PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang URAIAN FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

PERMEN Nomor 34 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

ORGANISASI DI SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Article 1

Article 5

Correction

(1) Kelompok unsur pengolahan A/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPS, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, BPK, BKKBN, Kementerian PP dan PA, BNPB, Komisi Pemilian Umum, Provinsi Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Aceh beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (2) Kelompok unsur pengolahan A/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kejaksaan Agung, Badan Kepegawaian Negara, Kemeterian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PAN dan RB, Provinsi DIY beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Maluku Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Kalimantan Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (3) Kelompok unsur pengolahan A/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian PPN dan Bappenas, Badan Informasi Geospasial, ANRI, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemeterian Komunikasi dan informatika, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikana, Provinsi Maluku beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jawa Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provnsi Kalimantan Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (4) Kelompok unsur pengolahan A/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Intelejen Negara, BATAN, LAN, LAPAN, BNP2TKI, BAKAMLA, Kemeterian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Keuangan, BPIP, BNPT, Provinsi Sulawesi Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bangka Belitung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua Barat.

Article 8

Correction

(1) Kelompok unsur pengolahan B/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Badan Siber dan Sandi Negara, BPKP, LIPI, Sekretariat Kabinet, Provinsi Sulawesi Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi NTT beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (2) Kelompok unsur pengolahan B/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Kemeterian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Maritim, Kemeterian Agama, BAPETEN, BPPT, Provinsi Kepulauan Riau beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bnaten beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Gorontalo beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Riau. (3) Kelompok unsur pengolahan B/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agraria TR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenko PMK, Perpusnas, LKPP, Provinsi Jawa Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (4) Kelompok unsur pengolahan B/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Sosial, Kemeterian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BKPM, BMKG, Badan POM, Lemhanas, Pronvinsi Lampung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bali beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

BAB Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat BAPEK

Article 1

Correction

(1) Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat BAPEK adalah unsur pembantu BAPEK di bidang administrasi. (2) Sekretariat BAPEK menyelenggarakan uraian fungsi: a. menerima surat banding administrasi yang diajukan oleh PNS atas hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; b. menerima usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin beserta bukti-bukti pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan PRESIDEN; c. melaksanakan permintaan atau pengambilan bahan dan/atau bukti-bukti pelanggaran disiplin dan/atau bukti sanggahan yang diperlukan, d. melakukan penelaahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang mengajukan banding administratif atau oleh PNS yang diusulkan kepada PRESIDEN untuk dijatuhi hukuman disiplin; e. melaksanakan penyiapan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikan kepada PRESIDEN; f. melaksanakan penyiapan sidang BAPEK; g. melaksanakan penyiapan naskah keputusan BAPEK; h. menyampaikan surat dan keputusan BAPEK; i. menyelenggarakan administrasi BAPEK; j. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemberian pertimbangan kepada atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh PRESIDEN; k. menyelenggarakan kegiatan penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikannya kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan kegiatan permintaan tanggapan, bahan dan bukti kepada PPK atau pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BAPEK.

Article 2

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat BAPEK terdiri atas: a. Kelompok substansi pengolahan A; dan b. Kelompok substansi pengolahan B.

(1) Kelompok unsur pengolahan A/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPS, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, BPK, BKKBN, Kementerian PP dan PA, BNPB, Komisi Pemilian Umum, Provinsi Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Aceh beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (2) Kelompok unsur pengolahan A/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kejaksaan Agung, Badan Kepegawaian Negara, Kemeterian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PAN dan RB, Provinsi DIY beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Maluku Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Kalimantan Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (3) Kelompok unsur pengolahan A/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian PPN dan Bappenas, Badan Informasi Geospasial, ANRI, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemeterian Komunikasi dan informatika, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikana, Provinsi Maluku beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jawa Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provnsi Kalimantan Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (4) Kelompok unsur pengolahan A/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Intelejen Negara, BATAN, LAN, LAPAN, BNP2TKI, BAKAMLA, Kemeterian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Keuangan, BPIP, BNPT, Provinsi Sulawesi Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bangka Belitung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua Barat.

(1) Kelompok unsur pengolahan B/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Badan Siber dan Sandi Negara, BPKP, LIPI, Sekretariat Kabinet, Provinsi Sulawesi Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi NTT beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (2) Kelompok unsur pengolahan B/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Kemeterian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Maritim, Kemeterian Agama, BAPETEN, BPPT, Provinsi Kepulauan Riau beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bnaten beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Gorontalo beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Riau. (3) Kelompok unsur pengolahan B/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agraria TR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenko PMK, Perpusnas, LKPP, Provinsi Jawa Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya. (4) Kelompok unsur pengolahan B/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Sosial, Kemeterian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BKPM, BMKG, Badan POM, Lemhanas, Pronvinsi Lampung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bali beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang URAIAN FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 1

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB II

Article 9

BAB III

Article 10