PERDA

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

PERDA Nomor 16 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku; 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku; 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Maluku; 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku; 6. Minuman Beralkohol adalah semua jenis Minuman yang mengandung kadar ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu : 1 Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol 1 % sampai 5 % ; Golongan B yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol di atas 5 % sampai 20 % ; 3 Golongan C yaitu minuman beralkohol yang mengandung kadar ethanol di atas 20 % sampai dengan 55 % ; 7. Produsen Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada distributor dan sub distributor; 8. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada Sub Distributor dan pengecer minuman beralkohol; 9. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer atau penjual minuman beralkohol; 10. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C; 11. Penjual Minuman Berlakohol adalah perusahaan yang menjual eceran minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat penjualan; 12. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, industri rumah tangga, pengrajin minuman dan makanan yang belum terdaftar pada Departemen Kesehatan; 13. Tanda Pengendali adalah tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang ditempel di setiap kemasan minuman beralkohol; 14. Tim Pengawas Pengendali adalah Tim Pengawas Pengendali Minuman Keras Provinsi Maluku; 15. Persetujuan adalah jumlah pemasukan/pengeluaran dan peredaran minuman beralkohol di Wilayah Provinsi Maluku, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur kepada Distributor dan Sub Distributor; 16. Pengendalian adalah upaya atau tindakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan sebagai akibat dari penggunaan minuman beralkohol; 17. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol; 18. Penertiban adalah tindakan atau upaya untuk menertibkan pemasukan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pedagang minuman beralkohol melalui Distributor, Sub Distributor, pengecer dan penjual; 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Maluku; 20. Kemasan adalah wadah sebagai tempat untuk minuman beralkohol yang berupa botol, kaleng atau bentuk lainnya termasuk penutupnya.

BAB II

PENGAWASAN

Article 2

Correction

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dalam Peraturan Daerah ini adalah minuman beralkohol yang pemasukan dan distribusinya oleh Distributor dan Sub Distributor adalah sebagai barang dalam pengawasan sehingga memerlukan persetujuan tertulis sebagai pemasok minuman beralkohol dari Gubernur.

Article 3

Correction

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemasukan dan distribusi minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Article 4

(1) Penunjukan tertulis sebagai pemasok sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas diberikan kepada badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada pedagang Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol.

Article 5

(1) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh penunjukan sebagai pemasok ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; (2) Permohonan penunjukan sebagai pemasok ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyebutkan tentang jumlah, jenis dan merk dengan melampirkan : a. Izin Pedagang Besar Minuman Beralkohol; b. Akte Pendirian usaha bagi yang berbadan usaha; c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB); d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Surat Tanda Daftar Perusahaan; g. Tanda Daftar Gudang; h. Nomor Pokok Wajib Cukai (NPWC).

Article 6

(1) Masa berlaku penunjukan sebagai pemasok adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang; (2) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya.

Article 7

(1) Penunjukan sebagai pemasok sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain; (2) Jumlah minuman beralkohol yang dimasukan tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam surat keputusan penunjukan sebagi pemasok; (3) Penunjukan sebagai pemasok minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Gubernur : a. Atas permintaan sendiri; b. Melanggar ketentuan dalam keputusan pemberian persetujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23

BAB XII

Article 24

Article 25

Article 26