PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

PERMEN Nomor 10 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BP3TKI terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program; c. Seksi Penyiapan Penempatan; d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi BP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Article 6

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan program, pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri. (3) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). (4) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Article 7

(1) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut LP3TKI terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program; c. Petugas Penyiapan Penempatan; d. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi LP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Article 8

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumah tanggaan. (2) Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pemasyarakatan program, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri. (3) Petugas Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). (4) Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit, dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB III

POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Article 9

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI/LP3TKI dibentuk Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut P4TKI. (2) P4TKI merupakan unit non-eselon di BP3TKI/LP3TKI. (3) P4TKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya. (4) P4TKI dipimpin oleh Koordinator.

Article 10

P4TKI mempunyai tugas membantu BP3TKI/LP3TKI dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P4TKI menyelenggarakan fungsi : a. pendataan dan informasi pemberangkatan dan kepulangan TKI; b. fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI; c. verifikasi dokumen penempatan TKI; d. pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); e. pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); f. fasilitasi kerjasama kelembagaan; g. pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara INDONESIA Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya; h. fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia); i. fasilitasi klaim asuransi; dan j. melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Article 12

(1) P4TKI terdiri atas: a. Petugas Tata Usaha; b. Petugas Penempatan dan Kelembagaan; dan c. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; (2) Struktur Organisasi P4TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Article 13

(1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatatausahaan, informasi, kehumasan, dan kerumahtanggaan. (2) Petugas Penempatan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelayanan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), serta fasilitasi kerjasama kelembagaan. (3) Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penanganan TKI yang mengalami masalah, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara INDONESIA Overstayer (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI- B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB IV

POS PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Article 14

(1) Dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan kepulangan TKI di Bandara Internasional Debarkasi TKI dibentuk Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut P2KTKI. (2) P2KTKI secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI dan secara teknis berada di bawah Deputi Bidang Perlindungan. (3) P2KTKI merupakan unit non-eselon di bawah BP3TKI/LP3TKI. (4) P2KTKI dipimpin oleh Koordinator.

Article 15

P2KTKI mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pelayanan kepulangan dan fasilitasi seluruh dokumen kepulangan TKI dari Bandar Udara kedatangan sampai ke daerah asal TKI, serta penanganan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi Pemerintah terkait.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, P2KTKI menyelenggarakan fungsi : a. pendataan kepulangan, pemberian informasi, pemanduan dan pendampingan kepulangan TKI di Terminal Kedatangan Bandar Udara; b. verifikasi dokumen, pengaduan dan advokasi, serta pelayanan konseling dan kesehatan; c. pelaksanaan kerjasama keamanan dan pengawasan TKI transit dan urusan kepulangan TKI sampai ke daerah asal; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Article 17

(1) P2KTKI terdiri atas: a. Petugas Tata Usaha; b. Petugas Pendataan dan Informasi; c. Petugas Advokasi dan Konseling; dan d. Petugas Kerjasama dan Kepulangan. (2) Struktur Organisasi P2KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Article 18

(1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas mengelola keuangan, evaluasi dan pelaporan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan. (2) Petugas Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pendataan kepulangan, pemberian informasi, pemanduan, serta penyusunan laporan kepulangan TKI. (3) Petugas Adovakasi dan Konseling mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengaduan dan advokasi serta pelayanan konseling dan kesehatan bagi TKI yang mempunyai masalah. (4) Petugas Kerjasama dan Kepulangan mempunyai tugas melakukan kerjasama keamanan dan pengawasan TKI transit, pendampingan, dan urusan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, ttd NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID KEPALA BALAI SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SUBBAG TU SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKAT SEKSI PENYIAPAN PENEMPATAN KELOMPOK LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI LP3TKI KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID KEPALA LOKA PETUGAS KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN PETUGAS PENYIAPAN PENEMPATAN PETUGAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KAUR TU LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI P4TKI KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID KOORDINATOR PETUGAS PENEMPATAN DAN KELEMBAGAAN PETUGAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETUGAS TATA USAHA LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI P2KTKI K KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, NUSRON WAHID KOORDINATOR PETUGAS TATA USAHA PETUGAS KERJASAMA DAN KEPULANGAN PETUGAS ADVOKASI DAN PETUGAS PENDATAAN DAN INFORMASI LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NAMA, LOKASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA A. BP3TKI No NAMA BP3TKI LOKASI KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1 BP3TKI Banda Aceh Banda Aceh BNP2TKI Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2 BP3TKI Medan Medan BNP2TKI Provinsi Sumatera Utara 3 BP3TKI Tanjung Pinang Tanjung Pinang BNP2TKI Provinsi Kepulauan Riau 4 BP3TKI Pekanbaru Pekanbaru BNP2TKI Provinsi Riau, Provinsi Jambi 5 BP3TKI Padang Padang BNP2TKI Provinsi Sumatera Barat 6 BP3TKI Palembang Palembang BNP2TKI Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung 7 BP3TKI Lampung Lampung BNP2TKI Provinsi Bandar Lampung 8 BP3TKI Jakarta Jakarta BNP2TKI Provinsi DKI Jakarta 9 BP3TKI Serang Serang BNP2TKI Provinsi Banten BP3TKI Bandung Bandung BNP2TKI Provinsi Jawa Barat 11 BP3TKI Yogyakarta Yogyakarta BNP2TKI Provinsi D.I. Yogyakarta 12 BP3TKI Semarang Semarang BNP2TKI Provinsi Jawa Tengah 13 BP3TKI Denpasar Denpasar BNP2TKI Provinsi Bali 14 BP3TKI Mataram Mataram BNP2TKI Provinsi Nusa Tenggara Barat 15 BP3TKI Kupang Kupang BNP2TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur 16 BP3TKI Banjarbaru Banjarbaru BNP2TKI Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah 17 BP3TKI Pontianak Pontianak BNP2TKI Provinsi Kalimantan Barat 18 BP3TKI Nunukan Nunukan BNP2TKI Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara 19 BP3TKI Manado Manado BNP2TKI Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo BP3TKI Makassar Makassar BNP2TKI Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. B. LP3TKI No Nama LP3TKI LOKASI KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1 LP3TKI Palu Palu BNP2TKI Provinsi Sulawesi Tengah 2 LP3TKI Kendari Kendari BNP2TKI Provinsi Sulawesi Tenggara 3 LP3TKI Surabaya Surabaya BNP2TKI Provinsi Jawa Timur C. P4TKI No Nama LP3TKI LOKASI KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1 P4TKI Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang BP3TKI Banda Aceh Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara 2 P4TKI Asahan Kabupaten Asahan BP3TKI Medan Kota Tanjung Balai,Kab.Asaha, Kab.Batubara, Kab. Simalungun, Kab.Labuhan Batu, Kab.Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan 3 P4TKI Tanjung Balai Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun BP3TKI Tanjung Pinang Kab. Tanjung Balai Karimun 4 P4TKI Batam Kota Batam BP3TKI Tanjung Pinang Kota Batam 5 P4TKI Dumai Kota Dumai BP3TKI Pekanbaru Kota Dumai 6 P4TKI Jambi Jambi BP3TKI Pekanbaru Provinsi Jambi 7 P4TKI Bekasi Kota/Kab.Bekasi BP3TKI Bandung Kota/Kab. Bekasi, Kab.Karawang, Kab.Purwakarta 8 P4TKI Cirebon Kabupaten Cirebon BP3TKI Bandung Kota/Kab.Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab. Kuningan 9 P4TKI Sukabumi Kabupaten Sukabumi BP3TKI Bandung Kota/Kab.Sukabu mi, Kab.Cianjur, Kota/Kab Bogor 10 P4TKI Cilacap Kabupaten Cilacap BP3TKI Semarang Kab.Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab.Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab. Banyumas 11 P4TKI Pemalang Kabupaten Pemalang BP3TKI Semarang Kab.Pemalang, Kab.Tegal, Kab.Pekalongan, Kab.Brebes 12 P4TKI Pati Kabupaten Pati BP3TKI Semarang Kota/Kab.Pati, Kab.Kudus, Kab.Rembang, Kab.Blora dan Kab.Jepara 13 P4TKI Tangerang Kota/Kab. Tangerang BP3TKI Serang Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang 14 P4TKI Sambas Kabupaten Sambas BP3TKI Pontianak Kabupaten Sambas 15 P4TKI Entikong Kabupaten Sanggau BP3TKI Pontianak Kabupaten Sanggau 16 P4TKI Parepare Kota Parepare BP3TKI Makassar Prov.Sulawesi Barat, Kota Pare- pare,Kab.Pinrang, Kab.Sidrap, Kab.Palopo, Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Enrekang, Kab.Pangkep, Kab.Luwu Timur, Kab.Polmas, Kab.Wajo, Kab.Tana Toraja, Kab.Bulukamba, 17 P4TKI Maumere Kabupaten Maumere BP3TKI Kupang Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Ende Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur 18 P4TKI Sumba Kabupaten Sumba BP3TKI Kupang Kab. Sumba Barat, Kab.Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kab.Sumba Timur 19 P4TKI Madiun Kabupaten Madiun LP3TKI Surabaya Kota/Kab.Madiun, Kab. Ngawi, Kab.Bojonegoro, Kab.Nganjuk, Kab.Magetan, Kab.Pacitan, Kab.Ponorogo, Kab. Trenggalek. Kab. Kediri, Kab.Tulungagung 20 P4TKI Malang Kabupaten Malang LP3TKI Surabaya Kota/Kab.Malang, Kota Batu, Kota/ Kab. Pasuruan, Kota/ Kab. Lumajang, Kota/ Kab. Blitar, Kota/ Kab. Probolinggo 21 P4TKI Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo LP3TKI Surabaya Kota Surabaya, Kab.Sidoarjo, Kab.Gresik, Kab.Mojokerto, Kab.Lamongan, Kab.Jombang, Kab.Tuban. 22 P4TKI Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi LP3TKI Surabaya Kab.Banyuwangi, Kab.Situbondo, Kab.Bondowoso, Kab.Jember. 23 P4TKI Pamekasan Kabupaten Pamekasan LP3TKI Surabaya Kab.Bangkalan, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep D. P2KTKI No. NAMA P2KTKI LOKASI KEDUDUKAN WILAYAH KERJA 1 P2KTKI Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Bandar Udara Soekarno Hatta BP3TKI Serang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, ttd NUSRON WAHID