Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Stuktur Ruang dan pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antara Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan provinsi.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Stuktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
26. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
28. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan Wilayah untuk mendorong pertumbuhan Wilayah.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Zona Tunda adalah kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
40. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adakah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
48. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
49. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
50. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
51. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan merliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
52. Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci Tata Ruang.
53. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah pengunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
54. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
56. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
57. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
58. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
59. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
63. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
(1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
a. Wilayah dengan luas kurang lebih 5.349.484 Ha (lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat hektar) mencakup:
1. Wilayah darat termasuk Pulau Kecil, dengan luas kurang lebih 3.704.067 ha (tiga juta tujuh ratus empat ribu enam puluh tujuh hektar); dan
2. Wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, dengan luas kurang lebih 1.645.417 ha (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas hektar);
b. Wilayah udara; dan
c. Wilayah dalam bumi.
(2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara geografis terletak pada 106° 22’ 13” BT-108° 50’ 1,4” BT, dan 5° 54’ 49,58” LS–7° 49’ 15,52” LS.
(3) Batas-batas Wilayah Daerah Provinsi terdiri atas:
a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
c. sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
(4) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi.
(5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) WP, yaitu:
a. WP Bodebekpunjur, sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur;
b. WP Purwasuka, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi Daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
c. WP Ciayumajakuning, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang;
d. WP Priangan Timur-Pangandaran, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran;
e. WP Sukabumi dan sekitarnya, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
f. WP Cekungan Bandung, meliputi Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
(6) Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru, pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Peta Wilayah Daerah Provinsi, nama Pulau-Pulau Kecil, dan arahan pembagian WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Muatan RTRW Provinsi meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. KSP;
e. arahan Pemanfaatan Ruang;
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
g. peran masyarakat dan kelembagaan.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Stuktur Ruang dan pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antara Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan provinsi.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Stuktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
26. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
28. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
29. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan Wilayah untuk mendorong pertumbuhan Wilayah.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Zona Tunda adalah kawasan hutan yang belum disepakati peruntukannya pada saat penetapan peraturan daerah, dimana mekanisme penetapannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
38. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
39. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
40. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adakah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
48. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
49. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
50. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
51. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan merliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
52. Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci Tata Ruang.
53. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah pengunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
54. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
56. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
57. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
58. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
59. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
63. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
(1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
a. Wilayah dengan luas kurang lebih 5.349.484 Ha (lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat hektar) mencakup:
1. Wilayah darat termasuk Pulau Kecil, dengan luas kurang lebih 3.704.067 ha (tiga juta tujuh ratus empat ribu enam puluh tujuh hektar); dan
2. Wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, dengan luas kurang lebih 1.645.417 ha (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh belas hektar);
b. Wilayah udara; dan
c. Wilayah dalam bumi.
(2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara geografis terletak pada 106° 22’ 13” BT-108° 50’ 1,4” BT, dan 5° 54’ 49,58” LS–7° 49’ 15,52” LS.
(3) Batas-batas Wilayah Daerah Provinsi terdiri atas:
a. sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
c. sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
(4) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi.
(5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) WP, yaitu:
a. WP Bodebekpunjur, sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur;
b. WP Purwasuka, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi Daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
c. WP Ciayumajakuning, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang;
d. WP Priangan Timur-Pangandaran, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran;
e. WP Sukabumi dan sekitarnya, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
f. WP Cekungan Bandung, meliputi Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
(6) Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru, pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Peta Wilayah Daerah Provinsi, nama Pulau-Pulau Kecil, dan arahan pembagian WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Article 3
Muatan RTRW Provinsi meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. KSP;
e. arahan Pemanfaatan Ruang;
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
g. peran masyarakat dan kelembagaan.
(1) Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di INDONESIA.
(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45% (empat puluh lima persen) dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
b. tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
c. terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
d. terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
e. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.
Article 5
Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi, meliputi:
a. pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
b. pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL.
c. penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
d. perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung;
e. pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional;
f. pengelolaan Wilayah Pesisir, laut, dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
g. optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
h. pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan.
(1) Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di INDONESIA.
(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sasaran sebagai berikut:
a. tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45% (empat puluh lima persen) dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
b. tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
c. terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
d. terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
e. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.
Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi, meliputi:
a. pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
b. pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, meliputi PKN, PKW, dan PKL.
c. penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan Wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
d. perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung;
e. pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional;
f. pengelolaan Wilayah Pesisir, laut, dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
g. optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di Wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
h. pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan.
(1) Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. MENETAPKAN WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur- Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
b. meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
c. meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
(2) Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
b. mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
c. meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
d. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
e. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
f. pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
(3) Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
b. mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integerasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
c. mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
d. mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
e. mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
f. mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
g. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
h. mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
i. mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
j. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
k. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
(4) Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
b. membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
c. meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
d. mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
e. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
h. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
i. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
j. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
k. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
l. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
(5) Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
b. mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
c. melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
d. merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
e. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
f. meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
g. pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
(6) Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
b. mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
c. pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
d. mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
e. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
b. menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
d. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
(8) Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
c. strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi, meliputi:
a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Article 8
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
b. PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
c. PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
a. Kawasan Perkotaan Bodebek;
b. Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan
c. Cirebon.
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. Sukabumi;
b. Palabuhanratu;
c. Indramayu;
d. Tasikmalaya;
e. Pangandaran;
f. Cidaun-Rancabuaya;
g. Patimban;
h. Kadipaten-Kertajati; dan
i. Cikampek-Cikopo.
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi meliputi Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, dan Setu;
b. Daerah Kabupaten Bogor meliputi Cibinong, Cileungsi- Jonggol, Parung, Cigudeg-Rumpin, Caringin, dan Parungpanjang;
c. Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi Cibadak, Cicurug, Sagaranten, dan Jampangkulon;
d. Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Cianjur, Sukanagara, dan Sindangbarang;
e. Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu di Purwakarta;
f. Daerah Kabupaten Karawang meliputi Karawang, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, dan Cilamaya;
g. Daerah Kabupaten Bandung meliputi Ciwidey dan Pangalengan;
h. Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi Cililin dan Lembang;
i. Daerah Kabupaten Sumedang meliputi Sumedang, Conggeang-Tomo, dan Wado;
j. Daerah Kabupaten Subang meliputi Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Cipunagara, dan Pabuaran;
k. Daerah Kabupaten Indramayu meliputi Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi-Kroya, Tukdana, Krangkeng, Haurgeulis, dan Patrol;
l. Daerah Kabupaten Cirebon meliputi Arjawinangun, Lemahabang, Palimanan, dan Ciledug;
m. Daerah Kabupaten Majalengka meliputi Majalengka, Talaga, dan Rajagaluh;
n. Daerah Kabupaten Kuningan meliputi Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, dan Mandirancan;
o. Daerah Kabupaten Garut meliputi Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Mekarmukti, dan Cibiuk-Limbangan;
p. Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi Singaparna, Cikatomas, Ciawi, dan Karangnunggal;
q. Daerah Kabupaten Ciamis meliputi Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, dan Cisaga;
r. Daerah Kota Banjar; dan
s. Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu di Parigi.
(5) Sistem pusat permukiman sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi sebagai sentra industri maritim;
b. Daerah Kabupaten Subang sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan serta sentra industri bioteknologi kelautan;
c. Daerah Kabupaten Karawang, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, serta sentra industri bioteknologi kelautan;
d. Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pelabuhan perikanan;
e. Daerah Kota Cirebon, sebagai pusat pelabuhan perikanan dan sentra industri maritim;
f. Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budi daya, dan sebagai pelabuhan perikanan;
g. Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, dan destinasi wisata;
h. Daerah Kabupaten Garut, sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan;
i. Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata serta sentra industri bioteknologi kelautan; dan
j. Cidaun-Rancabuaya, sebagai destinasi wisata.
(6) PKW di Patimban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan rencana pengembangan pusat permukiman yang penetapannya mengikuti ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Article 19
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
a. jaringan bergerak; dan
b. jaringan tetap.
(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan seluler dan satelit meliputi:
a. pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
b. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
c. pemanfaatan dan pengembangan stasiun bumi di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor;
d. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
e. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan kabel serat optik dan pembangunan serat optik besama yang meliputi:
a. pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
b. jaringan kabel darat yang melayani seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
c. jaringan kabel bawah laut di Daerah Kabupaten Karawang (SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan), Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;
d. infrastruktur jaringan tetap berupa instalasi penunjang jaringan kabel telekomunikasi laut dan darat (Beach Manhole) di Kabupaten Karawang; dan
e. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta daerah blankspot digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Article 24
(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
d. sistem jaringan persampahan.
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. SPAM Regional Jatiluhur;
b. SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede);
c. SPAM Regional Bandung Raya;
d. SPAM Regional lainnya sesuai dokumen Rencana Induk SPAM (RISPAM); dan
e. jaringan SPAM di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
(3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar);
b. SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan);
dan
c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat di Kabupaten/Kota.
(4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengelolaan limbah B3 terpadu di Daerah Kabupaten Karawang.
(5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), terdiri dari TPPAS Regional Lulut Nambo (Kabupaten Bogor), TPPAS Regional Cidampa (Kabupaten Karawang), TPPAS Regional Ciwaringin (Kabupaten Cirebon), dan TPPAS Regional Legok Nangka (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut);
b. TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
c. Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk mendukung TPPAS Regional;
d. TPA bersama Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya serta TPA bersama Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
e. TPA Bantargebang di Kota Bekasi;
f. Pengembangan TPST atau TPA Lokal yang mendukung penanganan sampah di Kabupaten/Kota; dan
g. TPS3R dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota.
(6) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi, meliputi:
a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana Stuktur Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
b. PKW, yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
c. PKL, yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
a. Kawasan Perkotaan Bodebek;
b. Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan
c. Cirebon.
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. Sukabumi;
b. Palabuhanratu;
c. Indramayu;
d. Tasikmalaya;
e. Pangandaran;
f. Cidaun-Rancabuaya;
g. Patimban;
h. Kadipaten-Kertajati; dan
i. Cikampek-Cikopo.
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi meliputi Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, dan Setu;
b. Daerah Kabupaten Bogor meliputi Cibinong, Cileungsi- Jonggol, Parung, Cigudeg-Rumpin, Caringin, dan Parungpanjang;
c. Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi Cibadak, Cicurug, Sagaranten, dan Jampangkulon;
d. Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Cianjur, Sukanagara, dan Sindangbarang;
e. Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu di Purwakarta;
f. Daerah Kabupaten Karawang meliputi Karawang, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, dan Cilamaya;
g. Daerah Kabupaten Bandung meliputi Ciwidey dan Pangalengan;
h. Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi Cililin dan Lembang;
i. Daerah Kabupaten Sumedang meliputi Sumedang, Conggeang-Tomo, dan Wado;
j. Daerah Kabupaten Subang meliputi Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Cipunagara, dan Pabuaran;
k. Daerah Kabupaten Indramayu meliputi Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi-Kroya, Tukdana, Krangkeng, Haurgeulis, dan Patrol;
l. Daerah Kabupaten Cirebon meliputi Arjawinangun, Lemahabang, Palimanan, dan Ciledug;
m. Daerah Kabupaten Majalengka meliputi Majalengka, Talaga, dan Rajagaluh;
n. Daerah Kabupaten Kuningan meliputi Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, dan Mandirancan;
o. Daerah Kabupaten Garut meliputi Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Mekarmukti, dan Cibiuk-Limbangan;
p. Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi Singaparna, Cikatomas, Ciawi, dan Karangnunggal;
q. Daerah Kabupaten Ciamis meliputi Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, dan Cisaga;
r. Daerah Kota Banjar; dan
s. Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu di Parigi.
(5) Sistem pusat permukiman sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
a. Daerah Kabupaten Bekasi sebagai sentra industri maritim;
b. Daerah Kabupaten Subang sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan serta sentra industri bioteknologi kelautan;
c. Daerah Kabupaten Karawang, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, serta sentra industri bioteknologi kelautan;
d. Daerah Kabupaten Indramayu, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, dan pelabuhan perikanan;
e. Daerah Kota Cirebon, sebagai pusat pelabuhan perikanan dan sentra industri maritim;
f. Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budi daya, dan sebagai pelabuhan perikanan;
g. Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, pelabuhan perikanan, dan destinasi wisata;
h. Daerah Kabupaten Garut, sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan;
i. Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata serta sentra industri bioteknologi kelautan; dan
j. Cidaun-Rancabuaya, sebagai destinasi wisata.
(6) PKW di Patimban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan rencana pengembangan pusat permukiman yang penetapannya mengikuti ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Article 10
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang;
e. terminal barang; dan
f. jembatan timbang.
(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri; dan
b. jalan kolektor.
(3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer yang meliputi:
1. Jalan Sultan Agung (Kota Bekasi);
2. Jalan Sudirman (Kota Bekasi);
3. Jalan A. Yani (Kota Bekasi);
4. Jalan Cut Mutia (Kota Bekasi);
5. Jalan Juanda (Kota Bekasi);
6. Jalan Diponegoro (Tambun – Kabupaten Bekasi);
7. Jalan Hasanudin (Tambun – Kabupaten Bekasi);
8. Jalan Raya Bitung (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
9. Jalan Fatahillah (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
10. Jalan R.E. Martadinata (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
11. Fly Over Cikarang (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
12. Jalan Gatot Subroto (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
13. Jalan Urip Sumoharjo (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
14. Bts. Kota Cikarang - Bts. Kota Karawang;
15. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
16. Lingkar Karawang (Kabupaten Karawang);
17. Bts. Kota Karawang - Bts. Kota Cikampek (Kabupaten Karawang);
18. Jalan Raya Dawuan (Cikampek - Kabupaten Karawang);
19. Jalan Jend. A. Yani (Cikampek - Kabupaten Karawang);
20. Bts. Kota Cikampek - Bts. Kabupaten Subang/ Karawang;
21. Jalan Jend.
Sudirman (Cikampek - Kabupaten Karawang);
22. Jalan Raya Jatisari (Cikampek - Kabupaten Karawang);
23. Bts.
Kabupaten Subang/Karawang - Bts.
Kota Pamanukan;
24. Jalan Eyang Tirtayasa (Pamanukan – Kabupaten Subang);
25. Bts. Kota Pamanukan – Sewo (Kabupaten Subang);
26. Jalan H. Syahbana (Pamanukan - Kabupaten Subang);
27. Sewo – Lohbener (Kabupaten Indramayu);
28. Jatibarang – Langut (Kabupaten Indramayu);
29. By Pass Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
30. Jatibarang - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan);
31. Bts. Kabupaten Indramayu/Crb (Cadang Pinggan) - Bts. Kota Palimanan (Kabupaten Cirebon);
32. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan – Kabupaten Cirebon);
33. Bts. Kota Palimanan - Bts. Kota Cirebon;
34. Jalan Raya Palimanan I (Palimanan - Kabupaten Cirebon);
35. Jalan Raya Jamblang (Kabupaten Cirebon);
36. Jalan Raya Klangenan (Kabupaten Cirebon);
37. Jalan Brigjen. Darsono (Kabupaten Cirebon);
38. Jalan Jend. A. Yani (Kota Cirebon);
39. Jalan Pilangsari (Kabupaten Cirebon);
40. Jalan Slamet Riyadi (Kabupaten Cirebon);
41. Jalan Siliwangi (Kabupaten Cirebon);
42. Lohbener - Bts.
Kota Indramayu (Kabupaten Indramayu);
43. Jalan Soekarno-Hatta (Kabupaten Indramayu);
44. Jalan Diponegoro (Kota Cirebon);
45. Jalan Kapten Samadikun (Kota Cirebon);
46. Jalan Sisingamangaraja (Kota Cirebon);
47. Jalan Benteng (Kota Cirebon);
48. Jalan Yos Sudarso (Kota Cirebon);
49. Bts. Kota Cirebon - Losari (Bts. Prov. Jateng);
50. Jalan Kasunean (Kota Cirebon);
51. Jalan Kalijaga (Kota Cirebon);
52. Bogor - Ciawi (Jalan Raya Tajur) (Kabupaten Bogor);
53. Ciawi – Benda (Kabupaten Bogor);
54. Benda - Bts. Kota Cibadak (Kabupaten Sukabumi);
55. Jalan Siliwangi (Cicurug - Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Siliwangi (Parungkuda - Kabupaten Sukabumi);
57. Jalan Suryakencana (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
58. Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
59. Jalan Raya Siliwangi (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
60. Jalan Raya Cibolang (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
61. Jalan Raya Cisaat (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
62. Jalan K.H. Sanusi (Kabupaten Sukabumi);
63. Jalan Bhayangkara (Kota Sukabumi);
64. Jalan Suryakencana (Kota Sukabumi);
65. Jalan Rumah Sakit (Kota Sukabumi);
66. Jalan Siliwangi (Kota Sukabumi);
67. Jalan Letjen. Kosasih (Kota Sukabumi);
68. Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten) (Kota Sukabumi);
69. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
70. Jalan Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
71. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
72. Lingkar Cianjur
73. Bts. Kota Cianjur – Citarum (Kabupaten Cianjur);
74. Jalan Raya Bandung (Kabupaten Cianjur);
75. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang (Kabupaten Bandung Barat);
76. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
77. Eks Toll Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat);
78. Jalan Raya Rajamandala (Rajamandala - Kabupaten Bandung Barat);
79. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung (Kabupaten Bandung Barat);
80. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
81. Jalan Raya Cimahi (Kota Cimahi);
82. Jalan Raya Cibabat (Kota Cimahi);
83. Jalan Cibeureum (Kota Bandung);
84. Jalan Sudirman (Kota Bandung);
85. Jalan Rajawali Barat (Kota Bandung);
86. Jalan Nurtanio (Kota Bandung);
87. Jalan Abdul Rahman Saleh (Kota Bandung);
88. Jalan Pajajaran (Kota Bandung);
89. Jalan Pasir Kaliki (Kota Bandung);
90. Jalan Sukarno - Hatta (Kota Bandung);
91. Jalan Gede Bage (Kota Bandung);
92. Cinunuk - Cileunyi Kulon (Jalan Laboratorium) (Kabupaten Bandung);
93. Bts. Kota Bandung - Bts. Kota Cileunyi (Kabupaten Bandung);
94. Jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Kota Bandung);
95. Jalan Pasteur - Dr. Djundjunan (Kota Bandung);
96. Jalan Surapati (Kota Bandung);
97. Jalan Khp Hasan Mustopa / Suci (Kota Bandung);
98. Jalan Raya Sindanglaya (Kota Bandung);
99. Jalan Raya Ujung Berung (Kota Bandung);
100. Jalan Raya Cipadung (Kota Bandung);
101. Jalan Cibiru (Kota Bandung);
102. Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek – Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) (Kabupaten Bandung);
103. Jalan Raya Cipacing (Cileunyi – Kabupaten Bandung);
104. Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek - Kabupaten Bandung);
105. Nagreg - Bts. Kabupaten Bandung/Garut (Kabupaten Bandung);
106. Bts. Kabupaten Bandung/Garut - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut;
107. Jalan Raya Limbangan (Limbangan – Kabupaten Garut);
108. Jalan Raya Malangbong (Malangbong) (Kabupaten Garut/Kabupaten Tasikmalaya);
109. Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut – Ciawi (Kabupaten Tasikmalaya);
110. Jalan Raya Ciawi (Ciawi – Kabupaten Tasikmalaya);
111. Rajapolah - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis (Kabupaten Tasikmalaya/Kabupaten Ciamis);
112. Bts.
Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis – Ancol (Kabupaten Ciamis);
113. Ancol - Bts. Kota Ciamis (Kabupaten Ciamis);
114. Jalan Sudirman (Kabupaten Ciamis);
115. Bts. Kota Ciamis - Bts. Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
116. Jalan Karangkamulyan (Ciamis - Banjar);
117. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Ciamis);
118. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Ciamis);
119. Jalan Raya Banjar (Kota Banjar);
120. Bts. Kota Banjar - Bts. Prov. Jateng (Kota Banjar);
121. Jalan Raya Majenang (Kota Banjar);
122. Pangandaran - Kali Pucang (Kabupaten Pangandaran);
123. Kali Pucang - Bts.
Prov.
Jateng (Kabupaten Pangandaran);
124. Gandaria - Cilodong/Bts. Depok (Kota Depok);
125. Cilodong/Bts. Depok - Bts. Kota Bogor;
126. Jalan Pajajaran (Kota Bogor);
127. Jalan Raya Kedunghalang (Kota Bogor);
128. Bts. Kabupaten Karawang/Pwk - Sadang (Cikampek - Sadang) (Kabupaten Purwakarta);
129. Jalan Ir.H.Juanda (Cikampek – Kabupaten Karawang);
130. Jalan By Pass Jomin (Cikampek – Kabupaten Karawang);
131. Sadang - Bts.
Kota Purwakarta (Kabupaten Purwakarta);
132. Jalan Veteran/Tuparev (Kabupaten Purwakarta);
133. Jalan Jend. Sudirman (Kabupaten Purwakarta);
134. Jalan R.E. Martadinata (Kabupaten Purwakarta);
135. Jalan Basuki Rachmat (Kabupaten Purwakarta);
136. Bts.
Kota Purwakarta – Cisomang (Kabupaten Purwakarta);
137. Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga (Kabupaten Purwakarta);
138. Jalan Ibrahim (Kabupaten Purwakarta);
139. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Purwakarta);
140. Jalan Raya Ciganea (Kabupaten Purwakarta);
141. Cisomang - Bts.
Kota Padalarang (Kabupaten Purwakarta);
142. Jalan Raya Purwakarta (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
143. Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi – Jatinangor (Kabupaten Bandung);
144. Jatinangor - Bts.
Kota Sumedang (Kabupaten Sumedang);
145. Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor – Kabupaten Sumedang);
146. Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari – Kabupaten Sumedang);
147. Jalan Pangeran Kornel (Kabupaten Sumedang);
148. Jalan Palasari (Kabupaten Sumedang);
149. Bts. Kota Sumedang – Cijelag (Kabupaten Sumedang);
150. Jalan Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Kabupaten Sumedang);
151. Cijelag – Kadipaten (Kabupaten Sumedang);
152. Bts. Kota Kadipaten - Bts. Kabupaten Majalengka/ Cirebon (Prapatan);
153. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten – Kabupaten Majalengka);
154. Jalan Raya Jatiwangi (Jatiwangi – Kabupaten Majalengka);
155. Bts. Kabupaten Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts.
Kota Palimanan (Kabupaten Majalengka);
156. Jalan Raya Palimanan 3 (Palimanan – Kabupaten Cirebon);
157. Cirebon - Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon
158. Jalan Kanggraksan (Kota Cirebon);
159. Jalan Jend. Sudirman (Kota Cirebon);
160. Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan (Kabupaten Kuningan);
161. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
162. Jalan Cirendang (Kabupaten Kuningan);
163. Jalan Pangeran Sang Adipati (Kabupaten Kuningan);
164. Jalan Raya Sukamulya (Kabupaten Kuningan);
165. Jalan Veteran (Kabupaten Kuningan);
166. Bts.
Kota Kuningan - Bts.
Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung);
167. Bts. Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung) – Cikijing;
168. Cikijing - Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur);
169. Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur) - Bts.
Kota Ciamis;
170. Jalan Siliwangi (Kawali – Kabupaten Ciamis);
171. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Ciamis);
172. Bts. Kota Banjar - Kali Pucang (Kota Banjar);
173. Jalan Parangsari (Kota Banjar);
174. Jalan Letjen. Suwarto (Kota Banjar);
175. Jalan Raya Batulawang (Kota Banjar);
176. Jalan Raya Banjarsari (Banjarsari – Kota Banjar);
177. Jalan Raya Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
178. Lingkar Nagreg (Kabupaten Bandung);
179. Lingkar Gentong (Kabupaten Tasikmalaya);
180. Akses Tol Kalihurip (Dawuan) – Karawang (Kabupaten Karawang);
181. Cimareme – Batujajar (Kabupaten Bandung Barat);
182. Batujajar – Soreang (Kabupaten Bandung Barat);
183. Akses Tol Cileunyi - Bandung (Ex Terminal);
184. Jatinangor - Akses Tol Cileunyi; dan
185. Lingkar Gentong (rencana) (Kabupaten Tasikmalaya).
(4) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang meliputi ruas jalan:
1. Lingkar Indramayu (Kabupaten Indramayu) – Karangampel;
2. Jalan Mulia Asri (Kabupaten Indramayu);
3. Karangampel - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) (Kabupaten Cirebon);
4. Bts.KabupatenCirebon/Indramayu (Singakerta) - Bts.Kota Cirebon (Kabupaten Cirebon/Kota Cirebon);
5. Jalan Raya Panyindangan (Kota Cirebon);
6. Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga (Kabupaten Bogor);
7. Jalan Raya Jasinga (Jasinga - Kabupaten Bogor);
8. Jalan Cigelung Baru (Jasinga – Kabupaten Bogor);
9. Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang (Kabupaten Bogor);
10. Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang – Kabupaten Bogor);
11. Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor (Kabupaten Bogor);
12. Jalan Abd. Bin Nuh (Kota Bogor);
13. Jalan Raya Dramaga (Kabupaten Bogor);
14. Jalan Dramaga II (Kabupaten Bogor);
15. Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
16. Jalan Raya Rajapolah (Rajapolah – Kabupaten Tasikmalaya);
17. Jalan Raya Indihiang (Indihiang – Kabupaten Tasikmalaya);
18. Jalan RE. Martadinata (Kota Tasikmalaya);
19. Bts. Kota Tasikmalaya – Ancol (Kota Tasikmalaya);
20. Jalan Moch. Hatta (Kota Tasikmalaya);
21. Jalan Raya Ciamis (Kota Tasikmalaya);
22. Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok (Kabupaten Sukabumi);
23. Cisolok - Sp. Kr. Hawu (Kabupaten Sukabumi);
24. Jalan Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
25. Jalan Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
26. Jalan Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
27. Jalan Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
28. Jalan Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan) (Kabupaten Sukabumi);
29. Bagbagan – Jampangkulon (Kabupaten Sukabumi);
30. Jampangkulon – Surade (Kabupaten Sukabumi);
31. Surade - Tegalbuleud (Cibuni) (Kabupaten Sukabumi);
32. Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
33. Sindangbarang – Cidaun (Kabupaten Cianjur);
34. Cidaun - Cisela – Cilaki (Kabupaten Cianjur);
35. Cilaki - Rancabuaya – Cijayana (Kabupaten Cianjur);
36. Cijayana - Sp. Cilauteuren (Kabupaten Garut);
37. Sp. Cileuteuren – Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
38. Pameungpeuk – Cikaengan (Kabupaten Garut);
39. Cikaengan – Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
40. Cipatujah – Kalapagenep (Kabupaten Tasikmalaya);
41. Kalapagenep – Cimerak (Kabupaten Tasikmalaya);
42. Cimerak - Bts. Kota Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
43. Jalan Merdeka (Kabupaten Pangandaran);
44. Gandaria/Bts.Depok/Tangerang - Bts.Depok/ Bgr (Ciputat-Bogor) (Kota Depok);
45. Bts. Depok/Bogor – Bogor (Kota Depok);
46. Kemang – Kedunghalang (Kota Bogor);
47. Ciawi – Puncak (Kabupaten Bogor);
48. Jalan Raya Ciawi (Kabupaten Bogor);
49. Puncak - Bts. Kota Cianjur (Kabupaten Bogor);
50. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Cianjur);
51. Jalan Dr. Muwardi (Kabupaten Cianjur);
52. Jalan Ciloto (Puncak – Kabupaten Bogor);
53. Bts. Kota Cibadak – Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
54. Jalan Perintis Kemerdekaan (Cibadak – Kabupaten Sukabumi);
55. Cikembang – Bagbagan (Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Trans Yogi (Kota Depok);
57. Jalan Letda Natsir (Cikeas – Kabupaten Bogor);
58. Cimanggis – Nagrak (Kabupaten Bogor);
59. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Depok);
60. Jalan Margonda Raya (Kota Depok);
61. Jalan Arif Rahman Hakim (Kota Depok);
62. Jalan Teratai Raya (Kota Depok);
63. Jalan Nusantara (Kota Depok);
64. Jalan Raya Sawangan (Kota Depok);
65. Jalan Muchtar Raya (Kota Depok);
66. Jalan Sawangan Raya (Kota Depok);
67. Jalan Lingkar Selatan Soreang – Ciwidey (Kabupaten Bandung);
68. Jalan Raya Ciwidey (Kabupaten Bandung);
69. Jalan Bhayangkara (Kabupaten Bandung);
70. Ciwidey – Rancabali (Kabupaten Bandung);
71. Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur (Kabupaten Bandung);
72. Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul – Cidaun (Kabupaten Bandung); dan
73. Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan) (rencana) Kab Ciamis.
b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) yang meliputi ruas jalan:
1. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
2. Jalan Kartini (Kota Bekasi);
3. Jalan Siliwangi (Kota Bekasi);
4. Narogong-Cileungsi (Kabupaten Bogor);
5. Cileungsi-Cibinong (Citeureup-Kabupaten Bogor);
6. Jalan Mayor Oking (Citeureup-Kabupaten Bogor);
7. Jalan Mayor Oking (Cibinong-Kabupaten Bogor);
8. Jalan Kopo (Sp. Jalan Peta-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
9. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
10. Jalan Moh.
Toha (Sp.
Jalan BKR-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
11. Jalan Raya Dayeuhkolot (Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung);
12. Dayeuhkolot-Banjaran (Kabupaten Bandung);
13. Jalan Raya Banjaran (Banjaran-Kabupaten Bandung);
14. Banjaran–Pangalengan (Kabupaten Bandung);
15. Jalan Raya Cisewu (Pangalengan-Kabupaten Bandung);
16. Pangalengan-Cukul (Batas Bandung/Garut) (Kabupaten Garut);
17. Cukul (Batas Bandung/Garut)-Sp.
Genteng (Kabupaten Garut);
18. Sp. Genteng-Sp. Talegong (Sukamulya-Kabupaten Garut);
19. Sp.
Talegong (Sukamulya)-Cisewu-Sukarame- Rancabuaya (Palembuhan- Kab Garut);
20. Jalan Gatot Subroto (Kota Cimahi);
21. Jalan Baros (Kota Cimahi);
22. Simpang Leuwigajah-Nanjung (Kota Cimahi);
23. Nanjung-Patrol (Kota Cimahi);
24. Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam)-Cibeber (Kabupaten Cianjur);
25. Jalan Raya Cibeber (Cibeber-Kabupaten Cianjur);
26. Cibeber-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
27. Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kabupaten Cianjur);
28. Sukanagara-Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
29. Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang- Kab Cianjur);
30. Jalan Jenderal A. Yani (Kota Sukabumi);
31. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kota Sukabumi);
32. Jalan RH. Didi Sukardi (Kota Sukabumi);
33. Jalan Raya Baros (Kota Sukabumi);
34. Sukabumi (Baros)-Sagaranten (Kabupaten Sukabumi);
35. Jalan Raya Sagaranten (Sagaranten);
36. Jalan Pembangunan (Kota Sukabumi);
37. Jalan Sarasa (Kota Sukabumi);
38. Jalan Garuda (Kota Sukabumi);
39. Jalan Gudang (Sagaranten–Kabupaten Sukabumi);
40. Sagaranten-Tegalbuleud (Kabupaten Sukabumi);
41. Jalan Raya Pelabuhan (Kota Sukabumi);
42. Sukabumi-Cikembar (Kabupaten Sukabumi);
43. Jalan Sejahtera (Kota Sukabumi);
44. Jalan Cemerlang (Kota Sukabumi);
45. Jalan Lingkar Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
46. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan I) Kabupaten Sukabumi;
47. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan II) (Kabupaten Sukabumi);
48. Jalan Lingkar Sukabumi (Baros-Jalan Pembangunan) Kabupaten Sukabumi;
49. Jalan Lingkar Mesjid Raudatul Irvan (Cisaat, Cibolang, Kabupaten Sukabumi);
50. Cikembar-Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
51. Jalan Bhayangkara (Pelabuhan Ratu-Kabupaten Sukabumi);
52. Cibadak-Cikidang-Pelabuhanratu (Kabupaten Sukabumi);
53. Sp. Karanghawu-Batas Provinsi Banten (Cikotok) Kabupaten Sukabumi;
54. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang-Kabupaten Bogor);
55. Parungpanjang-Bunar (Kabupaten Bogor);
56. Batas Tangerang/Bogor-Parung (Kabupaten Bogor);
57. Jalan Siliwangi (Kota Bogor);
58. Jalan Lawang Gintung (Kota Bogor);
59. Jalan Pahlawan (Kota Bogor);
60. Jalan Empang-R. Saleh Syarief Bustaman (Kota Bogor);
61. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bogor);
62. Jalan Jenderal Sudirman (Kota Bogor);
63. Jalan Pemuda (Kota Bogor);
64. Jalan Kebon Pedes (Kota Bogor);
65. Pondok Rajeg-Jalan Harapan Jaya (Cibinong- Kabupaten Bogor);
66. Jalan Harapan Jaya (Cibinong)-Batas Kota Bogor (Kedunghalang) Kabupaten Bogor;
67. Batas Kota Bogor (Kedunghalang)-Sp.3 Kedung Halang;
68. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bekasi);
69. Jalan Perjuangan (Kota Bekasi);
70. Mekarmukti-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
71. Cibarusah-Mekarmukti (Kabupaten Bekasi);
72. Cibarusah-Cibucil (Kabupaten Bekasi);
73. Jalan Proklamasi (Kabupaten Karawang);
74. Tanjungpura-Batujaya (Batas Bekasi/Karawang);
75. Cileungsi-Cibeet (Kabupaten Bekasi);
76. Selajambe-Cibogo-Cibeet (Kabupaten Cianjur);
77. Rajamandala-Jembatan Citarum Lama (Kabupaten Cianjur);
78. Jembatan Citarum Lama-Cihaur Wangi/Cipeuyeum (Kabupaten Cianjur);
79. Sp. Purwakarta-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta);
80. Kosambi-Batas Karawang/Purwakarta (Curug) Kabupaten Purwakarta;
81. Batas Karawang/Purwakarta (Curug)-Purwakarta;
82. Jalan Pahlawan (Kabupaten Purwakarta);
83. Sp. Orion-Cihaliwung (Kabupaten Bandung Barat);
84. Padalarang (Sp.3 Stasion)-Sp. Cisarua (Kabupaten Bandung Barat);
85. Jalan Kolonel Masturi (Kota Cimahi);
86. Batas Cimahi-Cisarua-Lembang (Kota Cimahi);
87. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranagara) Kota Bandung;
88. Jalan Pasirkaliki (Sp.
Pasteur-Sp.
Sukajadi/Eyckman) Kota Bandung;
89. Jalan Sukajadi (Kota Bandung);
90. Jalan Setiabudi (Kota Bandung);
91. Jalan Sukawangi (Kota Bandung);
92. Batas Kota Bandung-Lembang
(Kabupaten Bandung Barat);
93. Jalan Raya Lembang (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
94. Jalan Panorama (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
95. Jalan Grand Hotel (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
96. Lembang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
97. Subang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
98. Jalan Jenderal A. Yani (Kabupaten Subang);
99. Jalan Basuki Rahmat (Kabupaten Purwakarta);
100. Jalan Kapten Halim (Kabupaten Purwakarta);
101. Purwakarta-Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
102. Jalan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
103. Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;
104. Jalan Cagak-Batas Purwakarta/Subang;
105. Sumedang-Batas Sumedang/Subang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
106. Jalan Cagak-Batas Subang/Sumedang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
107. Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
108. Batas Purwakarta/Subang-Subang;
109. Jalan Dangdeur (Kabupaten Subang);
110. Jalan Kapten Tendean (Kabupaten Subang);
111. Jalan Arief Rahman Hakim (Kabupaten Subang);
112. Jalan Mayjen Sutoyo (Kabupaten Subang);
113. Jalan H. Ikhsan (Pamanukan-Kabupaten Subang);
114. Jalan Ion Martasasmita (Pamanukan-Kabupaten Subang);
115. Pamanukan-Pagaden (Kabupaten Subang);
116. Jalan Jenderal A.
Yani (Pagaden-Kabupaten Subang);
117. Jalan Raya Kamarung (Pagaden-Kabupaten Subang);
118. Pagaden-Subang;
119. Jalan Raya Sukamelang (Kabupaten Subang);
120. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kabupaten Subang);
121. Jalan Mesjid Agung (Kabupaten Subang);
122. Jalan S. Parman (Kabupaten Subang);
123. Jalan Kapten Hanafiah (Kabupaten Subang);
124. Subang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
125. Cikamurang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
126. Cijelag-Batas Sumedang/Indramayu;
127. Batas Sumedang/Indramayu-Cikamurang;
128. Jalan Prabu Taji Malela (Kabupaten Sumedang);
129. Sumedang-Situraja (Kabupaten Sumedang);
130. Jalan Raya Situraja (Situraja-Kabupaten Sumedang);
131. Situraja-Darmaraja (Kabupaten Sumedang);
132. Malangbong-Batas Garut/Sumedang;
133. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
134. Jalan Jenderal A.
Yani (Talaga) Kabupaten Majalengka;
135. Majalengka-Talaga (Kabupaten Majalengka);
136. Jalan Cipeucang (Talaga) Kabupaten Majalengka;
137. Talaga-Cikijing (Kabupaten Majalengka);
138. Jalan Kasturi (Cikijing) Kabupaten Majalengka;
139. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
140. Majalengka-Kadipaten(Kabupaten Majalengka);
141. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
142. Jalan Pasar Balong (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
143. Kadipaten (Jalan Pasar Balong)-Batas Majalengka/Indramayu;
144. Batas Majalengka/Indramayu-Jatibarang (Kabupaten Majalengka)
145. Jalan Jenderal A. Yani (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
146. Jalan Mayor Dasuki (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
147. Jalan Ir. Sutami (Kabupaten Indramayu);
148. Pekandangan-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
149. Jalan Letnan Joni (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
150. Karangampel-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
151. Jalan Siliwangi (Jatibarang-Kabupaten Indramayu;
152. Jalan Dewi Sartika (Sumber-Kabupaten Cirebon);
153. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber-Kabupaten Cirebon);
154. Sumber-Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol) Kabupaten Cirebon;
155. Batas Majalengka/Cirebon-Cigasong (Kabupaten Cirebon);
156. Weru-Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber- Kabupaten Cirebon);
157. Sumber-Mandirancan (Jalan P. Kejaksan, Sumber- Kabupaten Cirebon);
158. Mandirancan-Pakembangan (Kabupaten Kuningan);
159. Pakembangan-Bojong (Jalan Linggarjati) Kabupaten Kuningan;
160. Jalan Nyi Mas Ganda Sari (Kabupaten Cirebon);
161. Jalan Ariodinoto (Kota Cirebon);
162. Jalan Kasepuhan (Kota Cirebon);
163. Jalan Pulasaren (Kota Cirebon);
164. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
165. Jalan Kesambi (Kota Cirebon);
166. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Kuningan);
167. Kuningan-Ciawigebang (Kabupaten Kuningan);
168. Jalan Raya Ciawigebang (Ciawigebang-Kabupaten Kuningan);
169. Ciawigebang-Batas Cirebon/Kuningan (Waled);
170. Ciawigebang-Jalaksana (Kabupaten Kuningan);
171. Batas Cirebon/Kuningan (Waled)-Ciledug (Jalan Dewi Sartika) Kab Cirebon;
172. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan P.
Walang Sungsang) Kabupaten Cirebon;
173. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jenderal Suprapto) Kabupaten Cirebon;
174. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya) Kabupaten Cirebon;
175. Ciledug-Losari (Jalan Letjen.
D.I.
Panaitan) Kabupaten Cirebon;
176. Ciledug-Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten P.
Tendean) Kabupaten Cirebon;
177. Oleced-Luragung (Kabupaten Kuningan);
178. Jalan Raya Luragung (Luragung-Kabupaten Kuningan);
179. Luragung-Cibingbin (Kabupaten Kuningan);
180. Cibingbin-Batas Jateng (Penanggapan) Kabupaten Kuningan;
181. Jalan Garuda (Kota Tasikmalaya);
182. Tasikmalaya-Manonjaya-Panaekan/Goler (Kota Tasikmalaya);
183. Panaekan/Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
184. Jalan Raya Cimaragas/Batas Kota Banjar (Kota Banjar);
185. Jalan Perintis Kemerdekaan (Banjar);
186. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Tasikmalaya);
187. Jalan Brigjen Wasita Kusumah (Kota Tasikmalaya);
188. Jalan Letnan Harun (Kota Tasikmalaya);
189. Jalan Gubernur Sewaka (Kota Tasikmalaya);
190. Cisumur-Garuda (Letjen Mashudi) Kota Tasikmalaya;
191. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kota Tasikmalaya);
192. Tasikmalaya-Karangnunggal (Kota Tasikmalaya);
193. Jalan Raya Karangnunggal (Karangnunggal- Kabupaten Tasikmalaya);
194. Karangnunggal-Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
195. Jalan Raya Cipatujah (Cipatujah-Kabupaten Tasikmalaya);
196. Jalan Suherman (Kabupaten Garut);
197. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
198. Jalan Jenderal Sudirman (Kabupaten Garut);
199. Jalan Bratayuda (Kabupaten Garut);
200. Jalan Ciledug (Kabupaten Garut);
201. Garut-Batas Garut/Tasikmalaya (Kabupaten Garut);
202. Batas Garut/Tasikmalaya-Singaparna;
203. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu- Kabupaten Tasikmalaya);
204. Jalan Raya Singaparna (Singaparna-Kabupaten Tasikmalaya);
205. Jalan Pasar (Singaparna-Tasikmalaya);
206. Singaparna-Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
207. Nagreg-Batas Bandung/Garut (Kabupaten Garut);
208. Batas Bandung/Garut-Garut;
209. Jalan Otista (Kabupaten Garut);
210. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
211. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
212. Garut-Cikajang (Kabupaten Garut);
213. Jalan Raya Cikajang (Cikajang-Kabupaten Garut);
214. Cikajang-Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
215. Jalan Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk- Kabupaten Garut);
216. Cikajang-Sumadra (Kabupaten Garut);
217. Sumadra-Bungbulang (Kabupaten Garut);
218. Bungbulang-Sukarame (Kabupaten Garut);
219. Jalan Buah Batu (Sp. 4 Pelajar Pejuang 45-Sp.4 Soekarno Hatta) Kota Bandung;
220. Jalan Terusan Buah Batu (Sp. 4 Soekarno Hatta- Batas Kota/Kabupaten Bandung) Kota Bandung;
221. Jalan Terusan Buah Batu (Batas Kota/Kabupaten Bandung)-Bojongsoang (Kabupaten Bandung);
222. Bojongsoang-Sp.
Munjul (Jalan Siliwangi) Kabupaten Bandung;
223. Sp. Munjul-Ciparay (Jalan Sp. Munjul-Jalan Raya Laswi Ciparay) Kabupaten Bandung;
224. Jalan Raya Laswi (Ciparay-Kabupaten Bandung);
225. Jalan Raya Laswi (s.d. Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah), Majalaya (Kabupaten Bandung);
226. Majalaya (Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah)- Sawahbera (Sp. 3 Cijapati)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Bandung;
227. Kadungora (Leles)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Garut;
228. Jalan Cicendo (Sp. Pajajaran-Sp. Kebonkawung) Kota Bandung;
229. Jalan Kebon Kawung (Sp. Cicendo-Sp. Pasirkaliki) Kota Bandung;
230. Jalan Pajajaran (Sp. Pasirkaliki-Sp. Cicendo) Kota Bandung;
231. Jalan Pasirkaliki (Sp. Kebonkawung-Sp. Pajajaran) Kota Bandung;
232. Jalan Terusan Pasir Koja (Sp. Jamika-Sp. Soekarno Hatta) Kota Bandung;
233. Jalan Peta (Kota Bandung);
234. Jalan BKR (Kota Bandung);
235. Jalan Pelajar Pejuang 45 (Kota Bandung);
236. Jalan Laswi (Kota Bandung);
237. Jalan Ahmad Yani (Sp. Laswi-Sp. Supratman) Kota Bandung;
238. Jalan W.R. Supratman (Kota Bandung);
239. Jalan P. Diponegoro (Kota Bandung);
240. Jalan Cilamaya (Kota Bandung);
241. Jalan Cimandiri (Kota Bandung);
242. Jalan Depan LAN (Kota Bandung);
243. Jalan Cilaki (Kota Bandung);
244. Jalan Aria Jipang (Kota Bandung);
245. Jalan Gasibu Barat (Kota Bandung);
246. Jalan Sentot Alibasyah (Kota Bandung);
247. Jalan Kalitanjung (Kota Cirebon);
248. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber Kabupaten Cirebon);
249. Jalan Sultan Agung (Sumber-Kabupaten Cirebon);
250. Kalijati-Sukamandi (Kabupaten Subang);
251. Sp. Pancuh Tilu-Cikadu (Kabupaten Cianjur);
252. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-Sp. 3 Derwati-Batas Kota Bandung/Jembatan Tol) Kabupaten Bandung;
253. Cipamokolan (Bts. Kota Bandung/Jembatan Tol)- Sp. Manirancan-Jalan Lingkar Luar Majalaya (Kabupaten Bandung);
254. Jalan Bandara Nusawiru (Kabupaten Pangandaran);
255. Jalan Nagreg-Garut (Kabupaten Bandung);
256. Jalan Lingkar Cigugur-Cisantana (Kabupaten Kuningan) (rencana);
257. Jalan Lingkar Timur Selatan (Kabupaten Kuningan) (rencana); dan
258. Jalan Lingkar Sumber-Talun Cisaat (Kabupaten Cirebon) (rencana).
c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) yang meliputi ruas jalan:
1. Cikembar-Jampang Tengah (Kabupaten Sukabumi);
2. Jampang Tengah-Kiaradua (Kabupaten Sukabumi);
3. Sp. Surade-Ujunggenteng (Kabupaten Sukabumi);
4. Jalan Dewi Sartika (Kota Depok);
5. Jalan Siliwangi (Kota Depok);
6. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
7. Sp. Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (Batas Depok/Bogor);
8. Jalan Akses Cikarang Dry Port (Kabupaten Bekasi);
9. Lembang-Maribaya (Kabupaten Bandung Barat)
10. Jangga-Cikamurang (Kabupaten Indramayu);
11. Lebakjati-Rancakalong-Selaawi
(Kabupaten Sumedang);
12. Sp. Kirisik (Wado)-Batas Sumedang/Garut;
13. Wado (Sp. Kirisik)-Batas Sumedang/Majalengka (Kirisik);
14. Jalan Jenderal Sudirman (Talaga-Kabupaten Majalengka);
15. Talaga-Batas Majalengka/Sumedang (Kirisik) Kabupaten Majalengka;
16. Leuwimunding-Rajagaluh (Kabupaten Majalengka);
17. Parapatan-Leuwimunding (Kabupaten Majalengka);
18. Parapatan-Budur (Kabupaten Majalengka);
19. Budur-Susukan-Tegalgubug (Kabupaten Cirebon);
20. Mundu-Gopala(Mundu-Batas Indramayu/Cirebon);
21. Tegalgubug-Arjawinangun-Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala));
22. Kalipucang-Majingklak (Kabupaten Pangandaran);
23. Kadungora (Leles)-Cibatu-Sasakbeusi (Kabupaten Garut);
24. Kiarakohok (Sp.
Cilauteureun)-Cilauteureun (Kabupaten Garut);
25. Palumbonsari-Johar-Tegalloa (Loji) Kabupaten Karawang;
26. Tegalloa (Loji)-Baged/Jagatamu (Batas Kabupaten Karawang/Bogor);
27. Cariu-Jagatamu/Baged (Batas Kabupaten Bogor/Karawang);
28. Waluran-Mareleng-Palangpang (Kabupaten Sukabumi);
29. Palangpang-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
30. Sp. 3 Loji (Tegalnyampai)-Cibutun (Kabupaten Sukabumi);
31. Cibutun-Balewer (Kabupaten Sukabumi);
32. Balewer-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
33. Patrol-Haurgeulis-Bantarwaru (Kabupaten Indramayu);
34. Rajamandala-Cipeundeuy-Cikalong (Kabupaten Bandung Barat);
35. Simpang Muara Cikadu-Sp. Pancuh Tilu (Kabupaten Cianjur);
36. Cikadu-Kebon Muncang-Batas Kabupaten Bandung/Cianjur;
37. Batas Kabupaten Bandung/Cianjur-Pondok Datar;
38. Sp.
3 Panenjoan-Sawahbera (Sp.
3 Cijapati) Kabupaten Bandung;
39. Parakan Muncang-Sp. 3 Panenjoan (Kabupaten Bandung);
40. Parakan Muncang-Warung Simpang (Kabupaten Sumedang);
41. Sp. 3 Pamoyanan-Suryalaya-Warudoyong (Batas Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis);
42. Warudoyong (Bts.
Kabupaten.
Tasikmalaya/Ciamis)-Sp.
3 Winduraja (Kawali) Kabupaten Tasikmalaya;
43. Alternatif Majalaya-Cijapati (Kabupaten Bandung);
44. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
45. Banjaran-Soreang (Kabupaten Bandung);
46. Bojong Lama Taruma (Kabupaten Bekasi);
47. Batas Purwakarta-Subang (Kabupaten Subang)
48. Chairil Anwar (Kota Bekasi);
49. Cibiru-Lembang (Kabupaten Bandung);
50. Cihampelas-Gununghalu (Kabupaten Bandung Barat);
51. Cikarang-Sukatani (Kabupaten Bekasi);
52. Cisarua-Lembang (Kabupaten Bandung);
53. Darmaraja-Wado (Batas Sumedang/Garut);
54. Gununghalu-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
55. Hankam Raya (Kota Bekasi);
56. Jalan Inspeksi Kalimalang (Kota Bekasi);
57. Jalan A. Yani (Kota Bandung);
58. Jalan Cikutra (Kota Bandung);
59. Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
60. Jalan Ibrahim Adjie (Kota Bandung);
61. Jampang Tengah-Kiara Dua (Kabupaten Sukabumi);
62. Jatimakmur (Kota Bekasi);
63. Jatiwaringin (Kota Bekasi);
64. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu- Kabupaten Tasikmalaya);
65. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Sukabumi);
66. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
67. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
68. Jalan Nyi Mas Gandasari (Kota Cirebon);
69. Jalan Pasar (Kabupaten Tasikmalaya);
70. Jalan Raya Luragung (Kabupaten Kuningan);
71. Jalan Ry. Pelabuhan (Kabupaten SuKabupatenumi);
72. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
73. Jalan Bhayangkara I (Kabupaten Karawang);
74. Jalan Surotokunto (Kabupaten Karawang);
75. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Karawang);
76. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
77. Jalan Tuparev I (Kabupaten Karawang);
78. Jalan Al-Fathu-Jalan Terusan Al-Fathu (Kabupaten Bandung);
79. Jalan Pahlawan (Kabupaten Bogor);
80. Kaliabang (Kota Bekasi);
81. Kalimalang (Kota Bekasi);
82. Kedung Jaya (Kabupaten Bekasi);
83. Ki Hajar Dewantara (Kabupaten Bekasi);
84. Kranggan (Kota Bekasi);
85. Lingkar Utara (Kota Bekasi);
86. Manunggal VII (Kabupaten Karawang);
87. Masjid Nurul Ikhsan (Kota Bekasi);
88. MT Haryono (Kabupaten Bekasi);
89. Pebayuran-Bekasi (Kabupaten Bekasi);
90. Pekayon Raya (Kota Bekasi);
91. Pertamina (Kabupaten Bekasi);
92. Raya Babelan (Kabupaten Bekasi);
93. Raya Jatiasih (Kota Bekasi);
94. Raya Pejuang (Kota Bekasi);
95. Raya Pondok Gede (Kota Bekasi);
96. Raya Sukatani (Kabupaten Bekasi);
97. Telgasari-Tempuran (Kabupaten Karawang);
98. Wibawa Mukti (Kota Bekasi);
99. Bojongsoang-Dayeuh Kolot (Kabupaten Bandung);
100. Pasir Gombong-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
101. Ancaen–Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
102. Angsana-Gunungkelir/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kab Tasikmalaya);
103. Bojonghaur-Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
104. Bolang-Suniabana/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
105. Cibatu-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
106. Cibatu-Ciwilis/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
107. Cikatomas- Cilumba/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
108. Cineam-Sirnajaya-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
109. Cisaar-Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Ciamis);
110. Cisempur-Sukarame/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
111. Gunungkelir-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
112. Gunungkelir-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
113. Pangalengan-Pintu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
114. Papayan-Cikalong/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya);
115. Pasirkanyere-Cibatu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
116. Pintu-Santosa/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
117. Rancabakung-Cibatu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
118. Santosa-Cibutarua/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung); dan
119. Cirebon Outer Ring Road (CORR) Kota Cirebon (rencana).
(5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Khusus Tambang (Kabupaten Bogor) dan Jalan Khusus pendukung pariwisata (Kabupaten Garut).
(6) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. Jalan Tol Jagorawi (JB01);
2. Taman Mini-Hankam Raya (JORR E1) (JB09);
3. Hankam Raya-Cikunir (JORR E1U) (JB10);
4. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 1-2 (Jagorawi- Kukusan) (JB16);
5. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Cipinang-Jaka Sampurna) (JB17);
6. Depok-Antasari Seksi 1 (Antasari-Brigif/Cinere) (JB18);
7. Bogor Ring Road Seksi 1-2 (JB19);
8. Jakarta-Cikampek (JW03);
9. Jakarta-Cikampek II Elevated (JW04);
10. Cikopo-Palimanan (Cikampek Palimanan) (JW05);
11. Palimanan-Cirebon/Kanci (JW06);
12. Kanci-Pejagan (JW07);
13. Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) (JW23);
14. Cikampek-Purwakarta-Padalarang (JW26);
15. Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW27);
16. Soreang-Pasir Koja (JW28);
17. Jalan Tol Jatiasih-Cikunir;
18. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 3 (Kukusan-Cinere) (JB16) (rencana);
19. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2B Marga Jaya- Tambun) (JB17) (rencana);
20. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Koneksi Tol Wiyoto Wiyono) (JB17);
21. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Jaka Sampurna-Jalan Hasibuan) (JB17) (rencana);
22. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojonggede) (JB18) (rencana);
23. Bogor Ring Road Seksi 3A (Sp. Yasmin-Sp. Semplak) (JB19);
24. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 1 (Cibitung-Telaga Asih) (JB20);
25. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 2-4 (Telaga Asih- Cilincing) (JB20) (rencana);
26. Cimanggis-Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya- Cibitung) (JB21) (rencana);
27. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 1 (Serpong-Pamulang) (JB22);
28. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 2 (Pamulang-Cinere) (JB22) (rencana);
29. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket I & II (Jatiasih-Taman Mekar) (JW22) (rencana);
30. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III (Taman Mekar- Sadang) (JW22) (rencana);
31. Ciawi-Sukabumi Seksi 2-3 (Cigombong-Sukabumi Barat) (JW23) (rencana);
32. Ciawi-Sukabumi Seksi 4 (Sukabumi Barat-Sukabumi Tengah) (JW23) (rencana);
33. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1-2 (Cileunyi- Sumedang) (JW29);
34. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 3 (Sumedang – Cimalaka) (JW29);
35. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 (Cimalaka – Dawuan) (JW29);
36. Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Seksi 1A, 1B, 2 (Gedebage-Tasikmalaya) (JW30) (rencana);
37. Depok-Antasari (JB18) (rencana);
38. Bogor Ring Road (JB19);
39. Bogor Ring Road (Caringin-Salabenda) (JB19.1) (rencana);
40. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) (JB39) (rencana);
41. Bogor-Serpong (via Parung) (JORR III) (JB40) (rencana);
42. Cikunir-Karawaci (Elevated) (JB44) (rencana);
43. Cikunir-Ulujami (JORR Elevated) (JB45) (rencana);
44. Sukabumi-Ciranjang (JW24) (rencana);
45. Ciranjang-Padalarang (JW25) (rencana);
46. Akses Bandara Kertajati (JW 29.1) (rencana);
47. Gedebage-Tasikmalaya – Cilacap (JW30) (rencana);
48. Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR) (JW31) (rencana);
49. Akses Pelabuhan Patimban (JW43) (rencana);
50. Cibadak-Pelabuhanratu (JW61) (rencana);
51. North-South Link Bandung (JW64/ Pengembangan Tol dalam kota Bandung kelanjutan Jalan Tol Soreang- Pasirkoja (rencana);
52. Lingkar Selatan Bandung (JW66.2) (rencana);
53. Akses Patimban Extend (JW88) (rencana);
54. Karawang Barat-JORR II (Babelan) (JB38) (rencana);
55. Pulogebang-JORR II (JB49) (rencana);
56. Pasar Jumat-Parung (JB50) (rencana);
57. Cirebon-Kuningan (JW59) (rencana);
58. Soreang-Ciwidey-Cidaun (JW60) (rencana);
59. Cipularang-Lembang (JW65) (rencana);
60. Bandung Utara Toll Road (JW66.1) (rencana);
61. Caringin-Cianjur (Akses Puncak) (JW82) (rencana);
62. Cikarang-Ciranjang (JW42) (rencana);
63. Kuningan-Tasikmalaya (JW58) (rencana);
64. Cilincing-Bekasi (NCICD) (JB37) (rencana);
65. Balongan-Cirebon (rencana);
66. Banjar-Pangandaran (rencana);
67. Interchange Cikamurang (rencana);
68. Kertajati – Losarang (rencana);
69. Jalan Akses Cisumdawu (rencana);
70. Losarang-Balongan (rencana);
71. Losarang-Patimban (rencana);
72. Palasah-Jatibarang- Indramayu (rencana); dan
73. Interchange Cipali (Manyingsal)–Patimban (rencana).
(7) Terminal penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian; dan
b. terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
(8) Terminal barang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Daerah Kota Bandung;
b. Daerah Kota Bogor (rencana);
c. Daerah Kabupaten Bekasi; dan
d. Daerah Kabupaten Bandung.
(9) Jembatan timbang yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Gentong, Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b. Sindang Rasa, Daerah Kabupaten Ciamis;
c. Tomo, Daerah Kabupaten Sumedang;
d. Losarang, Daerah Kabupaten Indramayu;
e. Balonggadu, Daerah Kabupaten Karawang;
f. Cibaragalan, Daerah Kabupaten Purwakarta;
g. Bojong, Daerah Kabupaten Cianjur; dan
h. Kemang Bogor, Daerah Kabupaten Bogor.
Article 11
(1) Jaringan jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dapat berubah status dan fungsinya.
(2) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai kewenangan masing- masing.
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang;
e. terminal barang; dan
f. jembatan timbang.
(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri; dan
b. jalan kolektor.
(3) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jalan arteri primer yang meliputi:
1. Jalan Sultan Agung (Kota Bekasi);
2. Jalan Sudirman (Kota Bekasi);
3. Jalan A. Yani (Kota Bekasi);
4. Jalan Cut Mutia (Kota Bekasi);
5. Jalan Juanda (Kota Bekasi);
6. Jalan Diponegoro (Tambun – Kabupaten Bekasi);
7. Jalan Hasanudin (Tambun – Kabupaten Bekasi);
8. Jalan Raya Bitung (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
9. Jalan Fatahillah (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
10. Jalan R.E. Martadinata (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
11. Fly Over Cikarang (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
12. Jalan Gatot Subroto (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
13. Jalan Urip Sumoharjo (Cikarang – Kabupaten Bekasi);
14. Bts. Kota Cikarang - Bts. Kota Karawang;
15. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
16. Lingkar Karawang (Kabupaten Karawang);
17. Bts. Kota Karawang - Bts. Kota Cikampek (Kabupaten Karawang);
18. Jalan Raya Dawuan (Cikampek - Kabupaten Karawang);
19. Jalan Jend. A. Yani (Cikampek - Kabupaten Karawang);
20. Bts. Kota Cikampek - Bts. Kabupaten Subang/ Karawang;
21. Jalan Jend.
Sudirman (Cikampek - Kabupaten Karawang);
22. Jalan Raya Jatisari (Cikampek - Kabupaten Karawang);
23. Bts.
Kabupaten Subang/Karawang - Bts.
Kota Pamanukan;
24. Jalan Eyang Tirtayasa (Pamanukan – Kabupaten Subang);
25. Bts. Kota Pamanukan – Sewo (Kabupaten Subang);
26. Jalan H. Syahbana (Pamanukan - Kabupaten Subang);
27. Sewo – Lohbener (Kabupaten Indramayu);
28. Jatibarang – Langut (Kabupaten Indramayu);
29. By Pass Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
30. Jatibarang - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan);
31. Bts. Kabupaten Indramayu/Crb (Cadang Pinggan) - Bts. Kota Palimanan (Kabupaten Cirebon);
32. Jalan Raya Palimanan 2 (Palimanan – Kabupaten Cirebon);
33. Bts. Kota Palimanan - Bts. Kota Cirebon;
34. Jalan Raya Palimanan I (Palimanan - Kabupaten Cirebon);
35. Jalan Raya Jamblang (Kabupaten Cirebon);
36. Jalan Raya Klangenan (Kabupaten Cirebon);
37. Jalan Brigjen. Darsono (Kabupaten Cirebon);
38. Jalan Jend. A. Yani (Kota Cirebon);
39. Jalan Pilangsari (Kabupaten Cirebon);
40. Jalan Slamet Riyadi (Kabupaten Cirebon);
41. Jalan Siliwangi (Kabupaten Cirebon);
42. Lohbener - Bts.
Kota Indramayu (Kabupaten Indramayu);
43. Jalan Soekarno-Hatta (Kabupaten Indramayu);
44. Jalan Diponegoro (Kota Cirebon);
45. Jalan Kapten Samadikun (Kota Cirebon);
46. Jalan Sisingamangaraja (Kota Cirebon);
47. Jalan Benteng (Kota Cirebon);
48. Jalan Yos Sudarso (Kota Cirebon);
49. Bts. Kota Cirebon - Losari (Bts. Prov. Jateng);
50. Jalan Kasunean (Kota Cirebon);
51. Jalan Kalijaga (Kota Cirebon);
52. Bogor - Ciawi (Jalan Raya Tajur) (Kabupaten Bogor);
53. Ciawi – Benda (Kabupaten Bogor);
54. Benda - Bts. Kota Cibadak (Kabupaten Sukabumi);
55. Jalan Siliwangi (Cicurug - Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Siliwangi (Parungkuda - Kabupaten Sukabumi);
57. Jalan Suryakencana (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
58. Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
59. Jalan Raya Siliwangi (Cibadak - Kabupaten Sukabumi);
60. Jalan Raya Cibolang (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
61. Jalan Raya Cisaat (Cisaat - Kabupaten Sukabumi);
62. Jalan K.H. Sanusi (Kabupaten Sukabumi);
63. Jalan Bhayangkara (Kota Sukabumi);
64. Jalan Suryakencana (Kota Sukabumi);
65. Jalan Rumah Sakit (Kota Sukabumi);
66. Jalan Siliwangi (Kota Sukabumi);
67. Jalan Letjen. Kosasih (Kota Sukabumi);
68. Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten) (Kota Sukabumi);
69. Gekbrong (Bts. Kabupaten) - Bts. Kota Cianjur;
70. Jalan Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
71. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kabupaten Cianjur);
72. Lingkar Cianjur
73. Bts. Kota Cianjur – Citarum (Kabupaten Cianjur);
74. Jalan Raya Bandung (Kabupaten Cianjur);
75. Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang (Kabupaten Bandung Barat);
76. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
77. Eks Toll Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat);
78. Jalan Raya Rajamandala (Rajamandala - Kabupaten Bandung Barat);
79. Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung (Kabupaten Bandung Barat);
80. Jalan Raya Padalarang (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
81. Jalan Raya Cimahi (Kota Cimahi);
82. Jalan Raya Cibabat (Kota Cimahi);
83. Jalan Cibeureum (Kota Bandung);
84. Jalan Sudirman (Kota Bandung);
85. Jalan Rajawali Barat (Kota Bandung);
86. Jalan Nurtanio (Kota Bandung);
87. Jalan Abdul Rahman Saleh (Kota Bandung);
88. Jalan Pajajaran (Kota Bandung);
89. Jalan Pasir Kaliki (Kota Bandung);
90. Jalan Sukarno - Hatta (Kota Bandung);
91. Jalan Gede Bage (Kota Bandung);
92. Cinunuk - Cileunyi Kulon (Jalan Laboratorium) (Kabupaten Bandung);
93. Bts. Kota Bandung - Bts. Kota Cileunyi (Kabupaten Bandung);
94. Jalan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Kota Bandung);
95. Jalan Pasteur - Dr. Djundjunan (Kota Bandung);
96. Jalan Surapati (Kota Bandung);
97. Jalan Khp Hasan Mustopa / Suci (Kota Bandung);
98. Jalan Raya Sindanglaya (Kota Bandung);
99. Jalan Raya Ujung Berung (Kota Bandung);
100. Jalan Raya Cipadung (Kota Bandung);
101. Jalan Cibiru (Kota Bandung);
102. Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek – Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) (Kabupaten Bandung);
103. Jalan Raya Cipacing (Cileunyi – Kabupaten Bandung);
104. Jalan Raya Rancaekek (Rancaekek - Kabupaten Bandung);
105. Nagreg - Bts. Kabupaten Bandung/Garut (Kabupaten Bandung);
106. Bts. Kabupaten Bandung/Garut - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut;
107. Jalan Raya Limbangan (Limbangan – Kabupaten Garut);
108. Jalan Raya Malangbong (Malangbong) (Kabupaten Garut/Kabupaten Tasikmalaya);
109. Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Garut – Ciawi (Kabupaten Tasikmalaya);
110. Jalan Raya Ciawi (Ciawi – Kabupaten Tasikmalaya);
111. Rajapolah - Bts. Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis (Kabupaten Tasikmalaya/Kabupaten Ciamis);
112. Bts.
Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis – Ancol (Kabupaten Ciamis);
113. Ancol - Bts. Kota Ciamis (Kabupaten Ciamis);
114. Jalan Sudirman (Kabupaten Ciamis);
115. Bts. Kota Ciamis - Bts. Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
116. Jalan Karangkamulyan (Ciamis - Banjar);
117. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Ciamis);
118. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Ciamis);
119. Jalan Raya Banjar (Kota Banjar);
120. Bts. Kota Banjar - Bts. Prov. Jateng (Kota Banjar);
121. Jalan Raya Majenang (Kota Banjar);
122. Pangandaran - Kali Pucang (Kabupaten Pangandaran);
123. Kali Pucang - Bts.
Prov.
Jateng (Kabupaten Pangandaran);
124. Gandaria - Cilodong/Bts. Depok (Kota Depok);
125. Cilodong/Bts. Depok - Bts. Kota Bogor;
126. Jalan Pajajaran (Kota Bogor);
127. Jalan Raya Kedunghalang (Kota Bogor);
128. Bts. Kabupaten Karawang/Pwk - Sadang (Cikampek - Sadang) (Kabupaten Purwakarta);
129. Jalan Ir.H.Juanda (Cikampek – Kabupaten Karawang);
130. Jalan By Pass Jomin (Cikampek – Kabupaten Karawang);
131. Sadang - Bts.
Kota Purwakarta (Kabupaten Purwakarta);
132. Jalan Veteran/Tuparev (Kabupaten Purwakarta);
133. Jalan Jend. Sudirman (Kabupaten Purwakarta);
134. Jalan R.E. Martadinata (Kabupaten Purwakarta);
135. Jalan Basuki Rachmat (Kabupaten Purwakarta);
136. Bts.
Kota Purwakarta – Cisomang (Kabupaten Purwakarta);
137. Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga (Kabupaten Purwakarta);
138. Jalan Ibrahim (Kabupaten Purwakarta);
139. Jalan Jend. A. Yani (Kabupaten Purwakarta);
140. Jalan Raya Ciganea (Kabupaten Purwakarta);
141. Cisomang - Bts.
Kota Padalarang (Kabupaten Purwakarta);
142. Jalan Raya Purwakarta (Padalarang – Kabupaten Bandung Barat);
143. Jalan Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi – Jatinangor (Kabupaten Bandung);
144. Jatinangor - Bts.
Kota Sumedang (Kabupaten Sumedang);
145. Jalan Raya Jatinangor (Jatinangor – Kabupaten Sumedang);
146. Jalan Raya Tanjungsari (Tanjungsari – Kabupaten Sumedang);
147. Jalan Pangeran Kornel (Kabupaten Sumedang);
148. Jalan Palasari (Kabupaten Sumedang);
149. Bts. Kota Sumedang – Cijelag (Kabupaten Sumedang);
150. Jalan Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Kabupaten Sumedang);
151. Cijelag – Kadipaten (Kabupaten Sumedang);
152. Bts. Kota Kadipaten - Bts. Kabupaten Majalengka/ Cirebon (Prapatan);
153. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten – Kabupaten Majalengka);
154. Jalan Raya Jatiwangi (Jatiwangi – Kabupaten Majalengka);
155. Bts. Kabupaten Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts.
Kota Palimanan (Kabupaten Majalengka);
156. Jalan Raya Palimanan 3 (Palimanan – Kabupaten Cirebon);
157. Cirebon - Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon
158. Jalan Kanggraksan (Kota Cirebon);
159. Jalan Jend. Sudirman (Kota Cirebon);
160. Bts. Kabupaten Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan (Kabupaten Kuningan);
161. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
162. Jalan Cirendang (Kabupaten Kuningan);
163. Jalan Pangeran Sang Adipati (Kabupaten Kuningan);
164. Jalan Raya Sukamulya (Kabupaten Kuningan);
165. Jalan Veteran (Kabupaten Kuningan);
166. Bts.
Kota Kuningan - Bts.
Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung);
167. Bts. Kabupaten Kuningan/Majalengka (Cipasung) – Cikijing;
168. Cikijing - Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur);
169. Bts. Kabupaten Majalengka/Ciamis (Cageur) - Bts.
Kota Ciamis;
170. Jalan Siliwangi (Kawali – Kabupaten Ciamis);
171. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Ciamis);
172. Bts. Kota Banjar - Kali Pucang (Kota Banjar);
173. Jalan Parangsari (Kota Banjar);
174. Jalan Letjen. Suwarto (Kota Banjar);
175. Jalan Raya Batulawang (Kota Banjar);
176. Jalan Raya Banjarsari (Banjarsari – Kota Banjar);
177. Jalan Raya Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
178. Lingkar Nagreg (Kabupaten Bandung);
179. Lingkar Gentong (Kabupaten Tasikmalaya);
180. Akses Tol Kalihurip (Dawuan) – Karawang (Kabupaten Karawang);
181. Cimareme – Batujajar (Kabupaten Bandung Barat);
182. Batujajar – Soreang (Kabupaten Bandung Barat);
183. Akses Tol Cileunyi - Bandung (Ex Terminal);
184. Jatinangor - Akses Tol Cileunyi; dan
185. Lingkar Gentong (rencana) (Kabupaten Tasikmalaya).
(4) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang meliputi ruas jalan:
1. Lingkar Indramayu (Kabupaten Indramayu) – Karangampel;
2. Jalan Mulia Asri (Kabupaten Indramayu);
3. Karangampel - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu (Singakerta) (Kabupaten Cirebon);
4. Bts.KabupatenCirebon/Indramayu (Singakerta) - Bts.Kota Cirebon (Kabupaten Cirebon/Kota Cirebon);
5. Jalan Raya Panyindangan (Kota Cirebon);
6. Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga (Kabupaten Bogor);
7. Jalan Raya Jasinga (Jasinga - Kabupaten Bogor);
8. Jalan Cigelung Baru (Jasinga – Kabupaten Bogor);
9. Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang (Kabupaten Bogor);
10. Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang – Kabupaten Bogor);
11. Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor (Kabupaten Bogor);
12. Jalan Abd. Bin Nuh (Kota Bogor);
13. Jalan Raya Dramaga (Kabupaten Bogor);
14. Jalan Dramaga II (Kabupaten Bogor);
15. Bts. Kota Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
16. Jalan Raya Rajapolah (Rajapolah – Kabupaten Tasikmalaya);
17. Jalan Raya Indihiang (Indihiang – Kabupaten Tasikmalaya);
18. Jalan RE. Martadinata (Kota Tasikmalaya);
19. Bts. Kota Tasikmalaya – Ancol (Kota Tasikmalaya);
20. Jalan Moch. Hatta (Kota Tasikmalaya);
21. Jalan Raya Ciamis (Kota Tasikmalaya);
22. Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok (Kabupaten Sukabumi);
23. Cisolok - Sp. Kr. Hawu (Kabupaten Sukabumi);
24. Jalan Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
25. Jalan Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
26. Jalan Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
27. Jalan Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu) (Kabupaten Sukabumi);
28. Jalan Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan) (Kabupaten Sukabumi);
29. Bagbagan – Jampangkulon (Kabupaten Sukabumi);
30. Jampangkulon – Surade (Kabupaten Sukabumi);
31. Surade - Tegalbuleud (Cibuni) (Kabupaten Sukabumi);
32. Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
33. Sindangbarang – Cidaun (Kabupaten Cianjur);
34. Cidaun - Cisela – Cilaki (Kabupaten Cianjur);
35. Cilaki - Rancabuaya – Cijayana (Kabupaten Cianjur);
36. Cijayana - Sp. Cilauteuren (Kabupaten Garut);
37. Sp. Cileuteuren – Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
38. Pameungpeuk – Cikaengan (Kabupaten Garut);
39. Cikaengan – Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
40. Cipatujah – Kalapagenep (Kabupaten Tasikmalaya);
41. Kalapagenep – Cimerak (Kabupaten Tasikmalaya);
42. Cimerak - Bts. Kota Pangandaran (Kabupaten Pangandaran);
43. Jalan Merdeka (Kabupaten Pangandaran);
44. Gandaria/Bts.Depok/Tangerang - Bts.Depok/ Bgr (Ciputat-Bogor) (Kota Depok);
45. Bts. Depok/Bogor – Bogor (Kota Depok);
46. Kemang – Kedunghalang (Kota Bogor);
47. Ciawi – Puncak (Kabupaten Bogor);
48. Jalan Raya Ciawi (Kabupaten Bogor);
49. Puncak - Bts. Kota Cianjur (Kabupaten Bogor);
50. Jalan Ir. H. Juanda (Kabupaten Cianjur);
51. Jalan Dr. Muwardi (Kabupaten Cianjur);
52. Jalan Ciloto (Puncak – Kabupaten Bogor);
53. Bts. Kota Cibadak – Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
54. Jalan Perintis Kemerdekaan (Cibadak – Kabupaten Sukabumi);
55. Cikembang – Bagbagan (Kabupaten Sukabumi);
56. Jalan Trans Yogi (Kota Depok);
57. Jalan Letda Natsir (Cikeas – Kabupaten Bogor);
58. Cimanggis – Nagrak (Kabupaten Bogor);
59. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Depok);
60. Jalan Margonda Raya (Kota Depok);
61. Jalan Arif Rahman Hakim (Kota Depok);
62. Jalan Teratai Raya (Kota Depok);
63. Jalan Nusantara (Kota Depok);
64. Jalan Raya Sawangan (Kota Depok);
65. Jalan Muchtar Raya (Kota Depok);
66. Jalan Sawangan Raya (Kota Depok);
67. Jalan Lingkar Selatan Soreang – Ciwidey (Kabupaten Bandung);
68. Jalan Raya Ciwidey (Kabupaten Bandung);
69. Jalan Bhayangkara (Kabupaten Bandung);
70. Ciwidey – Rancabali (Kabupaten Bandung);
71. Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur (Kabupaten Bandung);
72. Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul – Cidaun (Kabupaten Bandung); dan
73. Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan) (rencana) Kab Ciamis.
b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) yang meliputi ruas jalan:
1. Jalan Siliwangi (Kabupaten Kuningan);
2. Jalan Kartini (Kota Bekasi);
3. Jalan Siliwangi (Kota Bekasi);
4. Narogong-Cileungsi (Kabupaten Bogor);
5. Cileungsi-Cibinong (Citeureup-Kabupaten Bogor);
6. Jalan Mayor Oking (Citeureup-Kabupaten Bogor);
7. Jalan Mayor Oking (Cibinong-Kabupaten Bogor);
8. Jalan Kopo (Sp. Jalan Peta-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
9. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
10. Jalan Moh.
Toha (Sp.
Jalan BKR-Batas Kota/Kabupaten Bandung);
11. Jalan Raya Dayeuhkolot (Dayeuhkolot-Kabupaten Bandung);
12. Dayeuhkolot-Banjaran (Kabupaten Bandung);
13. Jalan Raya Banjaran (Banjaran-Kabupaten Bandung);
14. Banjaran–Pangalengan (Kabupaten Bandung);
15. Jalan Raya Cisewu (Pangalengan-Kabupaten Bandung);
16. Pangalengan-Cukul (Batas Bandung/Garut) (Kabupaten Garut);
17. Cukul (Batas Bandung/Garut)-Sp.
Genteng (Kabupaten Garut);
18. Sp. Genteng-Sp. Talegong (Sukamulya-Kabupaten Garut);
19. Sp.
Talegong (Sukamulya)-Cisewu-Sukarame- Rancabuaya (Palembuhan- Kab Garut);
20. Jalan Gatot Subroto (Kota Cimahi);
21. Jalan Baros (Kota Cimahi);
22. Simpang Leuwigajah-Nanjung (Kota Cimahi);
23. Nanjung-Patrol (Kota Cimahi);
24. Sp3. Perintis Kemerdekaan (Pasir Hayam)-Cibeber (Kabupaten Cianjur);
25. Jalan Raya Cibeber (Cibeber-Kabupaten Cianjur);
26. Cibeber-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
27. Jalan Raya Sukanagara (Sukanagara-Kabupaten Cianjur);
28. Sukanagara-Sindangbarang (Kabupaten Cianjur);
29. Jalan Raya Sukanagara (Sindangbarang- Kab Cianjur);
30. Jalan Jenderal A. Yani (Kota Sukabumi);
31. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kota Sukabumi);
32. Jalan RH. Didi Sukardi (Kota Sukabumi);
33. Jalan Raya Baros (Kota Sukabumi);
34. Sukabumi (Baros)-Sagaranten (Kabupaten Sukabumi);
35. Jalan Raya Sagaranten (Sagaranten);
36. Jalan Pembangunan (Kota Sukabumi);
37. Jalan Sarasa (Kota Sukabumi);
38. Jalan Garuda (Kota Sukabumi);
39. Jalan Gudang (Sagaranten–Kabupaten Sukabumi);
40. Sagaranten-Tegalbuleud (Kabupaten Sukabumi);
41. Jalan Raya Pelabuhan (Kota Sukabumi);
42. Sukabumi-Cikembar (Kabupaten Sukabumi);
43. Jalan Sejahtera (Kota Sukabumi);
44. Jalan Cemerlang (Kota Sukabumi);
45. Jalan Lingkar Sukabumi (Kabupaten Sukabumi);
46. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan I) Kabupaten Sukabumi;
47. Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang-Pelabuhan II) (Kabupaten Sukabumi);
48. Jalan Lingkar Sukabumi (Baros-Jalan Pembangunan) Kabupaten Sukabumi;
49. Jalan Lingkar Mesjid Raudatul Irvan (Cisaat, Cibolang, Kabupaten Sukabumi);
50. Cikembar-Cikembang (Kabupaten Sukabumi);
51. Jalan Bhayangkara (Pelabuhan Ratu-Kabupaten Sukabumi);
52. Cibadak-Cikidang-Pelabuhanratu (Kabupaten Sukabumi);
53. Sp. Karanghawu-Batas Provinsi Banten (Cikotok) Kabupaten Sukabumi;
54. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang-Kabupaten Bogor);
55. Parungpanjang-Bunar (Kabupaten Bogor);
56. Batas Tangerang/Bogor-Parung (Kabupaten Bogor);
57. Jalan Siliwangi (Kota Bogor);
58. Jalan Lawang Gintung (Kota Bogor);
59. Jalan Pahlawan (Kota Bogor);
60. Jalan Empang-R. Saleh Syarief Bustaman (Kota Bogor);
61. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bogor);
62. Jalan Jenderal Sudirman (Kota Bogor);
63. Jalan Pemuda (Kota Bogor);
64. Jalan Kebon Pedes (Kota Bogor);
65. Pondok Rajeg-Jalan Harapan Jaya (Cibinong- Kabupaten Bogor);
66. Jalan Harapan Jaya (Cibinong)-Batas Kota Bogor (Kedunghalang) Kabupaten Bogor;
67. Batas Kota Bogor (Kedunghalang)-Sp.3 Kedung Halang;
68. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Bekasi);
69. Jalan Perjuangan (Kota Bekasi);
70. Mekarmukti-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
71. Cibarusah-Mekarmukti (Kabupaten Bekasi);
72. Cibarusah-Cibucil (Kabupaten Bekasi);
73. Jalan Proklamasi (Kabupaten Karawang);
74. Tanjungpura-Batujaya (Batas Bekasi/Karawang);
75. Cileungsi-Cibeet (Kabupaten Bekasi);
76. Selajambe-Cibogo-Cibeet (Kabupaten Cianjur);
77. Rajamandala-Jembatan Citarum Lama (Kabupaten Cianjur);
78. Jembatan Citarum Lama-Cihaur Wangi/Cipeuyeum (Kabupaten Cianjur);
79. Sp. Purwakarta-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta);
80. Kosambi-Batas Karawang/Purwakarta (Curug) Kabupaten Purwakarta;
81. Batas Karawang/Purwakarta (Curug)-Purwakarta;
82. Jalan Pahlawan (Kabupaten Purwakarta);
83. Sp. Orion-Cihaliwung (Kabupaten Bandung Barat);
84. Padalarang (Sp.3 Stasion)-Sp. Cisarua (Kabupaten Bandung Barat);
85. Jalan Kolonel Masturi (Kota Cimahi);
86. Batas Cimahi-Cisarua-Lembang (Kota Cimahi);
87. Jalan Pajajaran (akses Bandara Husein Sastranagara) Kota Bandung;
88. Jalan Pasirkaliki (Sp.
Pasteur-Sp.
Sukajadi/Eyckman) Kota Bandung;
89. Jalan Sukajadi (Kota Bandung);
90. Jalan Setiabudi (Kota Bandung);
91. Jalan Sukawangi (Kota Bandung);
92. Batas Kota Bandung-Lembang
(Kabupaten Bandung Barat);
93. Jalan Raya Lembang (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
94. Jalan Panorama (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
95. Jalan Grand Hotel (Lembang-Kabupaten Bandung Barat);
96. Lembang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
97. Subang-Batas Kabupaten Bandung/Kabupaten Subang;
98. Jalan Jenderal A. Yani (Kabupaten Subang);
99. Jalan Basuki Rahmat (Kabupaten Purwakarta);
100. Jalan Kapten Halim (Kabupaten Purwakarta);
101. Purwakarta-Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
102. Jalan Wanayasa (Kabupaten Purwakarta);
103. Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;
104. Jalan Cagak-Batas Purwakarta/Subang;
105. Sumedang-Batas Sumedang/Subang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
106. Jalan Cagak-Batas Subang/Sumedang (Cikaramas) Kabupaten Sumedang;
107. Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
108. Batas Purwakarta/Subang-Subang;
109. Jalan Dangdeur (Kabupaten Subang);
110. Jalan Kapten Tendean (Kabupaten Subang);
111. Jalan Arief Rahman Hakim (Kabupaten Subang);
112. Jalan Mayjen Sutoyo (Kabupaten Subang);
113. Jalan H. Ikhsan (Pamanukan-Kabupaten Subang);
114. Jalan Ion Martasasmita (Pamanukan-Kabupaten Subang);
115. Pamanukan-Pagaden (Kabupaten Subang);
116. Jalan Jenderal A.
Yani (Pagaden-Kabupaten Subang);
117. Jalan Raya Kamarung (Pagaden-Kabupaten Subang);
118. Pagaden-Subang;
119. Jalan Raya Sukamelang (Kabupaten Subang);
120. Jalan Otto Iskandar Dinata (Kabupaten Subang);
121. Jalan Mesjid Agung (Kabupaten Subang);
122. Jalan S. Parman (Kabupaten Subang);
123. Jalan Kapten Hanafiah (Kabupaten Subang);
124. Subang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
125. Cikamurang-Bantarwaru (Batas Kabupaten Subang/Indramayu);
126. Cijelag-Batas Sumedang/Indramayu;
127. Batas Sumedang/Indramayu-Cikamurang;
128. Jalan Prabu Taji Malela (Kabupaten Sumedang);
129. Sumedang-Situraja (Kabupaten Sumedang);
130. Jalan Raya Situraja (Situraja-Kabupaten Sumedang);
131. Situraja-Darmaraja (Kabupaten Sumedang);
132. Malangbong-Batas Garut/Sumedang;
133. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
134. Jalan Jenderal A.
Yani (Talaga) Kabupaten Majalengka;
135. Majalengka-Talaga (Kabupaten Majalengka);
136. Jalan Cipeucang (Talaga) Kabupaten Majalengka;
137. Talaga-Cikijing (Kabupaten Majalengka);
138. Jalan Kasturi (Cikijing) Kabupaten Majalengka;
139. Jalan KH. Abdul Halim (Kabupaten Majalengka);
140. Majalengka-Kadipaten(Kabupaten Majalengka);
141. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
142. Jalan Pasar Balong (Kadipaten-Kabupaten Majalengka);
143. Kadipaten (Jalan Pasar Balong)-Batas Majalengka/Indramayu;
144. Batas Majalengka/Indramayu-Jatibarang (Kabupaten Majalengka)
145. Jalan Jenderal A. Yani (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
146. Jalan Mayor Dasuki (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
147. Jalan Ir. Sutami (Kabupaten Indramayu);
148. Pekandangan-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
149. Jalan Letnan Joni (Jatibarang-Kabupaten Indramayu);
150. Karangampel-Jatibarang (Kabupaten Indramayu);
151. Jalan Siliwangi (Jatibarang-Kabupaten Indramayu;
152. Jalan Dewi Sartika (Sumber-Kabupaten Cirebon);
153. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber-Kabupaten Cirebon);
154. Sumber-Batas Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol) Kabupaten Cirebon;
155. Batas Majalengka/Cirebon-Cigasong (Kabupaten Cirebon);
156. Weru-Sumber/Jalan Fatahillah (Sumber- Kabupaten Cirebon);
157. Sumber-Mandirancan (Jalan P. Kejaksan, Sumber- Kabupaten Cirebon);
158. Mandirancan-Pakembangan (Kabupaten Kuningan);
159. Pakembangan-Bojong (Jalan Linggarjati) Kabupaten Kuningan;
160. Jalan Nyi Mas Ganda Sari (Kabupaten Cirebon);
161. Jalan Ariodinoto (Kota Cirebon);
162. Jalan Kasepuhan (Kota Cirebon);
163. Jalan Pulasaren (Kota Cirebon);
164. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
165. Jalan Kesambi (Kota Cirebon);
166. Jalan LL. RE. Martadinata (Kabupaten Kuningan);
167. Kuningan-Ciawigebang (Kabupaten Kuningan);
168. Jalan Raya Ciawigebang (Ciawigebang-Kabupaten Kuningan);
169. Ciawigebang-Batas Cirebon/Kuningan (Waled);
170. Ciawigebang-Jalaksana (Kabupaten Kuningan);
171. Batas Cirebon/Kuningan (Waled)-Ciledug (Jalan Dewi Sartika) Kab Cirebon;
172. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jalan P.
Walang Sungsang) Kabupaten Cirebon;
173. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jenderal Suprapto) Kabupaten Cirebon;
174. Jalan Merdeka Utara (Ciledug) (Jalan Ki Bledug Jaya) Kabupaten Cirebon;
175. Ciledug-Losari (Jalan Letjen.
D.I.
Panaitan) Kabupaten Cirebon;
176. Ciledug-Batas Jateng (Bantarsari) (Jalan Kapten P.
Tendean) Kabupaten Cirebon;
177. Oleced-Luragung (Kabupaten Kuningan);
178. Jalan Raya Luragung (Luragung-Kabupaten Kuningan);
179. Luragung-Cibingbin (Kabupaten Kuningan);
180. Cibingbin-Batas Jateng (Penanggapan) Kabupaten Kuningan;
181. Jalan Garuda (Kota Tasikmalaya);
182. Tasikmalaya-Manonjaya-Panaekan/Goler (Kota Tasikmalaya);
183. Panaekan/Goler-Cimaragas-Batas Kota Banjar (Kabupaten Ciamis);
184. Jalan Raya Cimaragas/Batas Kota Banjar (Kota Banjar);
185. Jalan Perintis Kemerdekaan (Banjar);
186. Jalan Ir. H. Juanda (Kota Tasikmalaya);
187. Jalan Brigjen Wasita Kusumah (Kota Tasikmalaya);
188. Jalan Letnan Harun (Kota Tasikmalaya);
189. Jalan Gubernur Sewaka (Kota Tasikmalaya);
190. Cisumur-Garuda (Letjen Mashudi) Kota Tasikmalaya;
191. Jalan Perintis Kemerdekaan (Kota Tasikmalaya);
192. Tasikmalaya-Karangnunggal (Kota Tasikmalaya);
193. Jalan Raya Karangnunggal (Karangnunggal- Kabupaten Tasikmalaya);
194. Karangnunggal-Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya);
195. Jalan Raya Cipatujah (Cipatujah-Kabupaten Tasikmalaya);
196. Jalan Suherman (Kabupaten Garut);
197. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
198. Jalan Jenderal Sudirman (Kabupaten Garut);
199. Jalan Bratayuda (Kabupaten Garut);
200. Jalan Ciledug (Kabupaten Garut);
201. Garut-Batas Garut/Tasikmalaya (Kabupaten Garut);
202. Batas Garut/Tasikmalaya-Singaparna;
203. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu- Kabupaten Tasikmalaya);
204. Jalan Raya Singaparna (Singaparna-Kabupaten Tasikmalaya);
205. Jalan Pasar (Singaparna-Tasikmalaya);
206. Singaparna-Tasikmalaya (Kabupaten Tasikmalaya);
207. Nagreg-Batas Bandung/Garut (Kabupaten Garut);
208. Batas Bandung/Garut-Garut;
209. Jalan Otista (Kabupaten Garut);
210. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
211. Jalan Cimanuk (Kabupaten Garut);
212. Garut-Cikajang (Kabupaten Garut);
213. Jalan Raya Cikajang (Cikajang-Kabupaten Garut);
214. Cikajang-Pameungpeuk (Kabupaten Garut);
215. Jalan Raya Pameungpeuk (Pameungpeuk- Kabupaten Garut);
216. Cikajang-Sumadra (Kabupaten Garut);
217. Sumadra-Bungbulang (Kabupaten Garut);
218. Bungbulang-Sukarame (Kabupaten Garut);
219. Jalan Buah Batu (Sp. 4 Pelajar Pejuang 45-Sp.4 Soekarno Hatta) Kota Bandung;
220. Jalan Terusan Buah Batu (Sp. 4 Soekarno Hatta- Batas Kota/Kabupaten Bandung) Kota Bandung;
221. Jalan Terusan Buah Batu (Batas Kota/Kabupaten Bandung)-Bojongsoang (Kabupaten Bandung);
222. Bojongsoang-Sp.
Munjul (Jalan Siliwangi) Kabupaten Bandung;
223. Sp. Munjul-Ciparay (Jalan Sp. Munjul-Jalan Raya Laswi Ciparay) Kabupaten Bandung;
224. Jalan Raya Laswi (Ciparay-Kabupaten Bandung);
225. Jalan Raya Laswi (s.d. Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah), Majalaya (Kabupaten Bandung);
226. Majalaya (Sp. 3 Jalan Cikareo/Jalan Tengah)- Sawahbera (Sp. 3 Cijapati)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Bandung;
227. Kadungora (Leles)-Batas Bandung/Garut (Cijapati) Kabupaten Garut;
228. Jalan Cicendo (Sp. Pajajaran-Sp. Kebonkawung) Kota Bandung;
229. Jalan Kebon Kawung (Sp. Cicendo-Sp. Pasirkaliki) Kota Bandung;
230. Jalan Pajajaran (Sp. Pasirkaliki-Sp. Cicendo) Kota Bandung;
231. Jalan Pasirkaliki (Sp. Kebonkawung-Sp. Pajajaran) Kota Bandung;
232. Jalan Terusan Pasir Koja (Sp. Jamika-Sp. Soekarno Hatta) Kota Bandung;
233. Jalan Peta (Kota Bandung);
234. Jalan BKR (Kota Bandung);
235. Jalan Pelajar Pejuang 45 (Kota Bandung);
236. Jalan Laswi (Kota Bandung);
237. Jalan Ahmad Yani (Sp. Laswi-Sp. Supratman) Kota Bandung;
238. Jalan W.R. Supratman (Kota Bandung);
239. Jalan P. Diponegoro (Kota Bandung);
240. Jalan Cilamaya (Kota Bandung);
241. Jalan Cimandiri (Kota Bandung);
242. Jalan Depan LAN (Kota Bandung);
243. Jalan Cilaki (Kota Bandung);
244. Jalan Aria Jipang (Kota Bandung);
245. Jalan Gasibu Barat (Kota Bandung);
246. Jalan Sentot Alibasyah (Kota Bandung);
247. Jalan Kalitanjung (Kota Cirebon);
248. Jalan Pangeran Cakrabuana (Sumber Kabupaten Cirebon);
249. Jalan Sultan Agung (Sumber-Kabupaten Cirebon);
250. Kalijati-Sukamandi (Kabupaten Subang);
251. Sp. Pancuh Tilu-Cikadu (Kabupaten Cianjur);
252. Jalan Gedebage Selatan (Rel KA-Sp. 3 Derwati-Batas Kota Bandung/Jembatan Tol) Kabupaten Bandung;
253. Cipamokolan (Bts. Kota Bandung/Jembatan Tol)- Sp. Manirancan-Jalan Lingkar Luar Majalaya (Kabupaten Bandung);
254. Jalan Bandara Nusawiru (Kabupaten Pangandaran);
255. Jalan Nagreg-Garut (Kabupaten Bandung);
256. Jalan Lingkar Cigugur-Cisantana (Kabupaten Kuningan) (rencana);
257. Jalan Lingkar Timur Selatan (Kabupaten Kuningan) (rencana); dan
258. Jalan Lingkar Sumber-Talun Cisaat (Kabupaten Cirebon) (rencana).
c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) yang meliputi ruas jalan:
1. Cikembar-Jampang Tengah (Kabupaten Sukabumi);
2. Jampang Tengah-Kiaradua (Kabupaten Sukabumi);
3. Sp. Surade-Ujunggenteng (Kabupaten Sukabumi);
4. Jalan Dewi Sartika (Kota Depok);
5. Jalan Siliwangi (Kota Depok);
6. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
7. Sp. Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (Batas Depok/Bogor);
8. Jalan Akses Cikarang Dry Port (Kabupaten Bekasi);
9. Lembang-Maribaya (Kabupaten Bandung Barat)
10. Jangga-Cikamurang (Kabupaten Indramayu);
11. Lebakjati-Rancakalong-Selaawi
(Kabupaten Sumedang);
12. Sp. Kirisik (Wado)-Batas Sumedang/Garut;
13. Wado (Sp. Kirisik)-Batas Sumedang/Majalengka (Kirisik);
14. Jalan Jenderal Sudirman (Talaga-Kabupaten Majalengka);
15. Talaga-Batas Majalengka/Sumedang (Kirisik) Kabupaten Majalengka;
16. Leuwimunding-Rajagaluh (Kabupaten Majalengka);
17. Parapatan-Leuwimunding (Kabupaten Majalengka);
18. Parapatan-Budur (Kabupaten Majalengka);
19. Budur-Susukan-Tegalgubug (Kabupaten Cirebon);
20. Mundu-Gopala(Mundu-Batas Indramayu/Cirebon);
21. Tegalgubug-Arjawinangun-Jagapura (Batas Cirebon/Indramayu (Gopala));
22. Kalipucang-Majingklak (Kabupaten Pangandaran);
23. Kadungora (Leles)-Cibatu-Sasakbeusi (Kabupaten Garut);
24. Kiarakohok (Sp.
Cilauteureun)-Cilauteureun (Kabupaten Garut);
25. Palumbonsari-Johar-Tegalloa (Loji) Kabupaten Karawang;
26. Tegalloa (Loji)-Baged/Jagatamu (Batas Kabupaten Karawang/Bogor);
27. Cariu-Jagatamu/Baged (Batas Kabupaten Bogor/Karawang);
28. Waluran-Mareleng-Palangpang (Kabupaten Sukabumi);
29. Palangpang-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
30. Sp. 3 Loji (Tegalnyampai)-Cibutun (Kabupaten Sukabumi);
31. Cibutun-Balewer (Kabupaten Sukabumi);
32. Balewer-Puncak Darma (Kabupaten Sukabumi);
33. Patrol-Haurgeulis-Bantarwaru (Kabupaten Indramayu);
34. Rajamandala-Cipeundeuy-Cikalong (Kabupaten Bandung Barat);
35. Simpang Muara Cikadu-Sp. Pancuh Tilu (Kabupaten Cianjur);
36. Cikadu-Kebon Muncang-Batas Kabupaten Bandung/Cianjur;
37. Batas Kabupaten Bandung/Cianjur-Pondok Datar;
38. Sp.
3 Panenjoan-Sawahbera (Sp.
3 Cijapati) Kabupaten Bandung;
39. Parakan Muncang-Sp. 3 Panenjoan (Kabupaten Bandung);
40. Parakan Muncang-Warung Simpang (Kabupaten Sumedang);
41. Sp. 3 Pamoyanan-Suryalaya-Warudoyong (Batas Kabupaten Tasikmalaya/Ciamis);
42. Warudoyong (Bts.
Kabupaten.
Tasikmalaya/Ciamis)-Sp.
3 Winduraja (Kawali) Kabupaten Tasikmalaya;
43. Alternatif Majalaya-Cijapati (Kabupaten Bandung);
44. Bandung (Kopo)-Soreang (Kabupaten Bandung);
45. Banjaran-Soreang (Kabupaten Bandung);
46. Bojong Lama Taruma (Kabupaten Bekasi);
47. Batas Purwakarta-Subang (Kabupaten Subang)
48. Chairil Anwar (Kota Bekasi);
49. Cibiru-Lembang (Kabupaten Bandung);
50. Cihampelas-Gununghalu (Kabupaten Bandung Barat);
51. Cikarang-Sukatani (Kabupaten Bekasi);
52. Cisarua-Lembang (Kabupaten Bandung);
53. Darmaraja-Wado (Batas Sumedang/Garut);
54. Gununghalu-Sukanagara (Kabupaten Cianjur);
55. Hankam Raya (Kota Bekasi);
56. Jalan Inspeksi Kalimalang (Kota Bekasi);
57. Jalan A. Yani (Kota Bandung);
58. Jalan Cikutra (Kota Bandung);
59. Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
60. Jalan Ibrahim Adjie (Kota Bandung);
61. Jampang Tengah-Kiara Dua (Kabupaten Sukabumi);
62. Jatimakmur (Kota Bekasi);
63. Jatiwaringin (Kota Bekasi);
64. Jalan Alternatif Kmp. Tenjowaringin (Salawu- Kabupaten Tasikmalaya);
65. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Sukabumi);
66. Jalan Lawanggada (Kota Cirebon);
67. Jalan Merdeka (Kabupaten Garut);
68. Jalan Nyi Mas Gandasari (Kota Cirebon);
69. Jalan Pasar (Kabupaten Tasikmalaya);
70. Jalan Raya Luragung (Kabupaten Kuningan);
71. Jalan Ry. Pelabuhan (Kabupaten SuKabupatenumi);
72. Jalan Tole Iskandar (Kota Depok);
73. Jalan Bhayangkara I (Kabupaten Karawang);
74. Jalan Surotokunto (Kabupaten Karawang);
75. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Kabupaten Karawang);
76. Jalan Pangkal Perjuangan (Kabupaten Karawang);
77. Jalan Tuparev I (Kabupaten Karawang);
78. Jalan Al-Fathu-Jalan Terusan Al-Fathu (Kabupaten Bandung);
79. Jalan Pahlawan (Kabupaten Bogor);
80. Kaliabang (Kota Bekasi);
81. Kalimalang (Kota Bekasi);
82. Kedung Jaya (Kabupaten Bekasi);
83. Ki Hajar Dewantara (Kabupaten Bekasi);
84. Kranggan (Kota Bekasi);
85. Lingkar Utara (Kota Bekasi);
86. Manunggal VII (Kabupaten Karawang);
87. Masjid Nurul Ikhsan (Kota Bekasi);
88. MT Haryono (Kabupaten Bekasi);
89. Pebayuran-Bekasi (Kabupaten Bekasi);
90. Pekayon Raya (Kota Bekasi);
91. Pertamina (Kabupaten Bekasi);
92. Raya Babelan (Kabupaten Bekasi);
93. Raya Jatiasih (Kota Bekasi);
94. Raya Pejuang (Kota Bekasi);
95. Raya Pondok Gede (Kota Bekasi);
96. Raya Sukatani (Kabupaten Bekasi);
97. Telgasari-Tempuran (Kabupaten Karawang);
98. Wibawa Mukti (Kota Bekasi);
99. Bojongsoang-Dayeuh Kolot (Kabupaten Bandung);
100. Pasir Gombong-Lemahabang (Kabupaten Bekasi);
101. Ancaen–Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
102. Angsana-Gunungkelir/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kab Tasikmalaya);
103. Bojonghaur-Pabuaran/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi);
104. Bolang-Suniabana/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
105. Cibatu-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
106. Cibatu-Ciwilis/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
107. Cikatomas- Cilumba/ Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
108. Cineam-Sirnajaya-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
109. Cisaar-Pamarican/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Ciamis);
110. Cisempur-Sukarame/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
111. Gunungkelir-Bojongkondang/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
112. Gunungkelir-Citalahab/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Pangandaran);
113. Pangalengan-Pintu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
114. Papayan-Cikalong/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Tasikmalaya);
115. Pasirkanyere-Cibatu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
116. Pintu-Santosa/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung);
117. Rancabakung-Cibatu/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya);
118. Santosa-Cibutarua/Jalan Horisontal Tengah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Bandung); dan
119. Cirebon Outer Ring Road (CORR) Kota Cirebon (rencana).
(5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan Khusus Tambang (Kabupaten Bogor) dan Jalan Khusus pendukung pariwisata (Kabupaten Garut).
(6) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. Jalan Tol Jagorawi (JB01);
2. Taman Mini-Hankam Raya (JORR E1) (JB09);
3. Hankam Raya-Cikunir (JORR E1U) (JB10);
4. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 1-2 (Jagorawi- Kukusan) (JB16);
5. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Cipinang-Jaka Sampurna) (JB17);
6. Depok-Antasari Seksi 1 (Antasari-Brigif/Cinere) (JB18);
7. Bogor Ring Road Seksi 1-2 (JB19);
8. Jakarta-Cikampek (JW03);
9. Jakarta-Cikampek II Elevated (JW04);
10. Cikopo-Palimanan (Cikampek Palimanan) (JW05);
11. Palimanan-Cirebon/Kanci (JW06);
12. Kanci-Pejagan (JW07);
13. Ciawi-Sukabumi Seksi 1 (Ciawi-Cigombong) (JW23);
14. Cikampek-Purwakarta-Padalarang (JW26);
15. Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW27);
16. Soreang-Pasir Koja (JW28);
17. Jalan Tol Jatiasih-Cikunir;
18. Cinere-Cimanggis (JORR II) Seksi 3 (Kukusan-Cinere) (JB16) (rencana);
19. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2B Marga Jaya- Tambun) (JB17) (rencana);
20. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Koneksi Tol Wiyoto Wiyono) (JB17);
21. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Jaka Sampurna-Jalan Hasibuan) (JB17) (rencana);
22. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojonggede) (JB18) (rencana);
23. Bogor Ring Road Seksi 3A (Sp. Yasmin-Sp. Semplak) (JB19);
24. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 1 (Cibitung-Telaga Asih) (JB20);
25. Cibitung-Cilincing (JORR II) Seksi 2-4 (Telaga Asih- Cilincing) (JB20) (rencana);
26. Cimanggis-Cibitung (JORR II) Seksi 2 (Jatikarya- Cibitung) (JB21) (rencana);
27. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 1 (Serpong-Pamulang) (JB22);
28. Serpong-Cinere (JORR II) Seksi 2 (Pamulang-Cinere) (JB22) (rencana);
29. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket I & II (Jatiasih-Taman Mekar) (JW22) (rencana);
30. Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III (Taman Mekar- Sadang) (JW22) (rencana);
31. Ciawi-Sukabumi Seksi 2-3 (Cigombong-Sukabumi Barat) (JW23) (rencana);
32. Ciawi-Sukabumi Seksi 4 (Sukabumi Barat-Sukabumi Tengah) (JW23) (rencana);
33. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1-2 (Cileunyi- Sumedang) (JW29);
34. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 3 (Sumedang – Cimalaka) (JW29);
35. Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 4-6 (Cimalaka – Dawuan) (JW29);
36. Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Seksi 1A, 1B, 2 (Gedebage-Tasikmalaya) (JW30) (rencana);
37. Depok-Antasari (JB18) (rencana);
38. Bogor Ring Road (JB19);
39. Bogor Ring Road (Caringin-Salabenda) (JB19.1) (rencana);
40. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III) (JB39) (rencana);
41. Bogor-Serpong (via Parung) (JORR III) (JB40) (rencana);
42. Cikunir-Karawaci (Elevated) (JB44) (rencana);
43. Cikunir-Ulujami (JORR Elevated) (JB45) (rencana);
44. Sukabumi-Ciranjang (JW24) (rencana);
45. Ciranjang-Padalarang (JW25) (rencana);
46. Akses Bandara Kertajati (JW 29.1) (rencana);
47. Gedebage-Tasikmalaya – Cilacap (JW30) (rencana);
48. Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR) (JW31) (rencana);
49. Akses Pelabuhan Patimban (JW43) (rencana);
50. Cibadak-Pelabuhanratu (JW61) (rencana);
51. North-South Link Bandung (JW64/ Pengembangan Tol dalam kota Bandung kelanjutan Jalan Tol Soreang- Pasirkoja (rencana);
52. Lingkar Selatan Bandung (JW66.2) (rencana);
53. Akses Patimban Extend (JW88) (rencana);
54. Karawang Barat-JORR II (Babelan) (JB38) (rencana);
55. Pulogebang-JORR II (JB49) (rencana);
56. Pasar Jumat-Parung (JB50) (rencana);
57. Cirebon-Kuningan (JW59) (rencana);
58. Soreang-Ciwidey-Cidaun (JW60) (rencana);
59. Cipularang-Lembang (JW65) (rencana);
60. Bandung Utara Toll Road (JW66.1) (rencana);
61. Caringin-Cianjur (Akses Puncak) (JW82) (rencana);
62. Cikarang-Ciranjang (JW42) (rencana);
63. Kuningan-Tasikmalaya (JW58) (rencana);
64. Cilincing-Bekasi (NCICD) (JB37) (rencana);
65. Balongan-Cirebon (rencana);
66. Banjar-Pangandaran (rencana);
67. Interchange Cikamurang (rencana);
68. Kertajati – Losarang (rencana);
69. Jalan Akses Cisumdawu (rencana);
70. Losarang-Balongan (rencana);
71. Losarang-Patimban (rencana);
72. Palasah-Jatibarang- Indramayu (rencana); dan
73. Interchange Cipali (Manyingsal)–Patimban (rencana).
(7) Terminal penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian; dan
b. terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
(8) Terminal barang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Daerah Kota Bandung;
b. Daerah Kota Bogor (rencana);
c. Daerah Kabupaten Bekasi; dan
d. Daerah Kabupaten Bandung.
(9) Jembatan timbang yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Gentong, Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b. Sindang Rasa, Daerah Kabupaten Ciamis;
c. Tomo, Daerah Kabupaten Sumedang;
d. Losarang, Daerah Kabupaten Indramayu;
e. Balonggadu, Daerah Kabupaten Karawang;
f. Cibaragalan, Daerah Kabupaten Purwakarta;
g. Bojong, Daerah Kabupaten Cianjur; dan
h. Kemang Bogor, Daerah Kabupaten Bogor.
Article 11
(1) Jaringan jalan arteri dan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dapat berubah status dan fungsinya.
(2) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai kewenangan masing- masing.
(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
b. Stasiun Kereta Api.
(2) Jaringan Jalur Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. Jalur Ganda Jawa Selatan;
2. Bogor-Sukabumi;
3. Cikampek-Cirebon (merupakan bagian dari jalur Jakarta-Cikampek-Semarang-Surabaya);
4. Cikampek-Padalarang;
5. Cirebon-Kroya;
6. Angke-Merak;
7. kereta api perkotaan Nambo-Citayam;
8. kereta api perkotaan Jakarta-Bogor;
9. Jakarta–Bandung (Kereta api cepat);
10. Rancaekek–Tanjungsari (rencana reaktivasi);
11. Tanjungsari–Kertajati (rencana);
12. Kertajati–Cirebon (rencana);
13. Kertajati-Bandara (rencana);
14. Cipatat-Sasaksaat-Cilame (rencana);
15. Kota Cirebon–Kadipaten (rencana reaktivasi);
16. Jatibarang–Karangampel (rencana reaktivasi);
17. Terisi–Losarang (rencana reaktivasi);
18. Dayeuhkolot–Majalaya (rencana reaktivasi);
19. Cijulang–Pangandaran–Banjar (rencana reaktivasi);
20. Cikajang–Cibatu (rencana reaktivasi);
21. Indramayu–Jatibarang (rencana reaktivasi);
22. Kertajati-Arjawinangun (rencana);
23. Cileungsi–Jonggol–Cianjur (rencana);
24. Subang–Akses Pelabuhan Patimban (rencana);
25. Cibungur-Tanjurasa (rencana);
26. Sukabumi-Pelabuhan Ratu (rencana);
27. Rancabuaya-Pelabuhan Ratu (rencana);
28. Cijulang–Rancabuaya (rencana);
29. Ciwidey–Rancabuaya (rencana);
30. High Speed Railway Jakarta–Surabaya (rencana);
31. Galunggung–Tasikmalaya (rencana);
32. Kereta api perkotaan Kiaracondong–Ciwidey (rencana reaktivasi);
33. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Gedebage– Jatinangor (rencana);
34. Kereta api perkotaan
Leuwi Panjang–Cimahi– Padalarang–Walini (rencana);
35. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Soreang (rencana);
36. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi–Leuwi Panjang (rencana);
37. Kereta api perkotaan Cimindi–Gedebage (rencana);
38. Kereta api perkotaan Martadinata-Banjaran (rencana);
39. Kereta api perkotaan Gedebage–Tegalluar-Majalaya (rencana);
40. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi-Lembang- Maribaya (rencana);
41. Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam (rencana);
42. Kereta api perkotaan East-West Line (Balaraja-Cikarang)
43. Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam-Nambo- Cikarang-Tanjung Priok (rencana);
44. Kereta api perkotaan Jabodebek (Cawang-Cibubur- Bogor); dan
45. Jaringan jalur kereta api lainnya mengikuti ketentuan perundang-undangan.
(3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Stasiun Kereta Api di Daerah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasik, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang; dan
b. stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel (Light Rail Transit dan/atau Mass Rapid Transit) di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati, dan stasiun lainnya sesuai hasil kajian serta peraturan perundang-undangan.
Article 13
(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
b. pelabuhan sungai dan danau; dan
c. pelabuhan penyeberangan.
(2) Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu di alur- pelayaran sungai Cikarang-Bekasi-Laut Jawa, Muara Gembong, Waduk Saguling, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Majingklak.
(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Citarum Hilir Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut Jawa), Daerah Kabupaten Karawang (Pelabuhan Pusakajaya), Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Pangandaran, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
(4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berlokasi di Daerah Kabupaten Indramayu (Tirtamaya-Pulau Biawak) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Majingklak).
(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
a. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
b. pelabuhan sungai dan danau; dan
c. pelabuhan penyeberangan.
(2) Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu di alur- pelayaran sungai Cikarang-Bekasi-Laut Jawa, Muara Gembong, Waduk Saguling, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, dan Majingklak.
(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di Citarum Hilir Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut Jawa), Daerah Kabupaten Karawang (Pelabuhan Pusakajaya), Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Pangandaran, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
(4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berlokasi di Daerah Kabupaten Indramayu (Tirtamaya-Pulau Biawak) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Majingklak).
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran di laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pelabuhan utama terletak di Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban);
b. pelabuhan pengumpul terletak di Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon);
c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
1. pelabuhan pengumpan regional di Daerah Kabupaten Sukabumi (Palabuhan Ratu), Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran);
dan
2. pelabuhan pengumpan lokal di Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong), Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar), Daerah Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar), Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanan), Daerah Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya), Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak), Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah), Daerah Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin), Daerah Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang) dan Daerah Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok, Pelabuhan Ciwaru, Pelabuhan Palangpang).
d. Terminal khusus terdapat di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi, perairan Daerah Kabupaten Cianjur, perairan Daerah Kabupaten Karawang, perairan Daerah Kabupaten Bekasi, perairan Daerah Kabupaten Indramayu, perairan Daerah Kabupaten Cirebon, dan perairan Daerah Kota Cirebon;
e. Pelabuhan perikanan terdiri atas:
1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdapat di PPN Kejawanan Daerah Kota Cirebon dan PPN Palabuhanratu Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdapat di PPP Eretan Wetan Daerah Kabupaten Indramayu, PPP Bondet Daerah Kabupaten Cirebon, PPP Cilauteureun Daerah Kabupaten Garut, PPP Ciparage Daerah Kabupaten Karawang, PPP Blanakan Daerah Kabupaten Subang, PPP Muara Ciasem Daerah Kabupaten Subang;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdapat di:
a) Daerah Kabupaten Bekasi yaitu PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, dan PPI Muaragembong;
b) Daerah Kabupaten Karawang yaitu PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak;
c) Daerah Kabupaten Subang yaitu PPI Rawameneng, PPI Mayangan, PPI Terungtum, PPI Genteng, PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, dan PPI Muara;
d) Daerah Kabupaten Indramayu yaitu PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PPI Tegalagung, dan PPI Pabean Udik;
e) Daerah Kabupaten Cirebon yaitu PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang Mekar, PPI Ambulu, PPI Bungko Lor, PPI Karang Raja, PPI Selopenganten (PPI Bandengan), dan PPI Ender;
f) Daerah Kota Cirebon yaitu PPI Pesisir, PPI Cangkol, dan PPI Kesenden;
g) Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, PPI Tegal Buleud;
h) Daerah Kabupaten Cianjur yaitu PPI Cikakap dan PPI Jayanti;
i) Daerah Kabupaten Garut yaitu PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, dan PPI Cijeruk;
j) Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu PPI Pamayangsari dan PPI Nusa Cimanuk; dan k) Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI Plataragung, dan PPI Majingklak.
(3) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri dari:
a. alur pelayaran masuk Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan alur pelayaran dan/atau perlintasan internasional; dan
b. alur pelayaran umum dan perlintasan terdapat di perairan Daerah Kabupaten Bekasi, sepanjang perairan utara Daerah Kabupaten Bekasi hingga Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Tanjung Pakis Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Kejawanan Daerah Kota Cirebon, Perairan Subang, Perairan Indramayu, Pelabuhan Palabuhanratu, Perairan Pangandaran, Pelabuhan Bojongsalawe, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Patimban.
Article 15
(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul;
b. bandar udara pengumpan; dan
c. bandar udara khusus.
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terletak di Daerah Kota Bandung (Bandar Udara Husein Sastranegara), Daerah Kabupaten Majalengka (Bandar Udara Kertajati), Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang.
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran (Bandar Udara Nusawiru), Kota Cirebon (Bandar Udara Cakrabuana), dan Daerah Kota Tasikmalaya (Bandar Udara Wiriadinata).
(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Daerah Kota Tasikmalaya (Pangkalan Udara Wiriadinata), Daerah Kota Bandung (Pangkalan Udara Husein Sastranegara), Kabupaten Bogor (Pangkalan Udara Atang Senjaya dan Lapangan terbang Rumpin), Daerah Kabupaten Subang (Pangkalan Udara Suryadarma), Daerah Kabupaten Bandung (Pangkalan Udara Sulaeman), Daerah Kabupaten Majalengka (Pangkalan Udara Sugiri-Sukani), dan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lapangan Udara Suparlan).
(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
a. bandar udara pengumpul;
b. bandar udara pengumpan; dan
c. bandar udara khusus.
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terletak di Daerah Kota Bandung (Bandar Udara Husein Sastranegara), Daerah Kabupaten Majalengka (Bandar Udara Kertajati), Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang.
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran (Bandar Udara Nusawiru), Kota Cirebon (Bandar Udara Cakrabuana), dan Daerah Kota Tasikmalaya (Bandar Udara Wiriadinata).
(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Daerah Kota Tasikmalaya (Pangkalan Udara Wiriadinata), Daerah Kota Bandung (Pangkalan Udara Husein Sastranegara), Kabupaten Bogor (Pangkalan Udara Atang Senjaya dan Lapangan terbang Rumpin), Daerah Kabupaten Subang (Pangkalan Udara Suryadarma), Daerah Kabupaten Bandung (Pangkalan Udara Sulaeman), Daerah Kabupaten Majalengka (Pangkalan Udara Sugiri-Sukani), dan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lapangan Udara Suparlan).
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi;
(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kilang minyak di Daerah Kabupaten Indramayu;
(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan minyak dan gas bumi di Daerah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka;
b. jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang;
c. jaringan pipa gas di permukaan laut (Floating Storage Regasification Unit) di Daerah Kabupaten Karawang; dan
d. Jaringan gas perkotaan di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi;
(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kilang minyak di Daerah Kabupaten Indramayu;
(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan minyak dan gas bumi di Daerah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka;
b. jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi di Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang;
c. jaringan pipa gas di permukaan laut (Floating Storage Regasification Unit) di Daerah Kabupaten Karawang; dan
d. Jaringan gas perkotaan di Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, dan PLTS atap di Kawasan industri yang tersebar di kabupaten/kota;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Daerah Kabupaten Sukabumi (PLTB Ciemas) dan Kabupaten Garut (PLTB Pameungpeuk);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Sukra dan Balongan, Kabupaten Cirebon yaitu Mundu, Astanajapura, dan Pangenan, dan Kabupaten Sukabumi yaitu Palabuhanratu dan Simpenan;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Daerah Kabupaten Bekasi;
f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
g. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi;
h. pembangkit listrik lainnya, yaitu:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Daerah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung;
dan
3. Pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di seluruh kabupaten/kota;
2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di seluruh kabupaten/kota; dan
3. Jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
1. gardu listrik di seluruh kabupaten/kota; dan
2. jaringan distribusi tenaga listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
a. jaringan bergerak; dan
b. jaringan tetap.
(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan seluler dan satelit meliputi:
a. pengembangan jaringan seluler dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
b. pengembangan jaringan satelit dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
c. pemanfaatan dan pengembangan stasiun bumi di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor;
d. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
e. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan kabel serat optik dan pembangunan serat optik besama yang meliputi:
a. pengembangan jaringan kabel serat optik dalam penanganan area blankspot di seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
b. jaringan kabel darat yang melayani seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi;
c. jaringan kabel bawah laut di Daerah Kabupaten Karawang (SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan), Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;
d. infrastruktur jaringan tetap berupa instalasi penunjang jaringan kabel telekomunikasi laut dan darat (Beach Manhole) di Kabupaten Karawang; dan
e. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya, khususnya dalam waktu pelaksanaan pembangunan.
(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dan internet serta daerah blankspot digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. jaringan dan bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri atas:
a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.
(3) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi WS Cidanau- Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, Cimanuk- Cisanggarung, dan Citanduy.
(4) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
a. WS Ciliwung – Cisadane;
b. WS Cisadea-Cibareno;
c. WS Citarum;
d. WS Cimanuk-Cisanggarung;
e. WS Citanduy;
f. WS Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
g. WS Ciwulan-Cilaki.
(5) WS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan WS Strategis Nasional;
(6) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Tabel sistem jaringan sumber daya air dituangkan dalam Lampiran II.5.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. jaringan dan bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri atas:
a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.
(3) sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi WS Cidanau- Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, Cimanuk- Cisanggarung, dan Citanduy.
(4) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
a. WS Ciliwung – Cisadane;
b. WS Cisadea-Cibareno;
c. WS Citarum;
d. WS Cimanuk-Cisanggarung;
e. WS Citanduy;
f. WS Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
g. WS Ciwulan-Cilaki.
(5) WS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan WS Strategis Nasional;
(6) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7) Tabel sistem jaringan sumber daya air dituangkan dalam Lampiran II.5.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;
2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
c. Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
d. Rencana pembangunan jaringan irigasi baru.
(2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Manganti (Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Pangandaran), DI Bantarheulang (Daerah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar), dan DI Cisanggarung (Daerah Kabupaten Cirebon).
(3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Cikunten II (Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya), DI Cipamingkis (Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor), DI Ciwaringin (Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka), DI Jatiluhur (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta), DI Lakbok Utara (Daerah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar), dan DI Rentang (Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka).
(4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terletak di Daerah Kabupaten Cianjur (DI Cihea), Daerah Kabupaten Cirebon (DI Cikeusik dan DI Seuseupan), Daerah Kabupaten Indramayu (DI Cipanas II dan DI Cipancuh), Daerah Kabupaten Majalengka (DI Kamun), Daerah Kabupaten Subang (DI Cileuleuy dan DI Leuwi Nangka), Daerah Kabupaten Sukabumi (DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh), dan Daerah Kabupaten Tasilmalaya (DI Cikunten I).
(5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu:
1. DI Cijanggel di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
2. DI Cibeunying/Ciateul di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
3. DI Buahbatu di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
4. DI Ciyasana di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
5. DI Malang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi;
6. DI Ciregol di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
7. DI Depok di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
8. DI Cangkuang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
9. DI Cisadane Empang di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
10. DI Parakanjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
11. DI Ciliwung Katulampa di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
12. DI Cibanon di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
13. DI Bantarjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
14. DI Kranji di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
15. DI Cibalok di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
16. DI Angke V di Daerah Kota Depok dan Kabupaten Bogor;
17. DI Cipager di Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan;
18. DI Paniis Lebak di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
19. DI Setupatok di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
20. DI Katiga di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
21. DI Mungkal Gajah di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
22. DI Jawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
23. DI Cipurut di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
24. DI Cibacang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
25. DI Pundong di Daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
26. DI Cisalada di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
27. DI Cimulu di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
28. DI Cigede di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
29. DI Cibanjaran di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
30. DI Cikalang di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
31. DI Ciaro/Cisaat di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
32. DI Cisimpen di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
33. DI Batu di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
34. DI Cirongkob di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
35. DI Cisamaya di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
36. DI Cigolempang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
37. DI Leuwijawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
38. DI Cikembang di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
39. DI Gunung Putri di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
40. DI Wangundireja di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
41. DI Ciranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
42. DI Sukapura di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
43. DI Ranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
44. DI Sudiplak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
45. DI Rancacili di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
46. DI Gempol di Daerah Kabupaten Bandung;
47. DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
48. DI Citopeng/Cikendal di Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi;
49. DI Lagadar di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
50. DI Leuwi Kuya di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
51. DI Cibereum di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi; dan
52. DI Cipeundeuy Kadulawang di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
(6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu:
a. DI Ciherang, DI Cirasea, DI Wangisagara, dan DI. Wanir di Daerah Kabupaten Bandung;
b. DI Cihoe Cikumpeni dan DI Sasak di Daerah Kabupaten Bogor;
c. DI Ciputra Haji dan DI Merjan di Daerah Kabupaten Ciamis;
d. DI Babancong, DI Cibalagung, DI Ciheulang, DI Cimenteng, DI Cipadang Cibeleng, DI Susukan Gede, dan DI Tonjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
e. DI Ambit, DI Jamblang, dan DI Walahar di Daerah Kabupaten Cirebon;
f. DI Cipaleubuh di Daerah Kabupaten Garut;
g. DI Cipanas I dan DI Pedati di Daerah Kabupaten Indramayu;
h. DI Waru di Daerah Kabupaten Karawang;
i. DI Cijangkelok dan DI Lame di Daerah Kabupaten Kuningan
j. DI Cibutul, DI Cigasong, DI Cikamangi, dan DI Cikeruh di Daerah Kabupaten Majalengka;
k. DI Cisomang, DI Pondok Salam, dan DI Wanayasa di Daerah Kabupaten Purwakarta;
l. DI Curug Agung di Daerah Kabupaten Subang;
m. DI Caringin, Cidadali, DI Cigangsa, DI Cikarang Cigangsa, DI Cikarang Nguluwung, DI Cimandiri, DI Ciseureuh Cibeureum, dan DI Parung Bongkong di Daerah Kabupaten Sukabumi;
n. DI Sentig dan DI Ujung Jaya di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
o. DI Biuk, DI Ciramajaya, dan DI Padawaras di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
(7) Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
a. DI Tambak Muara Gembong di Daerah Kabupaten Bekasi;
b. DI Tambak Kapur Asem di Daerah Kabupaten Karawang;
c. DI Tambak Muara Baru di Daerah Kabupaten Karawang;
d. DI Tambak Bandeng di Daerah Kabupaten Subang;
e. DI Tambak Tanjung Tiga di Daerah Kabupaten Subang;
dan
f. DI Tambak Blanakan di Daerah Kabupaten Subang.
(8) Rencana pembangunan jaringan irigasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Pembangunan irigasi baru, meliputi:
1. DI Rengrang di Daerah Kabupaten Sumedang;
2. DI Cileuweung di Daerah Kabupaten Kuningan;
3. DI Leuwigoong di Daerah Kabupaten Garut;
4. DI Candragoyang di Daerah Kabupaten Garut;
5. DI Parigi di Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. DI Cimerak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. DI Cikalong di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. DI Caringin dan Cipeundeuy-Kadulawang di Daerah Kabupaten Sukabumi;
9. DI Cilandak, Tonjong Panto, Cidadali, dan Curugdengdeng di Daerah Kabupaten Cianjur;
10. DI Jangkelok di Daerah Kabupaten Kuningan;
11. DI Cimandiri di Daerah Kabupaten Sukabumi;
12. DI Parungbangkong di Daerah Kabupaten Cianjur;
13. DI Tanjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
14. DI Cikaso di Daerah Kabupaten Sukabumi;
15. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Indramayu;
16. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Bendung Daerah Irigasi Cimalagunung di Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Bendung Daerah Irigasi Cikelek di Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Bendung Leuwinangka di Daerah Kabupaten Subang;
dan
20. Bendung-bendung baru lainnya pada Wilayah Sungai di Daerah Provinsi.
b. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI eksisting pada waduk yang dibangun, meliputi:
1. DI baru: DI Sadawarna, DI Cileuweung, DI Jangkelok;
2. Peningkatan DI: DI Lakbok Utara, DI Lakbok Selatan, DI Cipanas 1, DI Cipanas 2, DI Rawaonom, DI Panulisan, DI Cijangkelok; dan
3. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI pada waduk lainnya yang akan dibangun di Daerah Provinsi.
Article 22
(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.
(2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Cimande (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor), Sungai Cibeet (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang), Sungai Ciliwung (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok), Sungai Cipunagara (Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) Sungai Cisadane (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dan Sungai Citarik (Daerah Kabupaten Bogor), dan sungai-sungai lainnya di Daerah Provinsi.
(3) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Bangunan pengendalian banjir, terdiri dari:
1. Bendung Katulampa (Daerah Kota Bogor);
2. Bendungan Sukamahi (Daerah Kabupaten Bogor);
3. Floodway Cisangkuy (Daerah Kabupaten Bandung);
4. Intake Nanjung (Daerah Kabupaten Bandung);
5. Pintu Air Empang (Daerah Kota Bogor;
6. Bendungan Ciawi (Daerah Kabupaten Bogor);
7. Waduk Cibeet (Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang);
8. Waduk Cijurey (Kabupaten Bogor);
9. Embung Pengendali Banjir (Daerah Kabupaten Ciamis);
10.Bendungan di hulu Cileungsi;
11.Normalisasi Kali Bekasi; dan
12.Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, revetment, ground sill, check dam, krib, pengarah arus, jeti, break water, tanggul pantai, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, long storage, dry dam, retarding basin, floodway, terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
b. Infrastruktur pendukung pengendalian banjir run-off, terdiri dari pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, ground water tank, rain water harvesting, dan bangunan infrastruktur pengendali run-off lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
c. Infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai, terdiri dari tanggul pantai, revetment, breakwater, jeti, groin, estuary dam, polder, pintu gerak, rumah pompa, flood gate, dan infrastruktur pengendali banjir pantai lainnya pada pantai utara dan selatan Daerah Provinsi.
(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.
(2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Cimande (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor), Sungai Cibeet (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang), Sungai Ciliwung (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok), Sungai Cipunagara (Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) Sungai Cisadane (Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor) dan Sungai Citarik (Daerah Kabupaten Bogor), dan sungai-sungai lainnya di Daerah Provinsi.
(3) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Bangunan pengendalian banjir, terdiri dari:
1. Bendung Katulampa (Daerah Kota Bogor);
2. Bendungan Sukamahi (Daerah Kabupaten Bogor);
3. Floodway Cisangkuy (Daerah Kabupaten Bandung);
4. Intake Nanjung (Daerah Kabupaten Bandung);
5. Pintu Air Empang (Daerah Kota Bogor;
6. Bendungan Ciawi (Daerah Kabupaten Bogor);
7. Waduk Cibeet (Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang);
8. Waduk Cijurey (Kabupaten Bogor);
9. Embung Pengendali Banjir (Daerah Kabupaten Ciamis);
10.Bendungan di hulu Cileungsi;
11.Normalisasi Kali Bekasi; dan
12.Pembuatan bendungan, tanggul, perbaikan tebing sungai, revetment, ground sill, check dam, krib, pengarah arus, jeti, break water, tanggul pantai, bendung gerak, rumah pompa, kolam detensi, kolam retensi, polder, long storage, dry dam, retarding basin, floodway, terowongan dan bangunan pengendali banjir lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
b. Infrastruktur pendukung pengendalian banjir run-off, terdiri dari pembuatan sumur resapan, biopori, sumur imbuhan, sumur injeksi air tanah dalam, ground water tank, rain water harvesting, dan bangunan infrastruktur pengendali run-off lainnya di seluruh wilayah sungai di Daerah Provinsi.
c. Infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengamanan pantai, terdiri dari tanggul pantai, revetment, breakwater, jeti, groin, estuary dam, polder, pintu gerak, rumah pompa, flood gate, dan infrastruktur pengendali banjir pantai lainnya pada pantai utara dan selatan Daerah Provinsi.
Article 23
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
a. Bendungan, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan bendungan lainnya di Daerah Provinsi; dan
b. Bendung, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan bendung lainnya di Daerah Provinsi.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
a. Bendungan, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan bendungan lainnya di Daerah Provinsi; dan
b. Bendung, berlokasi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan bendung lainnya di Daerah Provinsi.
(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
d. sistem jaringan persampahan.
(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. SPAM Regional Jatiluhur;
b. SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede);
c. SPAM Regional Bandung Raya;
d. SPAM Regional lainnya sesuai dokumen Rencana Induk SPAM (RISPAM); dan
e. jaringan SPAM di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
(3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar);
b. SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan);
dan
c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat di Kabupaten/Kota.
(4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengelolaan limbah B3 terpadu di Daerah Kabupaten Karawang.
(5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), terdiri dari TPPAS Regional Lulut Nambo (Kabupaten Bogor), TPPAS Regional Cidampa (Kabupaten Karawang), TPPAS Regional Ciwaringin (Kabupaten Cirebon), dan TPPAS Regional Legok Nangka (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut);
b. TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
c. Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk mendukung TPPAS Regional;
d. TPA bersama Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya serta TPA bersama Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
e. TPA Bantargebang di Kota Bekasi;
f. Pengembangan TPST atau TPA Lokal yang mendukung penanganan sampah di Kabupaten/Kota; dan
g. TPS3R dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota.
(6) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kawasan Lindung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Badan air;
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi;
e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. Kawasan hutan adat;
g. Kawasan lindung geologi; dan
h. Kawasan cagar budaya.
Article 27
Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 41.050 (empat puluh satu ribu lima puluh hektar) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
Article 28
Article 29
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas kurang lebih 10.989 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hektar), terdiri atas:
a. Kawasan sempadan pantai terletak di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran;
b. Kawasan sempadan sungai berada di semua Wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai;
c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota; dan
d. Kawasan perlindungan setempat lainnya:
1. Kebun Raya Kuningan di Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Taman Keanekaragaman Hayati Kiarapayung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Taman Keanekaragaman Hayati Desa Nagrog di Daerah Kabupaten Bandung.
(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kawasan Lindung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Badan air;
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi;
e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
f. Kawasan hutan adat;
g. Kawasan lindung geologi; dan
h. Kawasan cagar budaya.
Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 41.050 (empat puluh satu ribu lima puluh hektar) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
Article 28
Article 29
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas kurang lebih 10.989 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hektar), terdiri atas:
a. Kawasan sempadan pantai terletak di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran;
b. Kawasan sempadan sungai berada di semua Wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai;
c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota; dan
d. Kawasan perlindungan setempat lainnya:
1. Kebun Raya Kuningan di Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Taman Keanekaragaman Hayati Kiarapayung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
3. Taman Keanekaragaman Hayati Desa Nagrog di Daerah Kabupaten Bandung.
Article 30
BAB Ketiga
Kawasan Budi Daya
BAB 1
Umum
BAB 2
Kawasan Hutan Produksi
BAB 3
Kawasan Pertanian
BAB 4
Kawasan Perikanan
BAB 5
Kawasan Pergaraman
BAB 6
Kawasan Pertambangan dan Energi
BAB 7
Kawasan Peruntukan Industri
BAB 8
Kawasan Pariwisata
BAB 9
Kawasan Permukiman
BAB 10
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut
BAB 11
Kawasan Transportasi
BAB 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
BAB V
KAWASAN STRATEGIS
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
BAB 1
Umum
BAB 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat
BAB 3
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
BAB Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi
BAB 1
Umum
BAB 2
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang
BAB 3
Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang
BAB 4
Ketentuan Khusus
BAB Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
BAB 1
Umum
BAB 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
BAB 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(1) Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. MENETAPKAN WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur- Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
b. meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
c. meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
(2) Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
b. mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
c. meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
d. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
e. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
f. pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
(3) Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
b. mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integerasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
c. mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
d. mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
e. mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
f. mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
g. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
h. mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
i. mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
j. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
k. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
(4) Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
b. membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
c. meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
d. mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
e. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
h. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
i. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
j. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
k. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
l. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
(5) Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a. mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
b. mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
c. melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
d. merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
e. memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
f. meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
g. pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
(6) Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
a. merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
b. mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
c. pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
d. mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
e. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
a. meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
b. menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
c. mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
d. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
(8) Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
c. strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
b. Stasiun Kereta Api.
(2) Jaringan Jalur Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. Jalur Ganda Jawa Selatan;
2. Bogor-Sukabumi;
3. Cikampek-Cirebon (merupakan bagian dari jalur Jakarta-Cikampek-Semarang-Surabaya);
4. Cikampek-Padalarang;
5. Cirebon-Kroya;
6. Angke-Merak;
7. kereta api perkotaan Nambo-Citayam;
8. kereta api perkotaan Jakarta-Bogor;
9. Jakarta–Bandung (Kereta api cepat);
10. Rancaekek–Tanjungsari (rencana reaktivasi);
11. Tanjungsari–Kertajati (rencana);
12. Kertajati–Cirebon (rencana);
13. Kertajati-Bandara (rencana);
14. Cipatat-Sasaksaat-Cilame (rencana);
15. Kota Cirebon–Kadipaten (rencana reaktivasi);
16. Jatibarang–Karangampel (rencana reaktivasi);
17. Terisi–Losarang (rencana reaktivasi);
18. Dayeuhkolot–Majalaya (rencana reaktivasi);
19. Cijulang–Pangandaran–Banjar (rencana reaktivasi);
20. Cikajang–Cibatu (rencana reaktivasi);
21. Indramayu–Jatibarang (rencana reaktivasi);
22. Kertajati-Arjawinangun (rencana);
23. Cileungsi–Jonggol–Cianjur (rencana);
24. Subang–Akses Pelabuhan Patimban (rencana);
25. Cibungur-Tanjurasa (rencana);
26. Sukabumi-Pelabuhan Ratu (rencana);
27. Rancabuaya-Pelabuhan Ratu (rencana);
28. Cijulang–Rancabuaya (rencana);
29. Ciwidey–Rancabuaya (rencana);
30. High Speed Railway Jakarta–Surabaya (rencana);
31. Galunggung–Tasikmalaya (rencana);
32. Kereta api perkotaan Kiaracondong–Ciwidey (rencana reaktivasi);
33. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang-Gedebage– Jatinangor (rencana);
34. Kereta api perkotaan
Leuwi Panjang–Cimahi– Padalarang–Walini (rencana);
35. Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Soreang (rencana);
36. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi–Leuwi Panjang (rencana);
37. Kereta api perkotaan Cimindi–Gedebage (rencana);
38. Kereta api perkotaan Martadinata-Banjaran (rencana);
39. Kereta api perkotaan Gedebage–Tegalluar-Majalaya (rencana);
40. Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi-Lembang- Maribaya (rencana);
41. Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam (rencana);
42. Kereta api perkotaan East-West Line (Balaraja-Cikarang)
43. Kereta api perkotaan Parung Panjang-Citayam-Nambo- Cikarang-Tanjung Priok (rencana);
44. Kereta api perkotaan Jabodebek (Cawang-Cibubur- Bogor); dan
45. Jaringan jalur kereta api lainnya mengikuti ketentuan perundang-undangan.
(3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Stasiun Kereta Api di Daerah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasik, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang; dan
b. stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel (Light Rail Transit dan/atau Mass Rapid Transit) di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati, dan stasiun lainnya sesuai hasil kajian serta peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran di laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pelabuhan utama terletak di Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban);
b. pelabuhan pengumpul terletak di Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon);
c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
1. pelabuhan pengumpan regional di Daerah Kabupaten Sukabumi (Palabuhan Ratu), Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) dan Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran);
dan
2. pelabuhan pengumpan lokal di Daerah Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong), Daerah Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar), Daerah Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar), Daerah Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanan), Daerah Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya), Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak), Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah), Daerah Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin), Daerah Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang) dan Daerah Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok, Pelabuhan Ciwaru, Pelabuhan Palangpang).
d. Terminal khusus terdapat di perairan Daerah Kabupaten Sukabumi, perairan Daerah Kabupaten Cianjur, perairan Daerah Kabupaten Karawang, perairan Daerah Kabupaten Bekasi, perairan Daerah Kabupaten Indramayu, perairan Daerah Kabupaten Cirebon, dan perairan Daerah Kota Cirebon;
e. Pelabuhan perikanan terdiri atas:
1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), terdapat di PPN Kejawanan Daerah Kota Cirebon dan PPN Palabuhanratu Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdapat di PPP Eretan Wetan Daerah Kabupaten Indramayu, PPP Bondet Daerah Kabupaten Cirebon, PPP Cilauteureun Daerah Kabupaten Garut, PPP Ciparage Daerah Kabupaten Karawang, PPP Blanakan Daerah Kabupaten Subang, PPP Muara Ciasem Daerah Kabupaten Subang;
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdapat di:
a) Daerah Kabupaten Bekasi yaitu PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, dan PPI Muaragembong;
b) Daerah Kabupaten Karawang yaitu PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak;
c) Daerah Kabupaten Subang yaitu PPI Rawameneng, PPI Mayangan, PPI Terungtum, PPI Genteng, PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, dan PPI Muara;
d) Daerah Kabupaten Indramayu yaitu PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PPI Tegalagung, dan PPI Pabean Udik;
e) Daerah Kabupaten Cirebon yaitu PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang Mekar, PPI Ambulu, PPI Bungko Lor, PPI Karang Raja, PPI Selopenganten (PPI Bandengan), dan PPI Ender;
f) Daerah Kota Cirebon yaitu PPI Pesisir, PPI Cangkol, dan PPI Kesenden;
g) Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, PPI Tegal Buleud;
h) Daerah Kabupaten Cianjur yaitu PPI Cikakap dan PPI Jayanti;
i) Daerah Kabupaten Garut yaitu PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, dan PPI Cijeruk;
j) Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu PPI Pamayangsari dan PPI Nusa Cimanuk; dan k) Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI Plataragung, dan PPI Majingklak.
(3) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri dari:
a. alur pelayaran masuk Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan alur pelayaran dan/atau perlintasan internasional; dan
b. alur pelayaran umum dan perlintasan terdapat di perairan Daerah Kabupaten Bekasi, sepanjang perairan utara Daerah Kabupaten Bekasi hingga Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Tanjung Pakis Daerah Kabupaten Karawang, Pelabuhan Kejawanan Daerah Kota Cirebon, Perairan Subang, Perairan Indramayu, Pelabuhan Palabuhanratu, Perairan Pangandaran, Pelabuhan Bojongsalawe, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Patimban.
(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, dan PLTS atap di Kawasan industri yang tersebar di kabupaten/kota;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Daerah Kabupaten Sukabumi (PLTB Ciemas) dan Kabupaten Garut (PLTB Pameungpeuk);
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor;
d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Sukra dan Balongan, Kabupaten Cirebon yaitu Mundu, Astanajapura, dan Pangenan, dan Kabupaten Sukabumi yaitu Palabuhanratu dan Simpenan;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Daerah Kabupaten Bekasi;
f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
g. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi;
h. pembangkit listrik lainnya, yaitu:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Daerah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung;
dan
3. Pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di seluruh kabupaten/kota;
2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di seluruh kabupaten/kota; dan
3. Jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
1. gardu listrik di seluruh kabupaten/kota; dan
2. jaringan distribusi tenaga listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
1. Jaringan irigasi lintas Daerah Provinsi;
2. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
b. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:
1. Jaringan irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Jaringan irigasi utuh Daerah Kabupaten/Kota.
c. Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
d. Rencana pembangunan jaringan irigasi baru.
(2) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu DI Manganti (Daerah Kabupaten Ciamis dan Daerah Kabupaten Pangandaran), DI Bantarheulang (Daerah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar), dan DI Cisanggarung (Daerah Kabupaten Cirebon).
(3) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 yaitu DI Cikunten II (Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya), DI Cipamingkis (Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor), DI Ciwaringin (Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka), DI Jatiluhur (Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta), DI Lakbok Utara (Daerah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar), dan DI Rentang (Daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka).
(4) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 terletak di Daerah Kabupaten Cianjur (DI Cihea), Daerah Kabupaten Cirebon (DI Cikeusik dan DI Seuseupan), Daerah Kabupaten Indramayu (DI Cipanas II dan DI Cipancuh), Daerah Kabupaten Majalengka (DI Kamun), Daerah Kabupaten Subang (DI Cileuleuy dan DI Leuwi Nangka), Daerah Kabupaten Sukabumi (DI Cikaranggeusan, DI Ciletuh), dan Daerah Kabupaten Tasilmalaya (DI Cikunten I).
(5) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu:
1. DI Cijanggel di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
2. DI Cibeunying/Ciateul di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
3. DI Buahbatu di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
4. DI Ciyasana di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
5. DI Malang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi;
6. DI Ciregol di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
7. DI Depok di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
8. DI Cangkuang di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
9. DI Cisadane Empang di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
10. DI Parakanjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
11. DI Ciliwung Katulampa di Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;
12. DI Cibanon di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
13. DI Bantarjati di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
14. DI Kranji di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
15. DI Cibalok di Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor;
16. DI Angke V di Daerah Kota Depok dan Kabupaten Bogor;
17. DI Cipager di Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan;
18. DI Paniis Lebak di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
19. DI Setupatok di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
20. DI Katiga di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
21. DI Mungkal Gajah di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
22. DI Jawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
23. DI Cipurut di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
24. DI Cibacang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
25. DI Pundong di Daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
26. DI Cisalada di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi;
27. DI Cimulu di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
28. DI Cigede di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
29. DI Cibanjaran di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
30. DI Cikalang di Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
31. DI Ciaro/Cisaat di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
32. DI Cisimpen di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
33. DI Batu di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
34. DI Cirongkob di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
35. DI Cisamaya di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
36. DI Cigolempang di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
37. DI Leuwijawa di Daerah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan;
38. DI Cikembang di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
39. DI Gunung Putri di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
40. DI Wangundireja di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
41. DI Ciranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
42. DI Sukapura di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
43. DI Ranjeng di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
44. DI Sudiplak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
45. DI Rancacili di Daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung;
46. DI Gempol di Daerah Kabupaten Bandung;
47. DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
48. DI Citopeng/Cikendal di Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi;
49. DI Lagadar di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
50. DI Leuwi Kuya di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
51. DI Cibereum di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi; dan
52. DI Cipeundeuy Kadulawang di Daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
(6) Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi utuh Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, yaitu:
a. DI Ciherang, DI Cirasea, DI Wangisagara, dan DI. Wanir di Daerah Kabupaten Bandung;
b. DI Cihoe Cikumpeni dan DI Sasak di Daerah Kabupaten Bogor;
c. DI Ciputra Haji dan DI Merjan di Daerah Kabupaten Ciamis;
d. DI Babancong, DI Cibalagung, DI Ciheulang, DI Cimenteng, DI Cipadang Cibeleng, DI Susukan Gede, dan DI Tonjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
e. DI Ambit, DI Jamblang, dan DI Walahar di Daerah Kabupaten Cirebon;
f. DI Cipaleubuh di Daerah Kabupaten Garut;
g. DI Cipanas I dan DI Pedati di Daerah Kabupaten Indramayu;
h. DI Waru di Daerah Kabupaten Karawang;
i. DI Cijangkelok dan DI Lame di Daerah Kabupaten Kuningan
j. DI Cibutul, DI Cigasong, DI Cikamangi, dan DI Cikeruh di Daerah Kabupaten Majalengka;
k. DI Cisomang, DI Pondok Salam, dan DI Wanayasa di Daerah Kabupaten Purwakarta;
l. DI Curug Agung di Daerah Kabupaten Subang;
m. DI Caringin, Cidadali, DI Cigangsa, DI Cikarang Cigangsa, DI Cikarang Nguluwung, DI Cimandiri, DI Ciseureuh Cibeureum, dan DI Parung Bongkong di Daerah Kabupaten Sukabumi;
n. DI Sentig dan DI Ujung Jaya di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
o. DI Biuk, DI Ciramajaya, dan DI Padawaras di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
(7) Jaringan irigasi tambak kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
a. DI Tambak Muara Gembong di Daerah Kabupaten Bekasi;
b. DI Tambak Kapur Asem di Daerah Kabupaten Karawang;
c. DI Tambak Muara Baru di Daerah Kabupaten Karawang;
d. DI Tambak Bandeng di Daerah Kabupaten Subang;
e. DI Tambak Tanjung Tiga di Daerah Kabupaten Subang;
dan
f. DI Tambak Blanakan di Daerah Kabupaten Subang.
(8) Rencana pembangunan jaringan irigasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Pembangunan irigasi baru, meliputi:
1. DI Rengrang di Daerah Kabupaten Sumedang;
2. DI Cileuweung di Daerah Kabupaten Kuningan;
3. DI Leuwigoong di Daerah Kabupaten Garut;
4. DI Candragoyang di Daerah Kabupaten Garut;
5. DI Parigi di Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. DI Cimerak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. DI Cikalong di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. DI Caringin dan Cipeundeuy-Kadulawang di Daerah Kabupaten Sukabumi;
9. DI Cilandak, Tonjong Panto, Cidadali, dan Curugdengdeng di Daerah Kabupaten Cianjur;
10. DI Jangkelok di Daerah Kabupaten Kuningan;
11. DI Cimandiri di Daerah Kabupaten Sukabumi;
12. DI Parungbangkong di Daerah Kabupaten Cianjur;
13. DI Tanjong Panto di Daerah Kabupaten Cianjur;
14. DI Cikaso di Daerah Kabupaten Sukabumi;
15. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Indramayu;
16. Bendung Karet di Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Bendung Daerah Irigasi Cimalagunung di Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Bendung Daerah Irigasi Cikelek di Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Bendung Leuwinangka di Daerah Kabupaten Subang;
dan
20. Bendung-bendung baru lainnya pada Wilayah Sungai di Daerah Provinsi.
b. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI eksisting pada waduk yang dibangun, meliputi:
1. DI baru: DI Sadawarna, DI Cileuweung, DI Jangkelok;
2. Peningkatan DI: DI Lakbok Utara, DI Lakbok Selatan, DI Cipanas 1, DI Cipanas 2, DI Rawaonom, DI Panulisan, DI Cijangkelok; dan
3. Pembangunan DI baru dan peningkatan DI pada waduk lainnya yang akan dibangun di Daerah Provinsi.
(1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas kurang lebih 232.600 Ha (dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus hektar), mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lindung yang berupa ekosistem mangrove.
(2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung;
b. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
c. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Bekasi;
d. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bogor;
e. hutan lindung di Daerah Kabupaten Cianjur;
f. hutan lindung di Daerah Kabupaten Garut;
g. Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Indramayu;
h. hutan lindung di Daerah Kabupaten Karawang;
i. hutan lindung di Daerah Kabupaten Majalengka;
j. hutan lindung di Daerah Kabupaten Purwakarta;
k. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Subang;
l. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Sukabumi;
m. hutan lindung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
n. hutan lindung di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
(3) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pergaraman, Kawasan pariwisata, Kawasan pencadangan konservasi di laut, Kawasan pertambangan dan energi, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (holding zone).
(4) Luas Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (holding zone).
(5) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri dari:
a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan perikanan seluas kurang lebih
1.920 Ha (seribu sembilan ratus dua puluh hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sukabumi;
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pergaraman seluas kurang lebih 364 Ha (tiga ratus enam puluh empat hektar) tersebar di Daerah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang;
c. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang;
d. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 321 Ha (tiga ratus dua puluh satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
e. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 89 Ha (delapan puluh sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang; dan
f. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
(6) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas kurang lebih 269.117 Ha (dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas hektar), terdiri atas:
1. Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
2. Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
3. Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
5. Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
6. Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
7. Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
8. Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
9. Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
10. Cagar Alam Burangrang, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
11. Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan
Laut Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
13. Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Cagar Alam Junghuhn, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
15. Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
16. Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;
19. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;
20. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon;
21. Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
22. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Daerah Kota Depok;
23. Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
25. Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
26. Taman Wisata Alam Jember, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
27. Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
28. Taman Wisata Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
29. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
30. Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
31. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
32. Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan;
33. Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
34. Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota;
35. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
36. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Gembong, terletak di Daerah Kabupaten Bekasi;
37. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Raya Bogor, terletak di Daerah Kota Bogor;
38. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Safari INDONESIA, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
39. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
40. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
41. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta;
42. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
43. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung, terletak di Daerah Kota Bandung;
44. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Cimapang-Rancabuaya, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
45. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
46. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;
47. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Ageung, terletak di Daerah Kabupaten Majalengka;
48. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
49. Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
50. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
51. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi.
(2) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan konservasi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pariwisata, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (holding zone).
(3) Luas Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (holding zone).
(4) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari:
a. Kawasan konservasi/Kawasan perikanan seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar, tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut;
b. Kawasan konservasi/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar), tesebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; dan
c. Kawasan konservasi/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
(5) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas kurang lebih 232.600 Ha (dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus hektar), mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lindung yang berupa ekosistem mangrove.
(2) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung;
b. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
c. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Bekasi;
d. hutan lindung di Daerah Kabupaten Bogor;
e. hutan lindung di Daerah Kabupaten Cianjur;
f. hutan lindung di Daerah Kabupaten Garut;
g. Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Indramayu;
h. hutan lindung di Daerah Kabupaten Karawang;
i. hutan lindung di Daerah Kabupaten Majalengka;
j. hutan lindung di Daerah Kabupaten Purwakarta;
k. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Subang;
l. hutan lindung dan Kawasan Ekosistem mangrove di Daerah Kabupaten Sukabumi;
m. hutan lindung di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
n. hutan lindung di Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
(3) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pergaraman, Kawasan pariwisata, Kawasan pencadangan konservasi di laut, Kawasan pertambangan dan energi, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (holding zone).
(4) Luas Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (holding zone).
(5) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri dari:
a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan perikanan seluas kurang lebih
1.920 Ha (seribu sembilan ratus dua puluh hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sukabumi;
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pergaraman seluas kurang lebih 364 Ha (tiga ratus enam puluh empat hektar) tersebar di Daerah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang;
c. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang;
d. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 321 Ha (tiga ratus dua puluh satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
e. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 89 Ha (delapan puluh sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang; dan
f. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
(6) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas kurang lebih 269.117 Ha (dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas hektar), terdiri atas:
1. Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
2. Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
3. Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
5. Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
6. Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
7. Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
8. Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
9. Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
10. Cagar Alam Burangrang, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
11. Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan
Laut Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
13. Cagar Alam Panjalu/Koorders, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Cagar Alam Junghuhn, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
15. Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
16. Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;
19. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;
20. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon;
21. Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
22. Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Daerah Kota Depok;
23. Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Taman Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
25. Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
26. Taman Wisata Alam Jember, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
27. Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
28. Taman Wisata Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;
29. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
30. Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
31. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di Daerah Kabupaten Sumedang;
32. Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Daerah Kabupaten Kuningan;
33. Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran;
34. Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota;
35. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.
36. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Gembong, terletak di Daerah Kabupaten Bekasi;
37. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Raya Bogor, terletak di Daerah Kota Bogor;
38. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Safari INDONESIA, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung Salak Endah, terletak di Daerah Kabupaten Bogor;
39. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Daerah Kabupaten Cianjur;
40. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi;
41. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Daerah Kabupaten Purwakarta;
42. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Daerah Kabupaten Bandung;
43. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung, terletak di Daerah Kota Bandung;
44. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Cimapang-Rancabuaya, terletak di Daerah Kabupaten Garut;
45. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
46. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;
47. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Gunung Ageung, terletak di Daerah Kabupaten Majalengka;
48. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
49. Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Biawak, terletak di Daerah Kabupaten Indramayu;
50. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran, terletak di Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
51. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, terletak di Daerah Kabupaten Sukabumi.
(2) Kawasan di Daerah Provinsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan konservasi, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan perikanan, Kawasan pariwisata, dan Kawasan transportasi, ditetapkan sebagai Zona Tunda (holding zone).
(3) Luas Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luasan Zona Tunda (holding zone).
(4) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari:
a. Kawasan konservasi/Kawasan perikanan seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar, tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut;
b. Kawasan konservasi/Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar), tesebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; dan
c. Kawasan konservasi/Kawasan transportasi seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), tersebar di Daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya.
(5) Zona Tunda (holding zone) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.