PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI BIAYA TERA, ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

PERDA Nomor 14 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB II

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Article 2

Dengan nama Retribusi Biaya tera/tera ulang dan katibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Article 3

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Article 19

Correction

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. PasaL 20 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 21

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. Disahkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2008 GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd KAREL ALBERT RALAHALU Diundangkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, Cap/ttd Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 14 P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUS BIAYA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS I. PENJELASAN UMUM Dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom disebutkan bahwa Kewenangan Pengelolaan Laboratorium Kemetrotogian rnerupakan kewenangan Provinsi. Pengelolaan Kemetrologian berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrotogi legal bahwa penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Atat-atat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus bertujuan yang mendasar adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. Untuk pekerjaan tera/ tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian atat-atat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan biaya tera/tera ulang. Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang kewenangannya tetah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku menjadi Pendapatan Asli Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas

Article 9

: Pelayanan Kemetrotogian tersebut Mempunyai Witayah kewenangan sebagal berikut: Provinsi Matuku metiputi 1. Kota Ambon 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Maluku Tenggara 4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat 5. Kabupaten Pulau Buru 6. Kabupaten Seram Bagian Barat 7. Kabupaten Seram Bagian Timur 8. Kabupaten Pulau -Pulau Aru. Pasal 10 s/d PasaL 17 : Cukup jelas

Article 18

: - Saat Kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retnbusi tersebut tidak dapat ditagih Lagi; - Dalam hal diterbitkannya surat teguran kadaluarsa penagihan dihitling sejak tänggat penyampatan surat tegurarl tersebut; - Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adaLah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retnbusi beLum metunasinya kepada Pemerintah Provinsi; - Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata- nyata langsung menyatakan bahwa mengetahui hutang retribusi kepada Pemerintah Provinsi.

Article 19

: Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI BIAYA TERA, ALAT-ALAT UKUR,TAKAR,TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

BAB I

BAB II

Article 2

Article 3

BAB I

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

BAB VII

Article 9

BAB VIII

Article 10

BAB IX

Article 11

BAB X

Article 12

BAB XI

Article 13

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

Article 16

BAB XV

Article 17

BAB XVI

Article 18

BAB XVII

Article 19

BAB XVIII

Article 21

Article 9

Article 18

Article 19