Correct Article 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. pelatihan perkoperasian; b. bantuan permodalan; c. bantuan sarana dan prasarana; d. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta; e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan f. perijinan berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.