Correct Article 24

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada wilayah tertentu. (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya. (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.