PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH(BPPKAD) PROVINSI MALUKU

PERDA Nomor 5 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku; 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku; 7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku ; 8. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Article 6

Correction

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari : 1. Kepala Badan. 2. Sekretariat yang terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Sub Bagian Perencanaan. c. Sub Bagian Keuangan . 3. Bidang Perencanaan Anggaran yang terdiri dari : a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran. b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD. 4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah. b. Sub Bidang Pertanggung Jawaban Peleksanaan APBD dan Evaluasi. 5. Bidang Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari : a. Sub Bidang Verifikasi. b. Sub Bidang Pelaporan. 6. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D dan Laporan Kas Daerah. b. Sub Bidang Arsip Kekayaan Daerah. 7. Bidang Pengelola Asset Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Analisa Pengadaan. b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan. 8. Bidang Pajak Daerah yang terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian Operasional. b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan. 9. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang terdiri dari : a. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi. b. Sub Bidang Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-Lain. 10. Unit Pelaksana Teknis Badan. 11. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) angka 11 di atas adalah : 1) Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. 2) Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. 3) Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon. 4) Unit Pelayanan Pendapatan Namlae Kabupaten Buru. 5) Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 6) Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. 7) Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat. 8) Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. 9) Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. 10) Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual. 11) Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. 12) Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya. b. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : b.1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional b.3. Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram bagian Barat terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. b.12. Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari :  Kepala Unit.  Sub Bagian Tata Usaha.  Seksi Penetapan dan Penagihan.  Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (BPPKAD) Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH(BPPKAD) PROVINSI MALUKU

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16

Article 17