Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang PEMBERDAYAAN DESA WISATA

(1) Penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan oleh lembaga pengelola Desa Wisata. (2) Lembaga pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Desa; b. kelompok sadar wisata (Pokdarwis); dan/atau c. kelompok masyarakat lainnya. Pasal 6 . . .

Penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib: a. mengikutsertakan masyarakat; b. menjaga dan melestarikan lingkungan alamiah dan budaya Desa; c. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa; dan/atau d. membantu menciptakan sapta pesona untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan adanya kenangan saat mengunjungi Desa Wisata.

(1) Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berada pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memiliki: a. potensi Daya Tarik Wisata; b. komunitas masyarakat; c. potensi sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata; d. usaha pengembangan bagi usaha mikro dan/atau kecil yang khas; e. lembaga pengelola Desa Wisata; f. peluang . . . f. peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan g. potensi dan peluang pengembangan pasar Wisatawan.

Kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada tingkat pengembangan dan basis.

(1) Desa Wisata berdasarkan pada basis sebagaiamana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibedakan menjadi: a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam; b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal; c. Desa Wisata kreatif; dan d. Desa Wisata berbasis kombinasi. (2) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama. (3) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama. (4) Desa Wisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kesenian maupun kerajinan menjadi daya tarik utama. (5) Desa . . . (5) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Desa Wisata yang mengombinasikan antara 1 (satu) atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki.

(1) Penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan oleh lembaga pengelola Desa Wisata. (2) Lembaga pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan Usaha Milik Desa; b. kelompok sadar wisata (Pokdarwis); dan/atau c. kelompok masyarakat lainnya. Pasal 6 . . .

Penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib: a. mengikutsertakan masyarakat; b. menjaga dan melestarikan lingkungan alamiah dan budaya Desa; c. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa; dan/atau d. membantu menciptakan sapta pesona untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan adanya kenangan saat mengunjungi Desa Wisata.

(1) Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berada pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memiliki: a. potensi Daya Tarik Wisata; b. komunitas masyarakat; c. potensi sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata; d. usaha pengembangan bagi usaha mikro dan/atau kecil yang khas; e. lembaga pengelola Desa Wisata; f. peluang . . . f. peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan g. potensi dan peluang pengembangan pasar Wisatawan.

Kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada tingkat pengembangan dan basis.

(1) Desa Wisata berdasarkan pada tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibedakan menjadi: a. Desa Wisata rintisan; b. Desa Wisata berkembang; c. Desa Wisata maju; dan d. Desa Wisata mandiri. (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria: a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata; b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas; c. belum ada atau masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar; d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh; e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait; f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa. (3) Desa . . . (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria: a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah; b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga masyarakat. (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria: a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya; b. sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara; c. sarana dan prasarana serta Fasilitas Pariwisata sudah memadai; d. masyarakat sudah mampu mengelola pariwisata melalui kelompok kerja lokal; e. masyarakat sudah mampu mengelola dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan f. terdapat sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa. (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria: a. masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri; b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia; c. sarana . . . c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional; d. pengembangan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik; e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan f. Desa sudah mampu melaksanakan digitaslisasi sebagai bentuk promosi mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

(1) Desa Wisata berdasarkan pada basis sebagaiamana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibedakan menjadi: a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam; b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal; c. Desa Wisata kreatif; dan d. Desa Wisata berbasis kombinasi. (2) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama. (3) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama. (4) Desa Wisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kesenian maupun kerajinan menjadi daya tarik utama. (5) Desa . . . (5) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Desa Wisata yang mengombinasikan antara 1 (satu) atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki.

(1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, pelaku Usaha Pariwisata melakukan pengembangan Usaha Pariwisata sebagai salah satu faktor pendukung berkembangnya Desa Wisata. (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha sebagai berikut: a. Daya Tarik Wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.

Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. menyediakan . . . b. menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab; c. menyediakan dan memberikan pelayanan prima untuk setiap Wisatawan dan/atau kelompok Wisatawan tanpa memandang kelompok atau jenis Wisatawan; d. menyediakan tempat dan lingkungan yang nyaman, mengedepankan keramahan sesuai dengan adat, tradisi, dan budaya lokal; e. memberikan pelindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Wisatawan serta memberikan pelindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengutamakan dan mendorong produk lokal dan nasional, dan mengembangkan kerjasama dengan produsen lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi; g. mempekerjakan tenaga lokal serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal tersebut; h. melakukan kegiatan usaha dengan mengikuti prinsip- prinsip pelindungan dan kelestarian lingkungan serta budaya; dan i. turut serta menjaga citra negara dan bangsa dengan mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. penguatan kelembagaan dan tata kelola; c. penguatan dan pengembangan modal usaha; dan/atau d. pengembangan di bidang lainnya. BAB IV . . .

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan basis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(1) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa: a. pembinaan langsung; b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau c. kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

(1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan pariwisata. (3) Pemangku kepentingan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemerintah . . . a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya; b. pelaku bisnis; c. akademisi; d. komunitas; dan e. media.

(1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut: a. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama; b. meningkatkan . . . b. meningkatkan sarana, prasarana, dan Fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenitas; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan; d. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau e. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pemerintah Provinsi mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan: a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau b. mengikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan.

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan basis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(1) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa: a. pembinaan langsung; b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau c. kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

(1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan pariwisata. (3) Pemangku kepentingan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemerintah . . . a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya; b. pelaku bisnis; c. akademisi; d. komunitas; dan e. media.

(1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut: a. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama; b. meningkatkan . . . b. meningkatkan sarana, prasarana, dan Fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenitas; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan; d. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau e. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pemerintah Provinsi mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan: a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau b. mengikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan.

(1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan Desa Wisata. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan informasi terkait pemberdayaan Desa Wisata. (3) Ketentuan . . . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Dalam rangka menumbuhkan semangat pengelolaan Desa Wisata yang profesional, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada: a. Desa Wisata terbaik untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau b. pihak-pihak terkait yang berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Desa Wisata. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat. (4) Ketentuan . . . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pendanaan pengembangan Desa Wisata bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap lembaga pengelola Desa Wisata atau pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian pemberian fasilitasi dari Pemerintah Provinsi; c. rekomendasi pencabutan izin atau penetapan Desa Wisata; dan/atau d. pencabutan izin. (2) Ketentuan . . . (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pemberdayaan kampung wisata yang berada di kelurahan. (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberdayaan kampung wisata.

(1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur. Pasal 30 . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 September 2022 GUBERNUR JAWA TIMUR, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 2 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ADHY KARYONO, A.KS., M.AP LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI D. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (4-124/2022)