Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan 9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Pajak Rokok yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 12. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristikya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan tentang cukai. 13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan daerah ini. 15. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC, adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 19. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok, yang selanjutnya disingkat SPPR, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok. 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini. 24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.