Correct Article 10

Gubernur dapat menyelenggarakan selain urusan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa : a. penerbitan rekomendasi untuk Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; b. menerbitkan rekomendasi mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk penetapan lokasi terminal khusus; c. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran perintis dan/atau penugasan kepada perusahaan angkutan pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan; d. penyediaan biaya untuk pelayaran perintis atau pemberian kompensasi atas selisih biaya antara biaya pelayanan dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan evaluasi angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil setiap tahun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; f. pengelolaan sistem informasi pelayaran berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; g. pelaksanaan evaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagai bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan; h. melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan; i. pengusulan perubahan jaringan trayek tetap dan teratur kepada Pemerintah Pusat; j. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil beserta evaluasinya; k. pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang belum diusahakan secara komersial; l. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah; m. pengarahan, bimbingan, pengawasan dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran dan bongkar muat barang; n. penyelenggaraan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; o. penerbitan rekomendasi atas permohonan lokasi pelabuhan yang akan ditetapkan Menteri; p. penetapan Jaringan Trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; q. penetapan Lintas Penyeberangan untuk trayek tetap dan teratur antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; r. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas setiap lintas penyeberangan dan pengumuman hasil evaluasi melalui media cetak dan/atau elektronik; s. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi; dan t. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan pengumpan regional; u. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi; v. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah; w. penegakan hukum sesuai kewenangannya.