Correct Article 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. bantuan dan akses permodalan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta; d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri; dan e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.