Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keprotokolan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur/Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 12. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan. 14. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 17. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. 18. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintahan, dan masyarakat. 19. Petugas protokol adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. 20. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya. 21. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta undangan lainnya. 22. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam UNDANG-UNDANG. 23. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik pusat maupun di daerah. 24. Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Konsul Jenderal dan Konsul. 25. Tamu Daerah adalah Pemimpin Negara, Perwakilan Negara Asing, Pemimpin Daerah lain yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Provinsi Sulawesi Selatan. 26. Pemimpin Negara adalah Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan dari Negara sahabat. 27. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. 28. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 29. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 30. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Daerah, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 31. Upacara Bendera adalah upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang diselenggarakan di lapangan. 32. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan INDONESIA Raya. 33. Komandan Upacara (Danup) adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara 34. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara. 35. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya diberikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara. 36. Pemimpin Tertinggi Acara adalah pejabat tertinggi tingkatannya yang hadir dalam acara tetapi tidak bertindak sebagai selaku Inspektur Upacara (Irup). 37. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik INDONESIA atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan. 38. Tuan Rumah adalah Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 39. Fasilitas adalah sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pemerintahan Daerah.