PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

PERMEN Nomor 09 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Article 7

Correction

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, setiap Penyelenggara Negara dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan; b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain dengan menggunakan anggaran negara; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta dan/atau aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan; e. menerima, memberi, dan/atau menjanjikan hadiah dengan jabatan dan/atau kedudukannya, termasuk untuk hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara; g. menerima pengembalian (refund) dan/atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun untuk kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; h. bersikap diskriminatif, tidak adil, dan/atau berkolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BNP2TKI; i. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di BNP2TKI; dan j. menempatkan Pejabat atau Pegawai yang mempunyai hubungan keluarga inti/sedarah/semenda dalam 1 (satu) unit kerja.

Article 8

(1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik pegawai BNP2TKI; c. prinsip pelayanan prima; d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Article 9

(1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, dilakukan upaya pencegahan Benturan Kepentingan. (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan di masing-masing Unit Kerjanya.

Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13