PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah. 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki. 10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. 11. Desa Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 12. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata. 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 14. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. 15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 16. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 17. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata. 18. Pondok Wisata (Homestay) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

BAB III

PENETAPAN DESA WISATA

Article 7

Correction

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan: a. pencanangan Desa wisata; b. penilaian Desa Wisata; dan c. penetapan Desa Wisata.

Article 8

Correction

(1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah. (2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. data profil wilayah; b. potensi wisata yang akan dikembangkan; c. data pengunjung Desa Wisata; d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan f. rencana mitigasi bencana.

Article 9

(1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; c. manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa; b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa; c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; h. analisis rencana mitigasi bencana.

Article 10

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Article 11

Gubernur MENETAPKAN sebuah desa/kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Article 12

Gubernur MENETAPKAN desa/kelurahan menjadi Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Article 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Article 16

Correction

Pengembangan Desa Wisata meliputi: a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata; b. pemasaran Desa Wisata; c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan d. kerjasama kemitraan.

Article 17

Correction

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi: a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa; b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa; c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Article 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Article 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain: a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata; b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Article 20

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Article 21

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 antara lain dapat berbentuk: a. kerjasama bagi hasil usaha; b. kerjasama produksi; c. kerjasama manajemen; dan/atau d. kerjasama bagi tempat usaha.

Article 22

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. pendanaan; f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan g. penyelesaian perselisihan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kedua

Article 29

BAB IX

Article 30

Article 31

BAB X

Article 32

Article 33

BAB XI

Article 34

BAB XII

Article 35

BAB XIII

Article 36

BAB XIV

Article 37

BAB XV

Article 38

Article 39

Article 40