Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku;
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya di singkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
9. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan sendiri;
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau penumpang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izin, antara lain: izin usaha angkutan, izin operasi, atau izin trayek;
11. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan suatu saat, n data jak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti PD adalah etapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN k Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat gkat STPD adalah surat dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor;
12. Penguasaan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpuna objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Setoran Pa pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SK surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Ket adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Ketetapan Paja SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disin untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar Pajak dan biaya penagihan Pajak;
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,