Correct Article 9

(1) Pemerintah Daerah wajib MENETAPKAN lahan untuk PPO. (2) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Pertanian Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif dan Fasilitasi PPO. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan, dan pemberian insentif dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 13 . . .