PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanan Daerah Otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi SulawesiBarat. 8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Barat. 9. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. 13. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional 14. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. 15. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

Article 14