirahat : Pukul 11.30 s.d 13.00 c. Jam Kerja dan istirahat pada bulan Ramadhan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. (3) Pegawai yang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih diberi penggantian jam pulang 30(tiga puluh) menit lebih awal pada hari yang sama. (4) Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama. (5) Pegawai yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja. (6) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 8

(1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga, tugas piket atau tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Jenis tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Koordinasi dengan instansi luar; b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi; c. Sosialisasi; d. Supervisi; e. Mengikuti persidangan; f. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; g. Rapat, seminar, ceramah, workshop; h. Menjadi narasumber; i. Penelitian; j. Satuan pengamanan; dan k. Tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (3) Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dariatasan yang berwenang.

Article 9

(1) Pegawai wajib hadir sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran menggunakan daftar hadir elektronik. (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu kedatangan kerja dan waktu pulang kerja. (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik; d. terjadi keadaan memaksa (forcemajeure); dan/atau e. belum tersedia sistem daftar hadir elektronik. (4) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. bagian yang menangani administrasi kepegawaian padaunit kerja setingkat eselon II di lingkungan BPN Pusat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. bagian yang menangani administrasi kepegawaian padaunit kerja setingkat eselon III di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi; c. bagian yang menangani administrasi kepegawaian padaunit kerja setingkat eselon IV di lingkungan Kantor Pertanahan. (5) Dalam hal penghitungan jumlah pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) pada hari yang sama.

Article 10

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak mengisi daftar hadir. (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Atasan Langsung. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran. (4) Apabila penyampaian surat melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja. (5) Format permohonan izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 11

Correction

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada: a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dibawah nilai Baik; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam www.djpp.kemenkumham.go.id Lampiran II Peraturan ini; c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan ini; d. Pegawai yang tidak mengisi/merekam kedatangan dan pulang kerja menggunakan daftar hadir elektronik; dan/atau e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada SKP tahun berjalan adalah nilai Cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; b. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada SKP tahun berjalan adalah nilai Kurang (Sedang), maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; c. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada SKP tahun berjalan adalah nilai Buruk (Kurang), maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya. (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut: a. Pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Article 12

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang masuk kerja namun tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin dari atasan langsung, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen). (4) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen). (5) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Article 13

Article 14

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti dibayarkandenganpersentase sebagai berikut: a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) setiap bulan; c. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70% (tujuh puluh persen)setiap bulan; d. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai berikut: 1) Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua,dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); 2) Pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut: a) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen); b) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c) bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen). e. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagaiberikut: 1) sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 100% (seratus persen); 2) sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); www.djpp.kemenkumham.go.id 3) sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sebesar50% (lima puluh persen); 4) sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30%(tiga puluh persen); atau 5) sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulansebesar 20% (dua puluh persen). 6) sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulansebesar 10% (sepuluh persen).

Article 15

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Article 17

Correction

(1) Pencatatan rekapitulasi kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap Pegawai dilakukan setiap bulan. (2) Setiap unit kerja Biro/Direktorat/Pusat/Inspektorat/STPN menyampaikan daftar rekapitulasi kehadiran pegawai di unit kerjanya yang berhak memperoleh tunjangan kinerja pegawai danSurat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada setiap akhir bulan berjalan. (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian pada bulan www.djpp.kemenkumham.go.id berikutnya paling lambat tanggal 5. (4) Dalam hal tanggal 5 merupakan hari libur, maka daftar rekapitulasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 18

(1) Kepala Kantor Pertanahan mengumpulkan seluruh daftar rekapitulasi Pegawai yang berhak memperoleh Tunjangan Kinerja dan selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya tunjangan kinerja bagi masing-masing pegawai dengan memperhatikan tata cara pengurangan dan penambahan Tunjangan Kinerja. (2) Hasil rekapitulasi dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setiap tanggal 2. (3) Dalam hal tanggal 2 merupakan hari libur, maka daftar rekapitulasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 19

(1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengumpulkan seluruh daftar rekapitulasi Pegawai yang berhak memperoleh Tunjangan Kinerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionaldan Kantor Pertanahan di wilayahnya, dan selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya tunjangan kinerja bagi masing-masing pegawai dengan memperhatikan tata cara pengurangan dan penambahan Tunjangan Kinerja. (2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 5. (3) Dalam hal tanggal 5 merupakan hari libur, maka daftar rekapitulasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 20

(1) Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Bagian Umum Kepegawaian melakukan perhitungan besarnya tunjangan kinerja bagi masing- masing pegawai. (2) Daftar rekapitulasi perhitungan besarnya tunjangan kinerja yang akan diperoleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diserahkan kepada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran melalui Kepala Bagian Anggaran dan PNBP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (3) Tata cara pencairan tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran www.djpp.kemenkumham.go.id Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Article 22

Bagi pegawai yang pindah tugas pada satuan kerja lain, dan satuan kerja tujuan belum mampu membayar tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan kinerjanya dibayarkan oleh satuan kerja asal.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. hukuman disiplin ringan 1) sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2) sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan 3) sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secaratertulis. b. hukuman disiplin sedang 1) sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3) sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jikaPegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. hukuman disiplin berat 1) sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan www.djpp.kemenkumham.go.id pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4) sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukanbanding administratif. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhihukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukumandisiplin.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VIII