Correct Article 24
PERMEN Nomor 10 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Current Text
(1) Konsep laporan Kinerja unit kerja pimpinan tinggi madya harus direviu sebelum ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya.
(2) Reviu Laporan Kinerja unit kerja pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur yang membina unit kerja pimpinan tinggi madya.
Your Correction